RADARSEMARANG.ID — Kementerian Hak Asasi Manusia (KemenHAM) Republik Indonesia secara resmi membuka Seleksi Pengadaan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja / Rekrutmen PPPK KemenHAM.
Kebijakan ini diumumkan melalui Pengumuman Nomor SEK-1140.KP.02.01 Tahun 2025 yang ditetapkan pada 31 Desember 2025.
Peluang ini ditujukan kepada Warga Negara Indonesia yang memenuhi persyaratan untuk bergabung sebagai aparatur pemerintah di lingkungan KemenHAM, baik di tingkat pusat maupun wilayah.
Nilai akhir merupakan gabungan dari:
▪ 50 persen nilai seleksi kompetensi CAT BKN
▪ 50 persen nilai seleksi kompetensi teknis tambahan
Jika terdapat nilai akhir yang sama, penentuan kelulusan dilakukan berdasarkan nilai teknis tertinggi, disusul nilai manajerial dan sosial kultural, nilai wawancara, serta usia peserta.
Panitia seleksi berhak menggantikan peserta yang mengundurkan diri atau dibatalkan kelulusannya dengan peserta peringkat berikutnya.
Seluruh pengumuman resmi hanya disampaikan melalui laman SSCASN, website KemenHAM, dan akun media sosial resmi KemenHAM.
Jadwal Lengkap Tahapan Seleksi PPPK Kemenham 2026
Setelah pengumuman hasil seleksi administrasi, proses perekrutan PPPK KemenHAM 2026 tetap berlanjut ke beberapa tahapan berikutnya.
Pengumuman hasil seleksi administrasi: 30 Januari 2026.
▪ Periode pendaftaran administratif: 31 Januari hingga 2 Februari 2026.
Hasil seleksi administrasi akan diumumkan pada tanggal 1 hingga 3 Februari 2026.
Pengumuman setelah proses administrasi selesai: 4 Februari 2026.
Pengumuman jadwal ujian kemampuan (CAT) akan diberikan pada tanggal 8 sampai 10 Februari 2026.
Pelaksanaan ujian kemampuan (CAT) akan dilaksanakan pada tanggal 11 hingga 17 Februari 2026.
Pengumuman hasil seleksi kemampuan akan diberikan pada 24 hingga 26 Februari 2026.
Pengumuman jadwal ujian tertulis untuk seleksi tambahan kemampuan: 7 hingga 16 Maret 2026.
Pelaksanaan seleksi kompetensi tambahan akan dilakukan pada tanggal 27 hingga 31 Maret 2026.
Pengumuman hasil akhir kelulusan akan diberikan pada tanggal 11 April 2026.
Masa penerimaan hasil kelulusan: 12 sampai 14 April 2026.
▪ Jawaban sanggahan hasil kelulusan: 12 hingga 15 April 2026.
Pengumuman setelah hasil kelulusan dinyatakan: 26 April 2026.
Baca Juga: Seleksi CAT PPPK Kemenham 2026 Tidak Pakai Passing Grade Tapi Diganti Ini
▪ Pengisian Daftar Riwayat Hidup /DRH PPPK: 27 April hingga 11 Mei 2026.
▪ Usulan penetapan nomor induk PPPK dilakukan pada tanggal 12 sampai 25 Mei 2026.
Tata Tertib CAT PPPK Kemenham 2026
Setelah mengetahui jadwal dan titik lokasi, peserta CAT PPPK Kemenham 2026 juga perlu mencermati tata tertib pelaksanaan.
Hal ini berpengaruh pada kelancaran seleksi.
Dalam CAT PPPK Kemenham 2026, peserta wajib membawa dokumen kependudukan dan kartu peserta.
Hal ini menunjukkan keaslian identitas peserta.
Selain itu, pelamar juga perlu memperhatikan baju yang dikenaan saat ujian. Berikut rincian tata tertib CAT PPPK Kemenham 2026:
Peserta hadir paling lambat 90 menit sebelum sesi dimulai.
Peserta wajib membawa kelengkapan dokumen Kartu Tanda Penduduk Dan Kartu Tanda Peserta Ujian.
