RADARSEMARANG.ID - Rencana pembangunan IKN merupakan ide yang telah lama dan sedang berjalan dengan cukup pesat.
Untuk progres fisiknya, menurut Ditjen Cipta Karya telah mencapai 74,87%, Basuki Hadimuljono, Menteri PUPR menyampaikan progres ini saat meninjau progres pembangunan infrastruktur.
"Beberapa waktu lalu sudah dilakukan 3 seri groundbreaking oleh Presiden RI seperti gedung perkantoran, rumah sakit dan hotel, kami menyambut baik proses audit BPK untuk memastikan seluruh kegiatan di IKN dilaksanakan dengan tata kelola yang baik" ujar Basuki.
Konstruksi di IKN dipastikan menjadi 2 batch, batch pertama sudah berjalan sebanyak 40 paket pekerjaan dengan progres fisik 74,87 % per 15 Februari 2024.
Sedangkan batch kedua sedang menuju tahap on-going, salah satu projek yang strategis yakni pembangunan 47 tower hunian untuk ASN, TNI dan Polri.
Diharapkan pada bulan Agustus 12 tower hunian sudah selesai dengan tambahan unit furniture yang siap digunakan sang penghuni.
Baca Juga: Tingkatkan Sistem Pertahanan IKN, Badan Riset BRIN Libatkan Teknologi AI dalam Tiga Aspek Strategis
Dalam pandangan kedepan, pemerintah menginginkan kota baru ini bebas dari kawasan kumuh sebagai pusat sentral dari pusat pemerintahan dan epicentrum perkembangan ekonomi baru nantinya.
Direktur Jendral Perumahan Kementerian PUPR RI, Iwan Suprijanto mengatakan meskipun nanti ada ada sisi ekonomi yang akan berkembang, tetapi pemerintah tetap akan melakukan kontrol pertumbuhan kota dilansir @bisnismillenial.
" Kami rancang sedemikian rupa agar IKN tidak menjadi kota yang sepi namun tidak terlalu ramai" tambah Iwan Suprijanto.
Hal tersebut diucapkannya saat menghadiri acara Seminar Nasional dan Sosialisasi Level of Service Pengelolaan Gedung IKN yang diselenggarakan di Universitas Atma Jaya (16/3/2024).
Iwan turut mengungkapkan bahwa Kementrian PUPR akan menyusun tata ruang IKN sedemikian rupa.
Didalamnya akan disiapkan aturan terkait tata guna lahan, peruntukan dan pemanfaatan lahan termasuk pengendalian pemanfaatan lahan.
Kembali ke topik awal, pemerintah serius terkait pengupayaan zero kawasan kumuh di IKN.
Dengan cara memastikan area luar IKN juga bakal disiapkan dengan baik agar tidak terjadi ketimpangan sosial dengan cara menyiapkan kota penyangga.
Pemerintah mengupayakan agar area diluar IKN juga tertata dan baik secara tata kota dan masyarakatnya, jangan sampai IKN berada di kota yang megah sedangkan kawasan luarnya menjadi tidak terurus.
Editor : Baskoro Septiadi