Dengan mengusung keranda, Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) Kota Salatiga mendatangi DPRD Kota Salatiga. Massa aksi sempat tertahan di gerbang. Namun setelah berdialog dengan pimpinan dewan (pimwan), akhirnya massa diterima di pendopo DPRD. Mereka langsung duduk dan menyampaikan pernyataan sikap.
Ketua PMII Kota Salatiga Syukri Abadi mengatakan, pihaknya kecewa terhadap pemerintah dan DPR yang mengesahkan UU Cipta Kerja di tengah pandemi Covid-19.
"Karena UU Cipta Kerja tidak berpihak kepada buruh, maka PMII menyatakan sikap menolak keberadaan UU Cipta Kerja," kata Syukri.
PMII, lanjut Syukri, mendesak Presiden Joko Widodo mengeluarkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang (Perppu). "Kami juga minta DPRD Kota Salatiga menolak UU Cipta Kerja. Penolakan yang disampaikan DPRD adalah bagian dari representasi aspirasi masyarakat," tegasnya.
Menanggapi tuntutan tersebut, Ketua DPRD Salatiga Dance Ishak Palit akan menindaklanjuti tuntutan PMII Kota Salatiga. "Saya secara pribadi menolak. Namun sebagai ketua dewan, maka akan dibahas secara prosedural," tegas kader PDIP tersebut.
Sempat terjadi adu argumen. Namun akhirnya massa sepakat dan menunggu proses agar ada sikap resmi dari DPRD.
"Terus terang saya apresiasi mahasiswa yang menyampaikan aspirasi dengan tertib dan secara rasional. Ini adalah budaya mahasiswa sebagai kaum pelajar yang terdidik," kata Dance.
Sementara dua wakil ketua dewan yakni Saiful Mashud (PKB) dan Latif Nahari (PKS) menandaskan sikap penolakannya. Sikap kedua wakil dewan ini mendapat aplause dari massa.
Aksi dikawal ketat aparat dan berjalan tertib. Sebelumnya massa melakukan long march dari Klaseman menuju bundaran Tamansari dan lapangan Pancasila. (sas/zal/bas)
Editor : Agus AP