Berpakaian rapi dengan kemeja berwarna putih polos, celana panjang/rok dengan panjang berbahan kain berwarna hitam, menggunakan sepatu formal tertutup dengan warna dominan hitam.
Bagi yang berjilbab, menggunakan jilbab berwarna hitam.
Peserta wajib registrasi dengan scan barcode pada Kartu Peserta Ujian dan pengenalan wajah untuk mendapatkan PIN Peserta.
Peserta dilarang bertanya/berbicara dengan sesama peserta, menerima/memberikan sesuatu dari/kepada peserta lain selama ujian berlangsung;
Peserta dilarang keluar dari ruang ujian, kecuali memperoleh izin dari Tim Pelaksana CAT BKN;
Peserta dilarang melakukan tindakan kecurangan dalam bentuk apapun;
Peserta wajib melapor kepada Panitia apabila ada keluhan kesehatan sebelum dan selama mengikuti ujian; dan
Peserta yang telah selesai melaksanakan ujian, dapat meninggalkan ruangan, mengambil barang yang dititipkan pada tempat penitipan dan segera meninggalkan lokasi ujian secara tertib.
Peserta dilarang membawa/menggunakan buku, catatan, jam tangan, perhiasan
dan asesoris dalam bentuk apapun.
Peserta juga dapat mengetahui info lengkap tentang jadwal dan lokasi CAT PPPK Kemenham 2026 melalui tautan di bawah ini:
Titik lokasi Seleksi Kompetensi Computer Assisted Test (CAT) PPPK Kemenham 2026 dapat menjadi acuan peserta yang telah lolos seleksi administrasi.
Kementerian Hak Asasi Manusia Republik Indonesia telah merilis jadwal dan titik lokasi CAT PPPK Kemenham dalam Pengumuman NOMOR : SEK-49.KP.02.01 TAHUN 2026.
Mengacu pengumuman tersebut, Seleksi Kompetensi CAT wajib diikuti oleh pelamar yang telah lolos seleksi administrasi.
Pelaksanaan CAT PPPK Kemenham 2026 harus sesuai dengan jadwal dan lokasi yang telah ditentukan. Pada tes tersebut, pelamar juga dimbau hadir 90 sebelum sesi dimulai dan membawa dokumen yang dipersyaratkan.
Secara umum, titik loksi ujian CAT PPPK Kemenham bertempat di Kantor Regional (Kanreg) BKN, kantor wilayah Kemenham, dan UPT BKN.
Titik Lokasi CAT PPPK Kemenham 2026
Berdasarkan jadwal yang telah dirilis Kemenham, CAT PPPK Kemenham 2026 berlangsung pada periode 11-17 Februari 2026.
Seleksi Kompetensi CAT PPPK Kemenham 2026 terdiri dari Kompetensi Teknis, Kompetensi Manajerial, Kompetensi Sosial Kultural, Integritas dan Moralitas (Wawancara).
Kemudian, bobot penilaian seleksi kompetensi CAT PPPK Kemenham 2026 ialah 50 persen.
Seleksi ini menggunakan peringkat terbaik dari akumulasi nilai seleksi.
Artinya, tidak ada passing grade yang ditetapkan dalam CAT PPPK Kemenham 2026.
Dengan begitu, pelamar wajib menempati posisi teratas pemeringkatan agar dapat lolos seleksi.
Titik lokasi dan jadwal CAT PPPK Kemenham 2026 perlu dicermati oleh pelamar.
Sebab, pelamar hanya dapat mengikuti tahap tersebut sesuai jadwal dan lokasi yang telah ditentukan.
Apabila pelamar hadir tidak sesuai dengan jadwal dan lokasi, maka tidak diperbolehkan mengikuti seleksi.
