RADARSEMARANG.ID – Untuk menunjang mobilitas dan operasional aparaturnya, Pemerintah Indonesia sejak dulu hingga kini, masih cukup aktif melakukan pengadaan motor dinas.
Beragam motor dinas pernah digunakan aparatur pemerintah, baik ditingkat Pusat, Provinsi hingga aparat ditingkat paling bawah yakni Kelurahan dan Kecamatan.
Bicara tentang kendaraan dinas Pemerintah, kita tidak bisa melupakan motor dinas paling ikonik dalam sejarah birokrasi Indonesia, yakni Honda Win.
Baca Juga: Ramai Diperdebatkan, DJP Jelaskan Alasan Libatkan Babinsa dan Bhabinkamtibmas dalam Pengawasan Pajak
Sejak pertama kali diluncurkan pada tahun 1984, Honda Win motor bermesin tidur ini tidak hanya menjadi alat transportasi biasa, melainkan bertransformasi menjadi simbol penggerak roda pemerintahan hingga ke pelosok desa.
Meskipun tidak ada satu pun angka statistik tunggal yang mencatat total akumulasi pasti hingga satuan unit, karena sistem pengadaannya yang dilakukan secara desentralisasi.
Tapi catatan sejarah menunjukkan bahwa jumlah Honda Win yang diborong pemerintah dipastikan mencapai puluhan ribu unit di seluruh wilayah Nusantara sepanjang masa baktinya dari tahun 1984 hingga 2005.
Mengapa Jumlahnya Bisa Mencapai Puluhan Ribu Unit?
Sistem pengadaan kendaraan dinas di Indonesia pada masa Orde Baru hingga awal Reformasi terbagi ke dalam banyak pintu. Hal inilah yang membuat jumlahnya sangat masif namun tersebar secara administratif.
Berikut adalah beberapa faktor utama yang melatarbelakangi besarnya populasi Honda Win pelat merah:
1. Kendaraan Standar Aparatur Desa dan Kecamatan:
Pemerintah mewajibkan adanya kendaraan operasional tangguh untuk menunjang tugas Kepala Desa, Lurah, hingga Camat. Dengan jumlah kecamatan yang mencapai ribuan di Indonesia, ribuan unit Honda Win dialokasikan khusus untuk sektor ini.
2. Armada Logistik Nasional:
PT Pos Indonesia memborong massal Honda Win dengan kelir oranye khasnya sebagai armada utama para kurir pos untuk mengantarkan surat dan barang ke daerah-daerah terpencil yang sulit dijangkau mobil.
Baca Juga: Kisah Honda Win 1984: Dari Motor Dinas Hingga Jadi Buruan Kolektor
3. Petugas Penyuluh Pertanian:
Ribuan unit dialokasikan untuk penyuluh lapangan Kementerian Pertanian (identik dengan warna hijau tua) serta petugas lapangan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN).
Alasan Pemerintah Memilih Honda Win untuk Operasional Negara :
Keputusan pemerintah untuk memercayakan tugas-tugas negara kepada Honda Win bukanlah tanpa alasan yang matang.
Di tengah keterbatasan infrastruktur jalan pada era 1980-an dan 1990-an, Honda Win menawarkan paket lengkap yang dicari oleh instansi negara.
Efisiensi Anggaran (Super Irit): Berbekal mesin Econopower 100cc, motor ini sangat menghemat APBN dan APBD dalam hal alokasi dana bahan bakar operasional harian.
Durabilitas Tinggi: Rangka bertipe grasshopper (belalang) dikombinasikan dengan suspensi depan yang panjang membuat motor ini sangat andal menerjang medan tanah, berbatu, hingga perbukitan.
Perawatan Murah: Struktur mesin tidur yang mirip dengan motor bebek membuat suku cadangnya sangat melimpah dan bisa diperbaiki oleh bengkel semenjana di tingkat desa sekalipun.
Berkah Bagi Kolektor Modern Melalui Jalur Lelang Pemerintah
Melimpahnya populasi Honda Win dinas di masa lalu kini menjadi berkah tersendiri bagi para pencinta motor klasik di era modern.
Setelah masa baktinya habis, puluhan ribu unit motor ini secara bertahap dihapuskan dari aset negara melalui mekanisme lelang resmi yang diadakan oleh Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) di berbagai daerah.
Hingga saat ini, masih sering dijumpai pengumuman lelang paket puluhan unit Honda Win eks-dinas oleh Pemerintah Kabupaten atau Kota.
Unit-unit "bahan" hasil lelang inilah yang kemudian direstorasi ulang oleh para kolektor untuk dikembalikan ke kejayaan orisinalnya, lengkap dengan warna-warna khas instansi masa lalu yang penuh memori sejarah. (sls)
Editor : Baskoro Septiadi