RADARSEMARANG.ID, Semarang — Pemerintah berencana menaikkan gaji PNS sebesar 8 persen untuk semua golongan.
Menurut Menteri Keuangan Sri Mulyani, kebijakan ini tertuang dalam Peraturan Pemerintah PP Nomor 5 Tahun 2024 dan akan diberlakukan mulai Januari 2025.
Tak hanya gaji pokok, tambahan dua tunjangan berupa uang lembur dan uang makan lembur juga telah diatur melalui Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 49 Tahun 2023.
Kenaikan gaji ini diharapkan mampu meningkatkan motivasi kerja para PNS sekaligus memberikan penghargaan atas kontribusi mereka dalam mendukung jalannya roda pemerintahan.
Tujuannya adalah untuk memberikan apresiasi kepada para PNS yang bekerja lebih dari jam kerja normal, sekaligus mendorong efisiensi kerja di lingkungan pemerintahan.
Dampak Positif Kenaikan Gaji dan Tunjangan
Kenaikan gaji sebesar 8 persen dan tambahan dua tunjangan ini memiliki beberapa dampak positif, di antaranya:
1. Peningkatan Kesejahteraan
Dengan gaji pokok yang lebih tinggi dan adanya tunjangan tambahan, kesejahteraan para PNS, termasuk golongan 3c, diharapkan meningkat.
Hal ini memungkinkan mereka memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari dengan lebih baik.
2. Motivasi Kerja
Kebijakan ini juga diharapkan mampu meningkatkan motivasi kerja para PNS.
Dengan apresiasi berupa kenaikan gaji dan tunjangan, para pegawai diharapkan lebih bersemangat dalam menjalankan tugas-tugas negara.
3. Dukungan terhadap Efisiensi Kerja
Adanya tunjangan lembur dan uang makan lembur memberikan insentif bagi para pegawai yang bekerja lebih dari jam kerja normal, sehingga meningkatkan efisiensi dan produktivitas kerja.
Tahun 2025 menjadi momentum penting bagi peningkatan kesejahteraan ASN, terutama golongan I dan II.
Pemerintah melalui Presiden Prabowo Subianto dan Menteri Keuangan Sri Mulyani menetapkan skema gaji baru yang membuat gaji PNS naik signifikan.
Pemerintah resmi mengubah sistem penggajian aparatur sipil negara (ASN) lewat kebijakan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 5 Tahun 2024.
Baca Juga: Pertama Kali Gus Iqdam Kholid Akan Mengaji di Wujil-Ungaran, Ini Waktu dan Lokasinya
Perubahan ini ditujukan untuk menciptakan keadilan dan meningkatkan motivasi kerja, khususnya bagi pegawai golongan rendah yang selama ini menjadi ujung tombak pelayanan masyarakat.
Kebijakan baru tersebut mulai diterapkan pada tahun anggaran 2025 dan difokuskan pada penguatan fondasi kesejahteraan PNS golongan I dan II.
Langkah ini diambil untuk menjamin ASN bekerja lebih tenang, produktif, serta memiliki daya beli yang lebih baik di tengah situasi ekonomi yang terus berubah.
Presiden Prabowo menekankan pentingnya reformasi birokrasi yang menyeluruh dan menjangkau semua lini ASN, termasuk mereka yang selama ini berada di lapisan bawah.
Sementara Sri Mulyani menyebutkan bahwa skema gaji baru ini adalah bagian dari strategi fiskal untuk memperkuat layanan publik.
Peningkatan tersebut mengacu pada Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 5 Tahun 2024 yang ditandatangani Presiden Joko Widodo, menetapkan kenaikan gaji PNS hingga 8 persen, sebagai bagian dari upaya peningkatan kesejahteraan aparatur negara.
Tunjangan anak PNS adalah tambahan penghasilan yang diberikan kepada Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang memiliki anak, yang diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.
Pemerintah mulai memberlakukan tiga jenis tambahan penghasilan di luar gaji pokok dan tunjangan mulai 1 Agustus 2025.
Kebijakan ini tertuang dalam Peraturan Menteri Keuangan /PMK Nomor 39 2024 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2025.
Tambahan ini diberikan sebagai bentuk apresiasi atas beban kerja, kebutuhan komunikasi kedinasan, serta untuk meningkatkan efektivitas pelayanan publik.
Pegawai Negeri Sipil atau PNS masih menjadi pekerjaan impian bagi sebagian masyarakat di Indonesia.
Sebagian beralasan karena gaji yang stabil dan cukup tinggi.
Berikut ini fakta perbandingan gaji PNS Indonesia dengan negara tetangga di wilayah ASEAN atau Asia.
Di bulan peringatan HUT ke 80 Kemerdekaan Republik Indonesia ini, muncul kabar soal kenaikan gaji PNS.
Selain itu, beberapa pihak juga mencoba membuat perbandingan gaji PNS Indonesia dengan negara tetangga di wilayah ASEAN atau Asia.
Sayangnya, kabar kenaikan gaji itu belum mendapat konfirmasi dari pemerintah.
Kenaikan gaji PNS ini sangat dinantikan para abdi negara.
Beberapa di antaranya karena nominal gaji saat ini dinilai sudah tidak sebanding dengan kebutuhan hidup para pegawai pemerintahan.
Nah di tengah tuntutan para Pegawai Negeri Sipil (PNS) agar gajinya dapat dinaikkan seiring kenaikan biaya hidup dan kenaikan harga kebutuhan pokok, muncul perbandingan gaji PNS di Indonesia dengan negara tetangga di wilayah ASEAN.
