RADARSEMARANG.ID - Di atas kertas, indikator makroekonomi Indonesia memancarkan sinyal positif yang cukup menenangkan. Inflasi nasional tercatat terkendali pada level 2,92% secara tahunan (yoy) pada Desember 2025, capaian tersebut masih berada dalam rentang sasaran target nasional yang ditetapkan sebesar 2,5±1% (sumber: BPS). Namun demikian, Indeks Harga Konsumen (IHK) mengungkap bahwa tingkat inflasi pada kelompok makanan, minuman dan tembakau justru menembus angka 4,58% (yoy) dengan andil inflasi 1,33% terhadap inflasi nasional. Peningkatan tekanan inflasi pangan ini bersumber dari anomali pergerakan harga pada sejumlah komoditas pangan strategis terutama beras, daging ayam ras, cabai rawit, cabai merah, dan bawang merah. Berbagai komoditas lain seperti telur ayam, minyak goreng, hingga bahan bakar rumah tangga dan tarif air minum juga turut memberikan andil yang dominan.
Upaya pengendalian inflasi pangan dihadapkan pada tantangan eksternal yang cukup berat pada akhir triwulan II 2026, yakni tekanan terhadap nilai tukar Rupiah dan eskalasi ketegangan geopolitik global. Banyak pihak yang berasumsi bahwa inflasi pangan murni disebabkan oleh persoalan cuaca, kalender tanam, atau gagal panen. Padahal, kerentanan terhadap faktor eksternal (imported inflation) sangat mempengaruhi biaya produksi pertanian kita. Sebagai gambaran bahwa gangguan pada rute pelayaran strategis global akibat konflik di Timur Tengah telah memicu kenaikan premi asuransi kargo dan biaya angkut logistik laut (freight costs). Ongkos impor bahan baku yang vital bagi sektor pertanian dan peternakan otomatis ikut membengkak Ketika Rupiah turut mengalami pelemahan di tengah volatilitas global. Kondisi ini berpengaruh pada peningkatan biaya produksi yang akan mempengaruhi inflasi secara sistemik (cost-push inflation).
Sektor yang paling terdampak konflik tersebut adalah industri yang bergantung pada bahan baku impor dari kawasan tersebut, terutama industri kimia dan petrokimia penyedia pupuk. Selain itu, Kementerian Pertanian juga menyebutkan bahwa 75% kebutuhan susu nasional dipenuhi dari impor. Di sektor peternakan Indonesia juga masih membutuhkan impor sapi potong, sapi perah, daging beku, serta bahan baku pakan ternak utama seperti jagung dan bungkil kedelai (soymeal). Fakta ini menyadarkan kita bahwa inflasi pangan domestik sangat dipengaruhi oleh fluktuasi nilai tukar Rupiah.
Strategi pengendalian inflasi tidak dapat lagi hanya bertumpu pada instrumen moneter konvensional seperti penetapan suku bunga acuan (BI-Rate) dalam menghadapi tantangan ekonomi yang kompleks ini. Kenaikan suku bunga dapat meredam ekspektasi inflasi dan menjaga stabilitas nilai tukar. Akan tetapi kebijakan moneter tidak bisa "menumbuhkan" cabai di saat kemarau panjang atau "memangkas" biaya bahan baku serta produk yang harus dipenuhi melalui impor.
Oleh karena itu, pengendalian inflasi pangan tidak hanya dapat bertumpu pada operasi pasar atau inspeksi mendadak ke pasar tradisional. Diperlukan orkestrasi yang menyentuh sektor riil secara komprehensif dari hulu ke hilir. Kebutuhan inilah yang melahirkan Gerakan Pengendalian Inflasi dan Pangan Sejahtera (GPIPS) guna mereformasi Gerakan Nasional Pengendalian Inflasi Pangan (GNPIP). GPIPS memandang siklus pangan sebagai sebuah keberlanjutan yang tak terputus (end-to-end). Implementasi Strategi 4K (Keterjangkauan Harga, Ketersediaan Pasokan, Kelancaran Distribusi, dan Komunikasi Efektif) harus dieksekusi dengan disiplin tingkat tinggi.
Peningkatan produktivitas di sektor hulu (on-farm) dipacu dengan mengadopsi pertanian presisi yang cerdas iklim, pemanfaatan pupuk organik untuk mengurangi kebutuhan pupuk kimia, dan mekanisasi pertanian. Penguatan kelembagaan ekonomi akar rumput seperti BUMD dan BUMP di sektor madya dan hilir (off-farm) sangat diperlukan untuk bertindak sebagai offtaker yang memastikan kesinambungan rantai pasok sekaligus melindungi petani. Optimalisasi Kerja Sama Antar Daerah (KAD) juga harus terus diperkuat untuk menekan disparitas harga pangan antara daerah surplus dan defisit.
Tantangan strategis ke depan adalah bagaimana memangkas panjangnya rantai pasok komoditas strategis serta minimnya fasilitas penyimpan bersuhu dingin (cold storage) yang memperbesar tingkat penyusutan pascapanen (food loss). Selain itu, akselerasi pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) juga turut mempengaruhi harga pasar sehingga perlu dikelola dengan sangat hati-hati. Pelaksanaan MBG membutuhkan pasokan komoditas harian dalam volume yang sangat masif. Pengadaan borongan untuk kebutuhan MBG secara tidak sengaja dapat memicu peningkatan inflasi pangan ketika menyedot pasokan reguler di pasar tradisional tanpa diiringi dengan penambahan kapasitas produksi baru di sektor hulu.
Pertahanan terbaik makroekonomi nasional pada akhirnya bermula dari sektor pangan di tengah gejolak nilai tukar dan ketidakpastian iklim global saat ini. Kesejahteraan masyarakat tidak dapat diukur hanya dari angka inflasi umum yang terlihat rendah di laporan statistik. Kesejahteraan akan terwujud ketika ekosistem tata niaga berjalan sehat, mampu menjamin keuntungan yang berkeadilan bagi petani selaku produsen serta menghadirkan harga pangan yang terjangkau di meja makan setiap warga negara.
Editor : Baskoro Septiadi