Kebijakan strategis ini membuka peluang seluruh PPPK Paruh Waktu diangkat menjadi PPPK Penuh Waktu atau Aparatur Sipil Negara (ASN) Penuh per 1 Januari 2027.
Pengalihan status ini berlaku untuk formasi guru maupun non-guru, seperti tenaga kesehatan (nakes), tenaga teknis, penyuluh, Satpol PP, Damkar, hingga Linmas.
Baca Juga: Aturan Pengangkatan PPPK Paruh Waktu Jadi Penuh Waktu Terbit, Honorer Teknis & Nakes Bakal Dapat SK
Informasi krusial mengenai draf Perpres ini dibenarkan oleh Ketua Umum Aliansi Merah Putih (AMP), Fadlun Abdillah. Menurutnya, skema pengalihan ini dirancang agar proses penataan tenaga honorer bisa berjalan jauh lebih cepat.
"Alhamdulillah seluruh PPPK paruh waktu diangkat menjadi PPPK penuh waktu tahun depan dengan SK pusat. Saya sudah lihat draf Perpresnya," ujar Fadlun, Sabtu (31/10/2026).
Langkah besar ini diambil sebagai bentuk implementasi dari UU Nomor 20 Tahun 2023 tentang ASN.
Undang-undang tersebut mengamanatkan bahwa ke depannya hanya akan ada dua status kepegawaian resmi di Indonesia, yaitu Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan PPPK Penuh Waktu.
5 Mekanisme Pengangkatan PPPK Paruh Waktu Menjadi ASN Penuh
Berdasarkan hasil koordinasi antara AMP, Pemerintah, dan DPR RI, berikut adalah lima poin utama mekanisme pengalihan status kepegawaian yang wajib diketahui:
• Otomatis Tanpa Seleksi Ulang:
Baca Juga: Aturan Pengangkatan PPPK Paruh Waktu Jadi Penuh Waktu Terbit, Honorer Teknis & Nakes Bakal Dapat SK
Status paruh waktu dikonfirmasi hanya sebagai masa transisi sementara bagi honorer yang terdata.
Alih status menuju penuh waktu dilakukan langsung tanpa perlu tes kompetensi lagi.
• Dialihkan Menjadi Pegawai Pusat:
Mulai awal tahun 2027, kontrak kerja daerah resmi disesuaikan.
Seluruh pegawai akan menerima Surat Keputusan (SK) langsung dari Pemerintah Pusat.
Baca Juga: Aturan Pengangkatan PPPK Paruh Waktu Jadi Penuh Waktu Terbit, Honorer Teknis & Nakes Bakal Dapat SK
• Syarat Evaluasi Kinerja BKN:
Kenaikan status ini mutlak didasarkan pada hasil penilaian kinerja.
Pegawai yang memiliki rekam jejak kerja yang baik di instansinya berhak penuh untuk dialihkan.
• Gaji dan Tunjangan Setara ASN:
Mulai 2027, skema pendapatan berubah total.
Pegawai tidak lagi dibayar dengan upah minimum paruh waktu, melainkan berhak atas hak ASN utuh seperti Gaji Pokok, Tunjangan Kinerja, dan tunjangan objektif lainnya.
Baca Juga: Aturan Pengangkatan PPPK Paruh Waktu Jadi Penuh Waktu Terbit, Honorer Teknis & Nakes Bakal Dapat SK
• Peluang Afirmasi Lolos PNS:
Setelah resmi menyandang status PPPK Penuh Waktu, pegawai yang memenuhi syarat usia akan diberikan kesempatan mengikuti seleksi CPNS melalui skema ujian khusus lintas profesi secara bertahap.
Kepastian Anggaran Gaji Terkunci di APBN Pusat
Pengalihan status kepegawaian yang masif ini juga diikuti dengan penataan instansi pembina secara spesifik.
Baca Juga: Aturan Pengangkatan PPPK Paruh Waktu Jadi Penuh Waktu Terbit, Honorer Teknis & Nakes Bakal Dapat SK
Tenaga Kesehatan (Nakes) akan berada di bawah pembinaan Kementerian Kesehatan (Kemenkes), sementara Satpol PP, Damkar, dan Linmas di bawah pembinaan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri).
Untuk menjamin keamanan hak para pegawai, Kemendagri akan segera menerbitkan Surat Edaran (SE) agar Pemerintah Daerah (Pemda) tidak memutus kontrak kerja honorer sebelum skema nasional ini berjalan di tahun 2027.
Baca Juga: Aturan Pengangkatan PPPK Paruh Waktu Jadi Penuh Waktu Terbit, Honorer Teknis & Nakes Bakal Dapat SK
Terkait kesiapan anggaran, masyarakat dan pegawai tidak perlu cemas.
Anggaran gaji pokok dan tunjangan dipastikan aman melalui cadangan fiskal BA BUN Kementerian Keuangan.
Sistem penggajian akan menggunakan skema transfer langsung (earmarked) dari rekening pusat ke rekening pegawai.
Baca Juga: Aturan Pengangkatan PPPK Paruh Waktu Jadi Penuh Waktu Terbit, Honorer Teknis & Nakes Bakal Dapat SK
Sistem penguncian anggaran ini sengaja diterapkan untuk mencegah penyalahgunaan atau pengalihan dana operasional oleh Pemerintah Daerah.
Saat ini, tim kerja gabungan yang terdiri dari KemenPAN-RB, Kemendagri, Kemenkes, dan Kemenkeu terus mempercepat proses pendataan akhir agar regulasi Perpres ini bisa segera diserahkan dan ditandatangani oleh Presiden. (fal/bas)
Editor : Baskoro Septiadi