Berikut rincian jadwal dan titik lokasi CAT PPPK Kemenham 2026:
Jadwal CAT PPPK Kemenham 2026: 11-17 Februari 2026
Titik Lokasi CAT PPPK Kemenham 2026:
BKN Pusat
Kantor Regional (Kanreg) I BKN Yogyakarta
Kanreg VII BKN Palembang
Kanreg VIII BKN Banjarmasin
Kanreg XII BKN Pekanbaru
Kantor Regional II BKN Surabaya
Kantor Regional III BKN Bandung
Kantor Regional IV BKN Makassar
Kantor Regional VI BKN Medan
Kantor Regional XIII BKN Aceh
UPT BKN Balikpapan
UPT BKN Batam
UPT BKN Bengkulu
UPT BKN Jambi
UPT BKN Kendari
UPT BKN Kupang
UPT BKN Lampung
UPT BKN Mamuju
UPT BKN Padang
UPT BKN Palangkaraya
UPT BKN Palu
UPT BKN Pangkal Pinan
UPT BKN Pontianak
UPT BKN Semarang
UPT BKN Serang
UPT BKN Sorong
UPT BKN Tarakan
UPT BKN Ternate
Daftar Peserta Jadwal Titik Lokasi Tes CAT PPPK Kemenham 2026
Klik Link ini
Kelulusan Pelamar adalah prestasi dan hasil kerja pelamar itu sendiri.
Jika ada pihak yang menjanjikan kelulusan dengan motif apapun, baik dari Pegawai
Kementerian Hak Asasi Manusia atau dari pihak lain, maka hal tersebut adalah
tindak penipuan dan kepada pelamar, keluarga maupun pihak lain dilarang
memberi sesuatu dalam bentuk apapun sesuai Peraturan Perundang-undangan
yang berlaku.
Berikut adalah jadwal penting seleksi PPPK Kemenham 2026:
• Pendaftaran Seleksi: 7 – 23 Januari 2026.
• Seleksi Administrasi: 8 – 29 Januari 2026.
• Pengumuman Hasil Administrasi: 30 Januari 2026.
• Pelaksanaan Seleksi Kompetensi (CAT): 11 – 17 Februari 2026.
• Pelaksanaan Kompetensi Tambahan: 27 – 31 Maret 2026.
• Pengumuman Kelulusan Akhir: 11 April 2026.
• Usul Penetapan Nomor Induk PPPK: 12 – 25 Mei 2026.
Pihak kementerian menegaskan bahwa seluruh proses seleksi ini tidak dipungut biaya apa pun.
Calon pelamar diingatkan untuk waspada terhadap segala bentuk penipuan yang menjanjikan kelulusan dengan imbalan tertentu.
Sebelum diterima sebagai pegawai Kemenham, pelamar harus melewati tiga tahapan seleksi untuk bisa lolos dalam PPPK Kemenham 2026.
Tahapan tersebut adalah seleksi administrasi, seleksi kompetensi CAT, dan seleksi kompetensi teknis tambahan.
Seleksi kompetensi menggunakan CAT BKN, yang terdiri dari Kompetensi Teknis, Kompetensi Manajerial, Kompetensi Sosial Kultural, serta Integritas dan Moralitas (Wawancara).
Berikut rincian kisi kisi soal CAT PPPK Kemenham 2026 yang perlu dipahami oleh pelamar:
1. Kompetensi Teknis
Materi ini bertujuan menguji pengetahuan pelamar secara spesifik sesuai dengan jabatan yang dilamar.
Beberapa topik yang dites meliputi regulasi HAM di tingkat nasional dan internasional, analisis kasus terkait isu HAM, serta tugas dan fungsi Kemenham secara umum.
2.Kompetensi Manajerial
Di bagian ini, pelamar dinilai dalam hal berorganisasi sesuai standar ASN, seperti integritas, pelayanan publik, komunikasi dan kerja sama, serta kemampuan mengelola perubahan.
Soal yang terkait Kompetensi Manajerial biasanya berupa 25 soal pilihan ganda.
3. Kompetensi Sosial Kultural
Kompetensi ini mengukur kemampuan berinteraksi dengan masyarakat yang beragam.
Materi yang diujikan mencakup kepekaan terhadap keberagaman, perekat bangsa, serta moderasi beragama. Bagian ini terdiri dari 20 soal pilihan ganda.
4. Wawancara Berbasis Komputer
Wawancara ini berbentuk tertulis untuk menilai sikap pelamar menghadapi tekanan, godaan gratifikasi, atau dilema etika saat bertugas.
Perlu diketahui, bobot penilaian seleksi kompetensi CAT PPPK Kemenham 2026 adalah sebesar 50 persen.
