Oleh: ISKANDAR
General Manager Jawa Pos Radar Semarang
RADARSEMARANG.ID, Beberapa hari ini, linimasa media sosial saya terasa seperti kebun binatang digital.
Isinya wara-wiri soal monyet. Ada yang berbentuk emoji, ada yang benar-benar berbulu dan berekor.
Pertama, soal emoji monyet yang dipakai Wakil Kepala Badan Gizi Nasional, Irjen Pol (Purn) Sonny Sanjaya, saat merespons kritik Ketua BEM UGM, Tiyo Ardianto, terkait program makan bergizi gratis. Kedua, tentang monyet imut yang sedang viral dari Jepang: Punch, bayi Japanese macaque di Ichikawa City Zoo.
Punch viral bukan karena tingkah lucunya semata, tapi karena kisah pilunya. Ia ditolak induknya segera setelah lahir.
Untuk menenangkan emosinya, petugas kebun binatang memberinya boneka orangutan.
Dalam beberapa video yang beredar, Punch terlihat memeluk boneka itu erat-erat—seolah di situlah seluruh dunia yang aman bersemayam.
Bahkan ada rekaman ketika ia mendapat perlakuan kasar dari monyet yang lebih besar dan cenderung dikucilkan koloni.
Dalam kesendirian, Punch bertahan dengan boneka itu. Tempat ia bersandar. Tempat ia merasa berarti.
Lalu, adakah hubungan antara Punch dan emoji monyet yang dilemparkan pejabat publik? Ya ndak ada. Persamaannya cuma satu: sama-sama monyet.
Bedanya, Punch monyet beneran. Sementara emoji monyet ya sekadar simbol digital untuk menyampaikan ekspresi—yang sayangnya, dalam konteks tertentu, bisa terasa seperti sindiran atau bahkan hinaan.
Entah apa maksud sang Irjen menggunakan emoji tersebut untuk menjawab kritik mahasiswa. Jika maksudnya menyamakan pengkritik dengan monyet sebagai bentuk kekesalan, tentu itu sangat tidak etis.
Lebih tidak etis lagi karena ia adalah pejabat negara, berpangkat tinggi, dan berbicara di ruang publik. Dalam budaya lisan Indonesia, kata “monyet” kerap dipakai sebagai umpatan—ekspresi kemarahan atau merendahkan orang lain.
Padahal, setiap kata, bahkan simbol atau emoji dari pejabat publik, membawa konsekuensi. Kritik terhadap kebijakan publik semestinya dijawab dengan argumen, data, dan sikap terbuka.
Bukan dengan simbol yang bisa ditafsirkan merendahkan. Dalam demokrasi, kritik keras itu biasa. Yang luar biasa justru bagaimana penguasa meresponsnya dengan kepala dingin.
Respons netizen pun bisa ditebak. Ramai-ramai menyayangkan gaya komunikasi tersebut. Banyak yang menilai, seorang pejabat negara semestinya menunjukkan sikap elegan, profesional, dan beretika.
Menariknya, Tiyo Ardianto membalas dengan gaya yang relatif tenang dan elegan. Ia menulis, “Ketika kritik yang lahir karena cinta pada Bangsa dibalas dengan emoji monyet, yang sebenarnya dipertaruhkan bukan martabat pengkritik, tetapi kedewasaan penguasa dalam menerima pikiran yang berbeda tanpa pernah merasa terancam.”
Ia bahkan menyentil dengan kalimat yang cukup tajam, “Manusia dan monyet itu sejatinya satu keluarga primata. Yang berbeda, monyet tidak pernah mendeklarasikan diri sebagai makhluk paling mulia. Tapi, buktinya justru monyet tidak pernah korupsi, tidak menindas saudaranya, dan tidak menjilat demi dapat pangkat.”
Satire yang menggelitik. Sekaligus menampar.
Secara ilmiah, memang benar manusia dan primata besar berada dalam satu rumpun. Beberapa studi menyebut kemampuan kognitif simpanse dan gorila, dalam eksperimen tertentu, bisa setara dengan anak manusia usia balita. Ada yang mengaitkannya dengan kisaran IQ 40–70, tergantung metode pengujian.
Sementara itu, studi The Intelligence of Nations (2019) karya Richard Lynn dan David Becker kerap mengutip rata-rata IQ Indonesia di angka 78,49. Angka-angka ini sering diseret-seret dalam perdebatan sosial-politik—kadang untuk refleksi, kadang untuk olok-olok.
Yang lebih menarik lagi, sebuah studi dari Georgia State University menunjukkan bahwa dalam hal mengeksplorasi pilihan yang lebih efisien untuk memecahkan masalah, monyet justru bisa menunjukkan fleksibilitas kognitif lebih tinggi daripada manusia. Artinya, dalam beberapa situasi, mereka lebih terbuka mencoba cara baru.
Barangkali di sinilah kita perlu belajar sedikit dari primata.
Sebenarnya tidak ada yang salah dengan monyet. Entah mengapa dalam tradisi lisan kita, ia kerap dijadikan simbol cacian. Padahal, di beberapa daerah di Indonesia, monyet justru dihormati.
Dalam tradisi Rewanda Bujana di Banyumas, masyarakat memberi makan monyet sebagai simbol keseimbangan alam dan wujud syukur. Di Monkey Forest Ubud, Bali, monyet bahkan dianggap suci dan dijaga keberadaannya.
Ironis, ya? Di satu tempat dihormati, di tempat lain dijadikan makian. Sementara di Jepang, Punch yang viral itu tidak dieksploitasi berlebihan. Ia tetap dirawat sebagai satwa yang butuh perlindungan, bukan komoditas sensasi.
Coba bayangkan kalau Punch lahir di negeri +62—eh, maksud saya di Konoha. Bisa jadi sudah wara-wiri dari satu acara TV ke acara lain. Diundang talkshow prime time, mungkin ditanya, “Gimana rasanya ditolak ibu, Punch?” lengkap dengan subtitle dramatis.
Pada akhirnya, polemik emoji ini bukan soal monyetnya. Tapi soal kedewasaan berkomunikasi. Tentang bagaimana simbol sekecil apa pun bisa melukai atau memperkeruh suasana, apalagi jika keluar dari mulut—atau jempol—seorang pejabat publik.
Dan kalau kita mau jujur, mungkin monyet-monyet itu justru sedang memandang kita dari balik pepohonan, sambil geleng-geleng kepala.
“Manusia itu aneh ya, Nyet. Kami yang disalah-salahkan.” (*)
Editor : Tasropi