RADARSEMARANG.ID – Kabar gembira bagi jutaan Tenaga Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) di seluruh Indonesia.
Mulai 1 Januari 2027, sistem pembiayaan gaji PPPK daerah resmi dialihkan sepenuhnya dari APBD menjadi tanggung jawab penuh APBN pusat.
Pemerintah pusat bersama DPR RI telah mengetok palu anggaran khusus sebesar Rp23 triliun dalam APBN 2027.
Baca Juga: Skema Baru Gaji PPPK 2027 Ditanggung APBN, 230 Ribu Honorer Naik Status Tanpa Tes?
Dana fantastis ini disiapkan untuk menjamin kesejahteraan sekitar 1,4 juta pegawai PPPK, baik yang berstatus penuh waktu maupun paruh waktu.
Kebijakan strategis ini diambil demi memberikan kepastian hukum bagi para pegawai sekaligus meringankan beban finansial Pemerintah Daerah (Pemda).
Baca Juga: Skema Baru Gaji PPPK 2027 Ditanggung APBN, 230 Ribu Honorer Naik Status Tanpa Tes?
230 Ribu Guru PPPK Paruh Waktu Naik Status Tanpa Tes
Transisi massal ini membawa angin segar, khususnya bagi sektor pendidikan.
Anggota Komisi X DPR RI, Abdul Fikri Faqih, menegaskan bahwa sebanyak 230.000 guru PPPK paruh waktu akan otomatis dialihkan menjadi pegawai penuh waktu tanpa perlu melewati tes ulang.
"Sejak awal pemerintah dengan DPR, dalam hal ini Komisi X, sepakat bahwa guru PPPK paruh waktu diangkat menjadi penuh waktu itu tidak ada tes. Dan insyaallah clear, 230.000 orang sudah akan dibiayai penuh oleh APBN TA 2027," ujar Abdul Fikri Faqih di Jakarta.
3 Poin Utama Transformasi ASN Kemendikdasmen 2027
Peta jalan (roadmap) penataan aparatur sipil negara sektor pendidikan mencakup tiga poin krusial berikut:
• Anggaran Siap Pakai: Total dana Rp23 triliun disiagakan penuh untuk memfasilitasi kebutuhan peralihan 242.482 kuota guru honorer.
• Peluang Naik Status Jadi PNS: Tersedia jalur khusus transisi karier yang menargetkan 541.000 pegawai PPPK untuk beralih status menjadi PNS dalam kurun waktu 3 tahun ke depan.
Baca Juga: Skema Baru Gaji PPPK 2027 Ditanggung APBN, 230 Ribu Honorer Naik Status Tanpa Tes?
• Uji Meritokrasi: Pegawai PPPK penuh waktu berusia produktif (di bawah 35 tahun) yang ingin menjadi PNS tetap diwajibkan mengikuti ujian kompetensi resmi sesuai koridor hukum.
Tabel Standar Gaji Pokok PPPK Berdasarkan Perpres 11/2024
Nominal upah bulanan ASN PPPK mengacu pada ketetapan penyesuaian terbaru dalam Perpres Nomor 11 Tahun 2024, yang disesuaikan berdasarkan kualifikasi ijazah dan golongan:
Baca Juga: Skema Baru Gaji PPPK 2027 Ditanggung APBN, 230 Ribu Honorer Naik Status Tanpa Tes?
- Golongan I Lulusan SD Utama Rp1.938.500 – Rp2.900.900
- Golongan II Lulusan SMP / Sederajat Rp2.116.900 – Rp3.071.200
- Golongan III Tenaga Teknis Tingkat Dasar Rp2.206.500 – Rp3.201.200
- Golongan IV Tenaga Teknis Tingkat Menengah Rp2.299.800 – Rp3.336.600
- Golongan V Lulusan SMA / SMK / Sederajat Rp2.511.500 – Rp4.189.900
- Golongan VI Lulusan Diploma II (D2) Rp2.742.800 – Rp4.367.100
- Golongan VII Lulusan Diploma III (D3) Rp2.858.800 – Rp4.551.800
- Golongan VIII Lulusan Sarjana Muda (D4) Rp2.979.700 – Rp4.744.400
- Golongan IX Lulusan Sarjana (S1) / Diploma IV Rp3.203.600 – Rp5.261.500
- Golongan X Lulusan Pendidikan Profesi / Ners Rp3.339.100 – Rp5.484.000
- Golongan XI Lulusan Pascasarjana (S2) Rp3.480.300 – Rp5.716.000
- Golongan XII - XVII Lulusan Doktor (S3) / Dokter Spesialis Rp3.627.500 – Rp7.329.000
Baca Juga: Skema Baru Gaji PPPK 2027 Ditanggung APBN, 230 Ribu Honorer Naik Status Tanpa Tes?
Daftar 5 Tunjangan Tambahan yang Dijamin Aman
Selain menerima gaji pokok di atas, pegawai PPPK penuh waktu dipastikan mendapatkan lima jenis tunjangan melekat yang setara dengan fasilitas PNS:
1. Tunjangan Keluarga: Tunjangan Suami/Istri sebesar 10% dari gaji pokok dan Tunjangan Anak sebesar 2% (maksimal untuk 2 anak).
2. Subsidi Pangan Bulanan: Jatah pangan bulanan yang setara dengan 10 kg beras per jiwa atau dapat dicairkan dalam bentuk uang tunai.
Baca Juga: Skema Baru Gaji PPPK 2027 Ditanggung APBN, 230 Ribu Honorer Naik Status Tanpa Tes?
3. Tunjangan Jabatan Fungsional: Insentif khusus yang diberikan kepada aparatur dengan tugas spesifik seperti guru kelas, dosen, atau tenaga kesehatan.
4. Tunjangan Penghasilan Pegawai (TPP): Nilai tambahan kinerja dinamis yang disesuaikan dengan pagu kementerian pusat atau kapasitas keuangan terkait.
5. Jaminan Sosial & Hari Tua: Kepesertaan aktif jaminan kesehatan dari BPJS, Taspen, serta hak menerima Gaji ke-13 dan THR keagamaan.
Baca Juga: Skema Baru Gaji PPPK 2027 Ditanggung APBN, 230 Ribu Honorer Naik Status Tanpa Tes?
Melalui pengalihan anggaran langsung ke APBN pusat ini, penyaluran upah dan tunjangan bagi seluruh pegawai PPPK di tahun 2027 dijamin akan jauh lebih stabil, aman, dan tepat waktu tanpa hambatan kas daerah. (fal/bas)
Editor : Baskoro Septiadi