Setelah lolos seleksi kompetensi CAT, pelamar selanjutnya akan mengikuti seleksi kompetensi teknis tambahan.
Sesuai jadwal, seleksi ini akan dilaksanakan pada 27 sampai 31 Maret 2026.
Berikut contoh soal PPPK Kementerian HAM (KEMENHAM) yang dirancang panjang, berbasis HOTS, dan membutuhkan penalaran mendalam sesuai dengan kisi-kisi.
Setiap soal berbentuk pilihan ganda A–E, dilengkapi dengan jawaban benar serta penjelasan secara analitis.
Soal 1
Di sebuah daerah, pemerintah setempat menerapkan kebijakan yang membatasi aktivitas masyarakat dengan alasan menjaga stabilitas keamanan.
Kebijakan ini berdampak pada pembatasan kebebasan berkumpul dan menyampaikan pendapat.
Di sisi lain, pemerintah menjelaskan bahwa kebijakan ini bersifat sementara dan bertujuan untuk kepentingan umum.
Sebagai aparatur di lingkungan Kementerian HAM, sikap yang paling tepat dalam menilai kebijakan tersebut adalah …
A. Menolak kebijakan karena setiap pembatasan kebebasan warga negara merupakan pelanggaran HAM
Baca Juga: Fasilitas PPPK Kemenham 2026, Berikut Cara Daftar, Syarat, Jadwal Lengkap, Jabatan dan Penempatannya
B. Menerima kebijakan tanpa melakukan kajian karena pemerintah memiliki kewenangan penuh
C. Menilai kebijakan tersebut sah selama dikeluarkan oleh pejabat berwenang
D. Mengkaji kebijakan dengan prinsip proporsionalitas, legalitas, dan kebutuhan yang mendesak
E. Menyerahkan sepenuhnya kepada aparat keamanan tanpa intervensi lembaga HAM
Jawaban Benar: D
Pembahasan:
Dalam prinsip HAM, pembatasan hak warga negara diperbolehkan selama memenuhi syarat legalitas, kebutuhan mendesak, dan proporsionalitas.
Aparatur Kemenham tidak boleh langsung menolak atau menerima kebijakan tersebut tanpa melakukan evaluasi, namun wajib melakukan analisis secara objektif berdasarkan prinsip HAM serta hukum nasional dan internasional.
Soal 2
Seorang ASN PPPK di lingkungan Kemenham menemukan indikasi penyimpangan prosedur pelayanan publik yang dilakukan oleh atasan.
Jika dilaporkan, hal ini berpotensi mengganggu hubungan kerja.
Namun, jika dibiarkan, masyarakat akan dirugikan.
Tindakan paling tepat sesuai nilai BerAKHLAK adalah …
A. Mengabaikan temuan demi menjaga keharmonisan internal
B. Menyebarkan informasi kepada rekan kerja agar menjadi perhatian bersama
C. Melaporkan secara berjenjang dan objektif sesuai mekanisme yang berlaku
D. Mengonfrontasi atasan secara terbuka di depan umum
E. Menunggu hingga masalah ditemukan oleh pihak eksternal
Jawaban Benar: C
Pembahasan:
Nilai Akuntabel dan Loyal mengharuskan ASN bertindak secara prosedural, bukan berdasarkan emosi atau sikap pasif.
Pelaporan secara bertahap sesuai mekanisme resmi membantu menjaga integritas institusi sekaligus melindungi kepentingan masyarakat serta menjaga profesionalisme ASN.
Soal 3
Dalam pelayanan administrasi HAM, masyarakat mengeluhkan proses yang lama dan rumit.
Evaluasi internal menunjukkan prosedur sudah sesuai dengan aturan, tetapi kurang adaptif terhadap kebutuhan masyarakat.
Langkah strategis yang paling tepat sesuai dengan reformasi birokrasi adalah …
A. Mempertahankan prosedur karena sudah sesuai regulasi
B. Menambah persyaratan agar pelayanan lebih tertib
C. Mengalihkan pelayanan ke pihak ketiga
D. Menyederhanakan proses dengan tetap menjaga kepatuhan hukum
E. Mengurangi jam layanan untuk menghindari penumpukan pemohon
Jawaban Benar: D
Pembahasan:
Reformasi birokrasi menekankan efektivitas, efisiensi, dan orientasi pelayanan.
