Selama ini rencana pembangunan Pasar Banjarsari terganjal aset gedung eks mall yang berdiri di areal pasar. Bangunan tersebut milik PT DISC. Kawasan Pasar Banjarsari sendiri memiliki luas 13 ribu meter persegei. Sementara PT DISC menguasai lahan seluas 3.900 meter persegi, dengan sertifikat hak guna bangunan (HGB). Status tersebut kemudian dikembangkan dengan hak pengelolaan (HPL) hingga tahun 2032.
Pemkot pun terus berupaya melakukan mediasi dengan PT DISC dan mencari solusi untuk merealisasikan program pembangunan pasar tersebut. Salah satunya menutup kerugian PT DISC atas bangunan eks mall tersebut. Dengan solusi tersebut, kini bekas bangunan Eks Mall Borobudur mulai dirobohkan.
Pemkot saat ini masih proses pemutusan kerja sama dengan PT DISC. Namun ada opsi kerja sama baru, bukan berarti PT DISC yang membangun pasar.
“Sebab keseluruhan anggaran pembangunan Pasar Banjarsari dari pemerintah pusat,” kata Wali Kota Pekalongan, HA Afzan Arslan Djunaid Jumat (3/6).
Pemkot Pekalongan telah mengajukan anggaran pembangunan Pasar Banjarsari ke Kementerian Perdagangan sebesar Rp 173 miliar. Nilai itu sesuai dengan rancangan Detail Engineering Design (DED). Aaf-sapaan akrabnya- berharap tahun 2023 dapat porsi anggaran tersebut.
“Jangan sampai molor tahun 2024. Sebab diyakini akan sulit, mengingat tahun politik, karena anggaran pasti banyak untuk pemilu,” ujarnya.
Rencananya Pemkot Pekalongan akan membangun Pasar Banjarsari sesuai Standar Nasional Indonesia (SNI). Pasar tersebut dapat menampung 3.757 pedagang dari seluruh komoditas. Baik untuk warga lokal maupun pedagang dari berbagai daerah yang sebelumnya sudah memiliki kios di pasar tersebut. (han/zal) Editor : Agus AP