Oleh: ISKANDAR
RADARSEMARANG.ID - Jauh sebelum menjadi jurnalis, hidup saya pernah singgah di dunia politik. Tepatnya tahun 1997. Saat itu saya kader Partai Demokrasi Indonesia—yang kemudian menjelma menjadi PDI Perjuangan.
Mungkin karena darah marhaenisme sudah lebih dulu mengalir di rumah kami. Bapak saya seorang Soekarnois tulen. Pengagum berat Bung Karno. Bagi Bapak, nama Soekarno bukan sekadar nama presiden. Tapi cerita yang terus diulang. Tentang orasi yang menggetarkan, diplomasi yang memikat dunia, dan keberanian memimpin republik yang baru saja lahir, di tengah kondisi serba kekurangan.
Ketika PNI—partainya Bung Karno—difusikan Orde Baru menjadi PDI, pilihan politik Bapak pun jatuh tanpa ragu. Dan, saya, sebagai anak, kerap diajak ikut kampanye. Kadang hanya menonton, kadang ikut pawai. Lulus dari Fakultas Sastra Universitas Diponegoro Semarang, syahwat berpolitik saya mulai bergelora. Menjelang Pemilu 1997, suhu politik nasional memanas. Rezim Orde Baru mati-matian menjegal trah Soekarno memimpin PDI. Megawati Soekarnoputri—yang dikehendaki arus bawah—dipandang terlalu berbahaya. Berpotensi mengganggu stabilitas politik versi orde baru.
Maka sejarah pun berbelok dengan cara yang pahit. Kongres PDI di Medan melahirkan Soerjadi, figur yang diyakini sebagai titipan rezim. Sementara arus bawah melawan lewat KLB Surabaya. Dualisme pun pecah. Dan, puncaknya: tragedi 27 Juli 1996. Kudatuli.
Kantor DPP PDI di Jalan Diponegoro diserbu. Darah tumpah. Lima orang tewas, ratusan luka, puluhan hilang. Jakarta bergolak. Sejarah demokrasi negeri ini menorehkan luka yang hingga sekarang belum sepenuhnya sembuh.
Saya ingat betul, dua hari sebelum peristiwa itu, saya pernah dolan ke rumah Ibu Mega di Kebagusan. Rumah itu penuh sesak oleh kader. Ada kegelisahan, tapi juga keteguhan. Seolah semua tahu, badai besar sedang menunggu di depan.
Pemilu 1997 pun datang dengan anomali politiknya. Mega secara tersirat memilih abstain—golput. Tafsir politik berkembang ke mana-mana. Oleh Mudrick Sangidu, tokoh PPP Solo, dimaknai sebagai pengalihan suara: dari banteng ke bintang. Lahir jargon Mega–Bintang. Di Semarang, saya ikut berkampanye. Menyalurkan aspirasi ke PPP. Hasilnya terasa: suara PPP melonjak, suara PDI merosot tajam.
Tak lama berselang, Orde Baru tumbang. Reformasi datang dengan gemuruh. Megawati mendirikan PDI Perjuangan dan kali pertama ikut Pemilu 1999 pasca reformasi. PDI versi Soerjadi tetap ikut kontestasi, tapi sejarah sudah memilih jalannya sendiri.
Saya pulang ke Tegal. Bergabung dengan DPC PDIP Kota Tegal, di bawah kepemimpinan Agil Abdurachim. Menyandang gelar akademik sarjana, membuat saya cepat masuk ke lingkaran pengurus. Bukan karena hebat. Tapi karena pada saat itu PDIP benar-benar rumah kaum cilik. Para pengurusnya: sopir, kernet bus, tukang becak, penambal ban, bahkan mereka yang kerap distigma sebagai preman. Pendidikan formal bukan ukuran. Keberpihakanlah yang utama. PDIP kala itu adalah suara rakyat paling dasar, yang lapar keadilan dan haus perubahan.
Pemilu 1999, saya bahkan sempat dicalonkan sebagai caleg DPRD Jawa Tengah, untuk mengimbangi caleg-caleg partai lain yang penuh gelar akademik. Caleg formalitas, di posisi nomor sepatu. Ketika itu sistem pemilu masih suara partai, belum by name, apalagi dapil. Waktu berjalan. Politik berubah wajah. Dan saya, pelan-pelan, mengambil jarak.
Sekarang, kalau melihat Megawati, saya justru melihat politisi yang agak langka. Bukan karena selalu benar, tapi karena relatif konsisten. Di tengah banyak ketua partai yang sibuk membaca arah angin kekuasaan, Mega cenderung memilih berdiri di tempat yang sama. Menolak presiden tiga periode. Menolak pilkada dipilih DPRD.
Ironisnya, di era ketika politik makin gaduh dan elite makin gemar mengakali aturan, justru orang seperti Mega sering jadi sasaran bully. Dicap pemarah, kolot, tidak adaptif. Padahal, kalau mau jujur, yang sedang kita hadapi hari ini bukan kekurangan politisi cerdas, tapi kelebihan politisi licin.
Elite kita sekarang lebih fasih bicara stabilitas daripada keadilan. Lebih senang merawat kekuasaan daripada merawat konstitusi. Demokrasi dipuji di mimbar, tapi dipreteli pelan-pelan lewat pasal dan tafsir. Semua dilakukan dengan senyum, seolah rakyat tak akan sadar.
Di usia 79 tahun, Mega justru tampak seperti orang yang sudah selesai dengan urusan pribadi. Yang dijaganya tinggal satu: jangan sampai republik ini kehilangan hak paling dasar—hak rakyat untuk memilih pemimpinnya sendiri. Sikap yang kelihatannya sederhana, tapi hari ini terasa mewah.
23 Januari lalu, Ibu Mega baru saja merayakan ulang tahunnya dengan penuh kesederhanaan. Sehat selalu Ibu Mega. Negeri ini masih butuh orang-orang yang berani bilang “tidak” saat kekuasaan mulai kelewat batas. Dan, itu, salah satunya, Anda: Ibu Megawati.
Saya sendiri sudah lama memilih minggir. Tahun 2000, begitu jadi jurnalis, saya keluar dari PDIP. Bahkan ketika pada 2001 ada tawaran menjadi PAW DPRD Jawa Tengah—menggantikan kader PDIP asal Tegal yang terseret kasus narkoba—saya tidak mengiyakan.
Saya lebih nyaman di pinggir lapangan. Mencatat. Mengamati. Kadang menggerutu. Dari pinggir, saya belajar satu hal: kekuasaan memang selalu menggoda, tapi yang paling sering dikorbankan justru akal sehat dan ingatan sejarah.
Dan di republik ini, elite yang lupa sejarah biasanya sedang bersiap mengulanginya; tentu dengan wajah baru, jargon baru, dan dalih yang terdengar lebih modern. (*)
Penulis adalah jurnalis di Jawa Pos Radar Semarang’
Editor : Baskoro Septiadi