Menyederhanakan proses tanpa melanggar hukum merupakan langkah adaptif yang menunjukkan komitmen birokrasi modern untuk memenuhi kebutuhan masyarakat.
Baca Juga: Daftar Lokasi Penempatan PPPK Kemenham 2026, Berikut Cara Daftar, Syarat dan Jadwal Lengkapnya
Soal 4
Dalam sistem pemerintahan Indonesia, Kementerian HAM memiliki peran penting dalam mendukung kebijakan pemerintah pusat.
Posisi kementerian ini sebaiknya dipahami sebagai …
A. Lembaga independen yang berdiri di luar pemerintahan
B. Lembaga yudikatif yang bertugas menyelesaikan pelanggaran HAM
C. Bagian dari kekuasaan legislatif dalam tugas pengawasan
D. Bagian dari pemerintahan yang mewujudkan kebijakan presiden di bidang HAM
E. Lembaga sementara yang dibentuk berdasarkan kebutuhan tertentu
Jawaban Benar: D
Pembahasan:
Kementerian merupakan bagian dari pemerintahan yang membantu Presiden dalam urusan pemerintahan tertentu.
Kemenham tidak memutuskan perkara, tetapi merencanakan, melakukan, dan mengkoordinasikan kebijakan HAM.
Soal 5
Seorang petugas Kemenham menerima laporan dugaan pelanggaran HAM dengan data yang belum lengkap dan sumbernya beragam.
Jika langsung ditindaklanjuti, risiko kesalahan besar; jika ditunda, korban merasa tidak diperhatikan.
Keputusan yang paling masuk akal adalah …
A. Menunda laporan hingga ada tekanan dari masyarakat
B. Langsung menyimpulkan ada pelanggaran
C. Menolak laporan karena data belum lengkap
D. Mengumpulkan dan memverifikasi data sekaligus memberi tanggapan kepada pelapor
E. Menyerahkan sepenuhnya kepada media untuk penjelasan
Jawaban Benar: D
Pembahasan:
Kemampuan berpikir analitis membutuhkan keseimbangan antara akurasi dan kepekaan.
Memverifikasi data menjaga objektivitas, sementara respons awal menunjukkan bahwa negara hadir dan menghargai hak pelapor.
Soal 6
Dalam menangani kasus pelanggaran HAM, pemerintah sering menghadapi dilema antara kepentingan individu dan kepentingan umum.
Misalnya, membuka identitas pelaku diperlukan untuk transparansi, tetapi bisa melanggar prinsip praduga tidak bersalah.
Sikap yang paling tepat yang seharusnya diambil oleh aparatur Kemenham adalah …
A. Lebih mementingkan kepentingan umum tanpa mempertimbangkan hak individu
B. Menutup semua informasi demi melindungi individu yang terlibat
C. Menyerahkan sepenuhnya kepada opini masyarakat
D. Menjaga keseimbangan antara transparansi dan perlindungan hak dasar individu
E. Menghentikan proses penanganan hingga ada putusan pengadilan
Jawaban Benar: D
Pembahasan:
Hak HAM tidak mutlak.
Aparatur Kemenham harus menyeimbangkan hak individu dan kepentingan umum, dengan tetap menjunjung asas praduga tidak bersalah dan prinsip kehati-hatian dalam menyampaikan informasi.
Soal 7
Seorang PPPK di Kemenham diminta membuat laporan tentang analisis situasi HAM di suatu wilayah.
Data yang ada menunjukkan adanya tanda-tanda pelanggaran, tetapi belum bisa dipastikan.
Tindakan yang paling tepat dan profesional adalah …
A. Kesimpulan adanya pelanggaran agar laporan terlihat tegas
B. Menghilangkan data yang belum jelas agar laporan menjadi lebih aman
C. Menyajikan data dengan penjelasan batasan dan saran tindak lanjut
D. Menunda laporan sampai semua data lengkap
E. Menyerahkan penyusunan laporan kepada instansi lain
Jawaban Benar: C
Pembahasan:
Kompetensi teknis membutuhkan objektivitas dan tanggung jawab.
