RADARSEMARANG.ID — Pemerintah Indonesia resmi menerbitkan aturan terbaru mengenai gaji Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja /PPPK Paruh Waktu melalui Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PermenpanRB) Nomor 61 Tahun 2025.
Aturan ini menjadi sorotan bagi calon abdi negara yang ingin bergabung dalam skema kerja fleksibel, dengan gaji yang disesuaikan berdasarkan anggaran instansi dan upah minimum regional (UMR).
Berbeda dengan PPPK penuh waktu atau Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS), PPPK Paruh Waktu memiliki ketentuan khusus terkait gaji, jam kerja, dan durasi kontrak.
“Jadi PPPK Paruh Waktu itu merupakan jalan tengah untuk menjawab agar sedikit mungkin orang yang diberhentikan atau tidak bisa melanjutkan bekerja di instansi pemerintah. Agar tidak ada PHK massal, sesuai dengan prinsip penataan pegawai non-ASN,” ujar Deputi Bidang SDM Aparatur Kementerian PANRB, Aba Subagja, seperti dikutip dari laman resmi Kementerian PANRB.
Berdasarkan PermenpanRB Nomor 61 Tahun 2025, gaji PPPK Paruh Waktu tidak ditetapkan secara seragam di tingkat nasional, melainkan bergantung pada kemampuan anggaran instansi yang mengangkat.
Namun, pemerintah memastikan gaji minimal setara dengan upah pegawai non-ASN sebelumnya atau sesuai UMR di wilayah masing-masing.
Sebagai contoh, UMR 2025 di beberapa daerah mencakup :
DKI Jakarta Rp5.396.761
Papua Rp4.285.850
Aceh Rp3.685.615
Jawa Barat Rp2.191.232
Daftar UMP dan UMK 2025 Jawa Tengah
Berikut daftar lengkap UMR Jateng 2025, baik UMP maupun UMK di setiap kabupaten/kota se-Jateng mulai 1 Januari 2025:
UMP Jateng 2025 Rp 2.169.349
UMK Kota Semarang 2025 Rp 3.454.827
UMK Kabupaten Demak 2025 Rp 2.940.716
UMK Kabupaten Kendal 2025 Rp 2.783.455,25
UMK Kabupaten Semarang 2025 Rp 2.750.136
UMK Kabupaten Kudus 2025 Rp 2.680.485,72
UMK Kabupaten Cilacap 2025 Rp 2.640.248
UMK Kabupaten Jepara 2025 Rp 2.610.224
UMK Kota Pekalongan 2025 Rp 2.545.138
UMK Kabupaten Batang 2025 Rp 2.534.383
UMK Kota Salatiga 2025 Rp 2.533.583.
UMK Kabupaten Pekalongan 2025 Rp 2.486.653,59
UMK Kabupaten Magelang 2025 Rp 2.467.488
UMK Kabupaten Karanganyar 2025 Rp 2.437.110
UMK Kota Surakarta atau Kota Solo 2025 Rp 2.416.560
UMK Kabupaten Boyolali 2025 Rp 2.396.598
UMK Kabupaten Klaten 2025 Rp 2.389.82,78
UMK Kota Tegal 2025 Rp 2.376.683,82
UMK Kabupaten Sukoharjo 2025 Rp 2.359.488
UMK Kabupaten Banyumas 2025 Rp 2.338.410
UMK Kabupaten Purbalingga 2025 Rp 2.338.283,12.
UMK Kabupaten Tegal 2025 Rp 2.333.586.46
UMK Kabupaten Pati 2025 Rp 2.332.350
UMK Kabupaten Wonosobo 2025 Rp 2.299.521,38
UMK Kabupaten Pemalang 2025 Rp 2.296.140
UMK Kota Magelang 2025 Rp 2.281.230
UMK Kabupaten Purworejo 2025 Rp 2.265.937,67
UMK Kabupaten Kebumen 2025 Rp 2.259.873,55
UMK Kabupaten Grobogan 2025 Rp 2.254.090
UMK Kabupaten Temanggung 2025 Rp 2.246.850
UMK Kabupaten Brebes Rp 2.239.801,50.
Baca Juga: Lowongan 1.544 Guru PPPK Sekolah Rakyat Tahap 2 2025 Sudah Dibuka Ini Syarat, Jadwal dan Gaji
UMK Kabupaten Blora 2025 Rp 2.238.430,85
UMK Kabupaten Rembang 2025 Rp 2.236.168,78
UMK Kabupaten Sragen 2025 Rp 2.182.200
UMK Kabupaten Wonogiri 2025 Rp 2.180.587,50
UMK Kabupaten Banjarnegara 2025 Rp 2.170.475,32.
Untuk diketahui, UMR Jateng 2025 atau UMK Jateng 2025 hanya berlaku bagi pekerja dengan masa kerja kurang dari satu tahun.
Sementara itu, bagi buruh atau pekerja dengan masa kerja lebih dari satu tahun, besaran upah mengacu pada struktur skala upah.
Skema ini menargetkan enam jenis jabatan, termasuk guru, tenaga kesehatan, serta tenaga teknis seperti pengelola umum operasional, operator layanan operasional, pengelola layanan operasional, dan penata layanan operasional.
Selain gaji pokok, PPPK Paruh Waktu juga berhak atas fasilitas tambahan sesuai regulasi, seperti tunjangan keluarga dan pangan.
Tunjangan ini mencakup 10% dari gaji pokok untuk pasangan yang sudah menikah, serta 2% per anak (maksimal dua anak) untuk anak yang belum menikah, belum bekerja, dan berusia di bawah 21 tahun atau 25 tahun jika masih kuliah.
Pemerintah juga memberikan bantuan pangan berupa 10 kg beras per bulan untuk setiap anggota keluarga ASN.
Skema PPPK Paruh Waktu ini dirancang sebagai solusi untuk mencegah pemutusan hubungan kerja (PHK) massal tenaga honorer, sekaligus memberikan fleksibilitas waktu kerja.
“PPPK part time menjadi solusi supaya tidak ada kehilangan pekerjaan tenaga honorer dan menurunkan pendapatan mereka. Di sisi lain tidak menambah beban anggaran pemerintah untuk belanja pegawai,” ujar Anggota Panja RUU ASN Komisi II DPR, Guspardi Gaus.
Bagi tenaga honorer yang berminat, pengangkatan PPPK Paruh Waktu mensyaratkan minimal dua tahun pengalaman kerja di instansi pemerintah dan terdaftar dalam database BKN.
Pelamar yang tidak lolos seleksi CPNS atau PPPK 2024 namun memiliki peringkat terbaik tetap berpeluang diangkat melalui skema ini. (fal)
Editor : Baskoro Septiadi