RADARSEMARANG.ID — Negara Thionghoa China memberikan kenaikan gaji yang signifikan kepada sejumlah pegawai negeri di seluruh negeri.
Kebijakan ini seiring dengan upaya pemerintah yang mencoba meningkatkan moral dan memacu pengeluaran.
Persentase kenaikan bervariasi tergantung pada gaji pokok, dengan salah satu orang mengatakan itu berjumlah kenaikan sekitar 5%.
China terakhir kali menaikkan gaji pegawai negeri secara publik pada tahun 2015, ketika sekitar 40 juta staf mendapat kenaikan rata-rata 300 yuan per bulan.
Pengguna media sosial menyarankan gaji juga dinaikkan pada tahun 2018 dan 2021, tetapi pemerintah tidak pernah mengonfirmasi kenaikan tersebut dan persentase kenaikannya tidak jelas.
Partai Komunis China belum menerbitkan pengumuman publik tentang kenaikan gaji bulan ini, sehingga sulit untuk menentukan cakupan program atau siapa yang akan menanggung tagihannya.
Namun, kenaikan yang tidak terduga itu berlaku untuk guru, polisi, dan birokrat dari seluruh negara berpenduduk 1,4 miliar orang.
Bagi sebagian orang, kenaikan gaji muncul tanpa penjelasan.
Seorang petugas polisi di China barat daya mengatakan dia melihat uang tunai sebesar 3.500 yuan dalam slip gajinya bulan Desember yang diberi label “pembayaran kembali”, meskipun dia tidak berutang uang apa pun.
Kantor Informasi Dewan Negara China dan Kementerian Sumber Daya Manusia dan Jaminan Sosial hingga kini tidak membalas permintaan komentar terkait kabar kenaikan gaji tersebut.
Presiden Xi Jinping telah menyatakan peningkatan konsumsi domestik menjadi prioritas utama untuk tahun 2025, karena pemerintahnya meningkatkan upaya untuk mendukung ekonomi yang melambat dan berjuang melawan deflasi terpanjang sejak 1999.
Sejauh ini, para pejabat mengandalkan pemotongan suku bunga dan dukungan sektor perumahan untuk mendorong pengeluaran, menahan diri dari pemberian uang tunai nasional bagi konsumen.
Pembayaran sekaligus kepada pegawai pemerintah akan membuat mereka mendapatkan uang tepat sebelum Liburan Tahun Baru dan Festival Musim Semi.
Namun, kenaikan gaji untuk pegawai negeri saja berisiko memicu reaksi keras dari pekerja sektor swasta yang berjuang dengan penurunan upah.
Sementara di Indonesia Kenaikan Gaji PNS (Pegawai Negeri Sipil) memang direncanakan untuk mendorong ekonomi melalui peningkatan daya beli masyarakat, karena konsumsi ASN (Aparatur Sipil Negara) merupakan kontributor besar bagi konsumsi rumah tangga yang mendorong pertumbuhan ekonomi.
Namun, pemerintah belum akan menaikkan gaji PNS pada tahun 2026, karena anggaran akan difokuskan pada delapan program prioritas nasional, bukan kenaikan gaji.
Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian menyatakan kenaikan gaji pegawai negeri sipil (PNS) menjadi salah satu upaya untuk mendorong pertumbuhan perekonomian.
“Karena konsumsi dari ASN, dari pekerja itu kan luar biasa tinggi kontribusinya ke komponen yang konsumsi rumah tangga,” kata Sekretaris Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Susiwijono Moegiarso di Lippo Mall Nusantara (14/8).
Untuk memacu pertumbuhan ekonomi, Susiwijono mengatakan pemerintah berfokus pada peningkatan konsumsi rumah tangga.
Sebab, konsumsi rumah tangga menyumbang andil hingga 54,25 persen terhadap produk domestik bruto (PDB).
Adapun konsumsi sektor rumah tangga tumbuh 4,97 persen secara tahunan.
Jumlah tersebut menyumbang sebesar 2,64 persen terhadap pertumbuhan ekonomi kuartal II 2025 yang diumumkan Badan Pusat Statistik (BPS) sebesar 5,12 persen.
“Tumbuhnya harus tinggi. Karena di kuartal II kemarin kan 45,97 hampir 5 persen. Kalau bisa harus di atas 5 persen,” ujarnya.
Susiwijono tidak menjelaskan apakah pemerintah akan menaikkan gaji PNS 2026.
Yang jelas, kata dia, pemerintah akan berkomitmen untuk menaikkan gaji dan upah.
“Kalau kenaikan kan pasti harus terencana, karena harus diposting ke APBN, ujarnya.
“Konteksnya adalah memperkuat daya beli bagi pertumbuhan ekonomi kita.”
Deputi Bidang Neraca dan Analisis Statistik BPS Moh. Edy Mahmud mengatakan pertumbuhan konsumsi rumah tangga sebesar 4,97 persen mengindikasikan kuatnya permintaan domestik.
Edy menjelaskan, salah satu faktor yang mendorongnya adalah meningkatnya kebutuhan primer dan mobilitas rumah tangga.
“Meningkatnya kebutuhan primer untuk beberapa kegiatan karena memang ada momentum hari libur, hari besar keagamaan dan sebagainya, (sehingga) kebutuhan bahan makanan dan makanan jadi meningkat karena aktivitas pariwisata selama periode libur,” ucap Edy dalam konferensi pers (5/8) dikutip dari siaran langsung YouTube BPS.
Mobilitas penduduk juga meningkat selama kuartal II 2025.
BPS mencatat jumlah perjalanan wisata nusantara pada Juni 2025 sebesar 105,12 juta perjalanan.
Angka ini meningkat 25,93 persen secara tahunan.
Untuk memacu pertumbuhan ekonomi, Susiwijono mengatakan pemerintah berfokus pada peningkatan konsumsi rumah tangga.
Sebab, konsumsi rumah tangga menyumbang andil hingga 54,25 persen terhadap produk domestik bruto (PDB).
Adapun konsumsi sektor rumah tangga tumbuh 4,97 persen secara tahunan.
Jumlah tersebut menyumbang sebesar 2,64 persen terhadap pertumbuhan ekonomi kuartal II 2025 yang diumumkan Badan Pusat Statistik (BPS) sebesar 5,12 persen.
“Tumbuhnya harus tinggi. Karena di kuartal II kemarin kan 45,97 hampir 5 persen. Kalau bisa harus di atas 5 persen,” ujar Susiwijono (15/8).
Baca Juga: Libur Panjang atau Long Weekend Kalender Maulid Nabi September 2025 Berdasarkan SKB 3 Menteri
Terus Apa pengaruh dari kenaikan gaji PNS dapat mendorong ekonomi?
- Kenaikan gaji akan meningkatkan pendapatan ASN, yang kemudian dapat meningkatkan daya beli mereka.
- Peningkatan konsumsi dari ASN akan berdampak positif pada komponen konsumsi rumah tangga, yang merupakan salah satu pendorong pertumbuhan ekonomi.
Menteri Keuangan menyatakan bahwa belum ada kapasitas fiskal yang cukup untuk menaikkan gaji PNS pada 2026, sehingga fokus dialihkan ke 8 program prioritas yang disampaikan Presiden Prabowo Subianto saat sidang tahunan MPR kemarin Sebelum HUT Kemerdekaan RI ke 80. (fal)
Editor : Baskoro Septiadi