Mengungkap keterbatasan data menunjukkan sikap profesional, serta memberi ruang untuk tindakan lanjut berdasarkan bukti.
Soal 8
Dalam menyelesaikan isu HAM yang melibatkan banyak pihak, pendekatan bekerja sama sering kali diperlukan.
Sikap yang paling menunjukkan nilai BerAKHLAK adalah …
A. Menyelesaikan masalah secara dalam agar proses lebih cepat
B. Mengandalkan wewenang institusi tanpa melibatkan pihak lain
C. Menunggu perintah pimpinan tanpa mengambil inisiatif
D. Berkordinasi antar-instansi dan terbuka terhadap masukan yang bermanfaat
E. Mengalihkan tugas ke pemerintah daerah
Jawaban Benar: D
Pembahasan:
Nilai kolaboratif dan adaptif memerlukan ASN mampu bekerja bersama sektor lain serta terbuka terhadap perubahan.
Permasalahan HAM bersifat rumit dan tidak bisa diselesaikan hanya dalam satu sektor.
Soal 9
Saat menjalankan tugas, ASN PPPK Kemenham sering dihadapkan pada aturan yang saling terkait seperti undang-undang, peraturan pemerintah, dan kebijakan teknis.
Prinsip yang paling tepat dalam menghadapi situasi ini adalah …
A. Mengikuti kebijakan teknis meskipun bertentangan dengan undang-undang
B. Mengutamakan instruksi atasan tanpa memperhatikan dasar hukumnya
C. Mengabaikan aturan yang dianggap tidak relevan
D. Menggunakan peraturan berdasarkan tingkatan dan asas hukum yang lebih tinggi
E. Menunda tugas hingga aturan disederhanakan
Jawaban Benar: D
Pembahasan:
Dalam sistem hukum Indonesia berlaku prinsip bahwa aturan yang lebih tinggi mengatasi aturan yang lebih rendah, sehingga aturan yang lebih rendah tidak boleh bertentangan dengan aturan yang lebih tinggi.
Soal 10
Seorang petugas menerima pengaduan HAM dari masyarakat yang emosional dan meminta penyelesaian segera.
Jika ditangani terburu-buru, risiko kesalahan besar. Jika terlalu formal, masyarakat merasa tidak dihargai. Pendekatan yang paling tepat adalah …
A. Mengikuti tuntutan masyarakat agar tidak ada konflik
B. Mengabaikan laporan hingga emosi pelapor mereda
C. Menjelaskan prosedur secara penuh sambil mulai proses awal penanganan
D. Menyerahkan penanganan sepenuhnya kepada aparat keamanan
E. Menunda respons hingga ada tekanan dari pimpinan
Baca Juga: Daftar Lokasi Penempatan PPPK Kemenham 2026, Berikut Cara Daftar, Syarat dan Jadwal Lengkapnya
Jawaban Benar: C
Pembahasan:
Pendekatan HAM memerlukan empati, komunikasi yang baik, dan kejelasan proses.
Respons awal yang manusiawi dan profesional menunjukkan kehadiran negara tanpa mengorbankan akurasi.
Soal 11
Seorang ASN PPPK Kemenham dalam menjalankan tugas menghadapi laporan konflik sosial yang terjadi karena perbedaan suku dan pandangan politik.
Jika penanganannya terlalu keras, bisa melanggar hak asasi manusia, sedangkan jika dibiarkan, konflik bisa semakin memburuk.
Pendekatan yang paling tepat dan sesuai nilai Pancasila serta wawasan kebangsaan adalah …
A. Menyerahkan penanganan sepenuhnya kepada aparat keamanan
B. Membiarkan masyarakat menyelesaikan konflik sendiri
C. Mendahulukan dialog, musyawarah, dan perlindungan hak semua pihak
D. Mengambil tindakan tegas tanpa memperhatikan aspirasi kelompok
E. Menunda penanganan sampai konflik mereda sendirinya
Jawaban Benar: C
Pembahasan:
Nilai Pancasila, terutama sila kemanusiaan dan persatuan, mengharuskan konflik diselesaikan melalui musyawarah, dialog, dan perlindungan hak asasi manusia.