Gaji dan jaminan pensiun PNS Indonesia sudah layak dibandingkan negara tetangga di Asia.
Berikut ini fakta perbandingan gaji dan sistem pensiunan PNS di Indonesia dengan sembilan negara di Benua Asia lainnya.
1 PNS Indonesia:
Tunjangan Melimpah, Tapi Pensiun Terbatas
Perhitungan gaji PNS di Indonesia sangat bergantung pada lama usia pengabdian dan dihitung berdasarkan golongan, kepangkatan, dan masa kerja.
Perhitungan gaji PNS di Indonesia mengacu pada Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 5 tahun 2024.
Gaji pokok PNS Indonesia berada di kisaran Rp 1,68 juta hingga Rp6,37 juta.
Namun, PNS juga mendapat tambahan gaji dari beberapa komponen tunjangan, seperti tunjangan keluarga, jabatan, tunjangan kinerja, gaji ke-13, dan THR.
Pemberian tambahan gaji ini membuat penghasilan PNS juga meningkat
Namun, pensiun berbasis skema manfaat pasti (pay-as-you-go) dinilai kurang memadai.
Rata-rata pensiunan hanya menerima Rp2 juta sampai Rp4 juta per bulan. Nominal tersebut dianggap belum cukup untuk hidup layak di kota besar.
2 PNS Malaysia:
Dana Pensiun Stabil dan Perlindungan Jangka Panjang
Pegawai Negeri Sipil (PNS) di Malaysia mendapatkan kenaikan gaji terakhir kali pada Desember 2024 lalu.
Nominal gaji PNS Malaysia berada di kisaran mulai RM1.795 atau sekitar Rp6,8 juta.
PNS Malaysia mendapatkan kenaikan gaji 7–15 persen per Desember 2024.
Masa depan PNS diberikan melalui gaji pensiunan yang dijamin melalui sistem kontribusi wajib dan manfaat pasti.
Fasilitas tambahan seperti tunjangan medis dan perumahan seumur hidup membuat skema pensiun Malaysia dinilai unggul dan berkelanjutan.
3 PNS Singapura:
Gaji Besar, Pensiun Mandiri
Skema gaji dan pensiunan di negara tetangga Singapura berbeda dengan sistem di Indonesia.
Pemerintah Singapura memberikan gaji kepada PNS pemula (MX13) sekitar SGD2.800–SGD5.500 (setara Rp35–Rp69 juta).
Skema sistem pensiun tidak berbasis bulanan tetap, tetapi melalui kontribusi ke Central Provident Fund (CPF) yang dikelola individu.
Model ini fleksibel, namun menuntut perencanaan finansial pribadi yang matang untuk masa tua.
4 PNS Filipina:
Sistem Bertingkat dengan Perlindungan Pensiun Solid
Pemerintah Filipina menetapkan model penggajian PNS dengan membaginya dalam 33 tingkatan.
Perhitungan gaji PNS di Filipina mulai dari Rp3,5 juta hingga Rp114 juta per bulan.
Sama dengan pegawai purnatugas di Indonesia, para pensiunan PNS di Filipina juga mendapat gaji pensiunan.
Sistem pensiun pegawai purnatugas di Filipina dikelola oleh GSIS (Government Service Insurance System), menjamin keberlangsungan penghasilan pasca pensiun.
5 PNS Thailand:
Gaji Awal Meningkat, Dana Pensiun Terjaga
PNS di Negara Gajah Putih Thailand mendapat gaji awal sekitar Rp7,7 juta di tahun pertama.
Nominal gaji PNS pemula itu kemudian naik menjadi Rp8,4 juta di tahun kedua.
Dana pensiun berasal dari Government Pension Fund (GPF) berbasis kontribusi bersama antara negara dan pegawai.
6 PNS Vietnam:
Gaji Rendah, tapi Stabil
Gaji PNS pemula hanya sekitar Rp2,1 juta, namun mereka dilindungi oleh sistem pensiun nasional berbasis kontribusi.
Efisiensi pengelolaan dana dinilai lebih baik dibanding Indonesia.
7 PNS Kamboja:
Reformasi Perlahan, Tapi Positif
PNS di Kamboja menerima gaji Rp5,4 juta–Rp5,9 juta per bulan.
Meski masih rendah, pemerintah terus meningkatkan manfaat pensiun secara bertahap sebagai bagian dari reformasi birokrasi.
9 PNS Myanmar & Laos:
Pendapatan Masih Rendah, Jaminan Terbatas
PNS Myanmar: Gaji PNS sekitar Rp5,6 juta
PNS Laos: Gaji minimum sekitar Rp1,65 juta
Keduanya memiliki sistem pensiunan, tetapi manfaatnya terbatas dan belum mampu menutup kebutuhan hidup saat pensiun.
Kesejahteraan Tetangga Dekat Lebih Baik
Jika menilik kesejahteraan jangka panjang, Malaysia, Brunei, dan Singapura unggul dalam pengelolaan pensiun.
Bila dibandingkan dengan sistem pengelolaan pensiunan di beberapa negara tetangga Indonesia, skema pensiunan di Indonesia masih menganut skema tetap yang kurang fleksibel dan tidak sebanding dengan biaya hidup pasca-kerja.
Reformasi sistem pensiun menjadi penting jika Indonesia ingin menjamin kesejahteraan PNS tidak hanya saat aktif bekerja, tetapi juga setelah pensiun. (fal)
Editor : Baskoro Septiadi