Pendekatan ini menjaga stabilitas nasional tanpa mengorbankan hak warga negara.
Soal 12
Dalam rangka digitalisasi layanan Kemenham, sistem pengaduan HAM berbasis daring diterapkan.
Namun, sebagian masyarakat kesulitan mengakses layanan tersebut.
Sikap terbaik bagi ASN PPPK adalah …
A. Memaksakan penggunaan sistem digital karena sudah menjadi kebijakan
B. Menghentikan layanan digital dan kembali ke sistem manual
C. Mengabaikan keluhan karena di luar tanggung jawab teknis
D. Menyediakan pendampingan dan alternatif akses layanan
E. Menyerahkan sepenuhnya kepada pihak pengembang sistem
Jawaban Benar: D
Pembahasan:
Literasi digital ASN bukan hanya soal penggunaan teknologi, tetapi juga tentang inklusivitas layanan.
Penyediaan pendampingan dan alternatif akses memastikan hak masyarakat tetap terpenuhi.
Soal 13
Mendekati pemilihan umum, seorang ASN PPPK Kemenham diminta kerabatnya untuk memberikan opini publik terkait isu HAM yang dikaitkan dengan kepentingan politik tertentu.
Sikap yang paling tepat adalah …
A. Memberikan opini pribadi sebagai warga negara
B. Mendukung salah satu pihak demi kepentingan relasi
C. Menolak secara halus dan menjaga netralitas sebagai ASN
D. Memberikan komentar anonim di media sosial
E. Menunggu arahan atasan sebelum bersikap
Jawaban Benar: C
Pembahasan:
ASN wajib menjaga netralitas dan profesionalisme, terutama dalam isu sensitif yang berhubungan dengan politik.
Menolak dengan cara yang sopan adalah bentuk integritas serta kepatuhan terhadap kode etik ASN.
Soal 14
Sebuah kebijakan publik dirancang untuk mempercepat pembangunan infrastruktur, namun berpotensi mengabaikan hak masyarakat adat setempat.
Peran strategis Kemenham dalam situasi ini adalah …
A. Mendukung penuh kebijakan demi percepatan pembangunan
B. Menolak kebijakan tanpa kajian lanjutan
C. Tidak terlibat karena bukan kewenangan langsung
D. Memberikan analisis dampak HAM dan rekomendasi perbaikan kebijakan
E. Menyerahkan penyelesaian kepada pemerintah daerah
Jawaban Benar: D
Pembahasan:
Kemenham memiliki peran sebagai penjaga perspektif HAM dalam kebijakan publik.
Analisis dampak HAM membantu memastikan pembangunan berjalan adil, inklusif, dan berkelanjutan.
Soal 15
Dalam sebuah kasus pelanggaran Hak Asasi Manusia, tekanan dari masyarakat menginginkan keputusan yang cepat.
Namun, bukti yang ada masih perlu dikaji lebih lanjut. Keputusan yang paling tepat dan sesuai dengan etika pemerintahan adalah …
A. Membuat keputusan secara cepat agar bisa mengendalikan opini publik
B. Menunda tanpa memberikan penjelasan kepada masyarakat
C. Mempercayakan keputusan kepada media dan organisasi masyarakat sipil
D. Memberikan informasi perkembangan proses secara terbuka sambil tetap melanjutkan investigasi
E. Menghentikan proses sampai situasi lebih stabil
Jawaban Benar: D
Pembahasan:
Etika pemerintahan membutuhkan transparansi, hati-hati, dan tanggung jawab.
Memberikan informasi tentang perkembangan proses menunjukkan tanggung jawab negara tanpa mengorbankan kebenaran dan keadilan.
Soal 16
Dalam proses penyusunan peraturan daerah, ditemukan satu pasal yang secara tidak langsung membatasi hak kelompok tertentu dengan alasan menjaga ketertiban umum.
Pemerintah daerah berpendapat pasal tersebut penting untuk menjaga stabilitas. Peran yang paling tepat bagi Kemenham dalam kondisi ini adalah …
A. Menyepakati peraturan tersebut karena merupakan kewenangan daerah
B. Membatalkan peraturan tanpa berdiskusi dengan pemerintah daerah
C. Mengabaikan isu karena tidak terjadi pelanggaran secara eksplisit
D. Melakukan harmonisasi regulasi dengan pendekatan HAM dan hukum nasional
E. Menyerahkan evaluasi sepenuhnya kepada lembaga peradilan
Jawaban Benar: D
Pembahasan:
Kemenham memiliki peran penting dalam harmonisasi regulasi agar kebijakan daerah tetap sejalan dengan konstitusi dan prinsip HAM.
Pendekatan dialogis dan berbasis hukum dapat mencegah konflik kewenangan sekaligus melindungi hak warga negara.
Soal 17
Seorang ASN PPPK Kemenham mengelola data pengaduan HAM yang bersifat sensitif.
Media meminta akses data tersebut untuk tujuan publik.
Sikap yang paling tepat adalah …
A. Memberikan seluruh data demi transparansi
B. Menolak semua permintaan media tanpa memberikan penjelasan
C. Menyerahkan data secara informal kepada jurnalis tertentu
D. Memberikan informasi yang telah dianonimkan sesuai ketentuan
E. Menunggu tekanan publik agar keputusan lebih aman
Jawaban Benar: D
Pembahasan:
Akuntabilitas harus diimbangi dengan perlindungan data pribadi.
Penyampaian data secara anonim menjaga transparansi tanpa melanggar hak privasi dan ketentuan hukum yang berlaku.
Soal 18
Penanganan kasus HAM yang kompleks membutuhkan partisipasi banyak pihak, seperti pemerintah daerah, aparat keamanan, dan organisasi masyarakat sipil.
Sikap ASN PPPK Kemenham yang paling tepat adalah …
A. Mengambil alih seluruh penanganan agar proses terkontrol
B. Menunggu pihak lain menyelesaikan masalah
C. Menghindari kerja sama untuk mencegah konflik kepentingan
D. Menginisiasi koordinasi lintas sektor dengan pembagian peran yang jelas
E. Menyerahkan sepenuhnya kepada LSM yang lebih berpengalaman
Jawaban Benar: D
Pembahasan:
Masalah HAM bersifat multidimensi.
Kolaborasi lintas sektor dengan peran yang jelas meningkatkan efektivitas penanganan sekaligus mencerminkan nilai BerAKHLAK.
Soal 19
Dalam proses evaluasi kasus HAM, seorang ASN mengalami tekanan dari pihak tertentu agar kesimpulan laporan disusun sesuai dengan hasil yang diinginkan.
Tindakan yang paling tepat adalah...
A. Mengikuti arahan demi menjaga keamanan jabatan
B. Mengubah kesimpulan tanpa mengubah data
C. Menghentikan penyusunan laporan
D. Tetap menyusun laporan berdasarkan fakta dan melaporkan tekanan yang diterima sesuai mekanisme resmi
E. Menyebarluaskan tekanan tersebut ke publik
Jawaban Benar: D
Pembahasan:
Netralitas dan integritas ASN membutuhkan keberanian moral untuk tetap objektif.
Melaporkan tekanan melalui mekanisme resmi dapat melindungi ASN dan menjaga kredibilitas instansi.
Soal 20
Setelah kebijakan HAM diterapkan, ditemukan dampak yang tidak terduga dan merugikan kelompok rentan.
Langkah yang paling tepat yang harus dilakukan oleh ASN Kemenham adalah...
A. Mempertahankan kebijakan karena sudah ditetapkan
B. Menghentikan kebijakan tanpa melakukan evaluasi
C. Mengabaikan dampak karena tidak direncanakan
D. Melakukan evaluasi terhadap kebijakan dan merekomendasikan perbaikan
E. Menyalahkan pihak pelaksana di lapangan
Jawaban Benar: D
Pembahasan:
Kebijakan publik bersifat dinamis.
Evaluasi berdasarkan dampak HAM memungkinkan perbaikan yang berkelanjutan serta memastikan negara responsif terhadap kebutuhan kelompok rentan. (fal)
Editor : Baskoro Septiadi