RADARSEMARANG.ID, SALATIGA- Saat lonceng malam pergantian tahun 2025 ke 2026 sebentar lagi berdentang, realitas yang menghentak justru melanda batin saya.
Di saat publik mulai sibuk menyusun resolusi akhir tahun, saudara-saudara kita di Sumatera harus bergelut dengan bencana yang datang tanpa kompromi.
Mulai dari banjir bandang (galodo) di Agam dan Tanah Datar, hingga banjir besar yang melumpuhkan Langkat, kita disuguhi pemandangan pilu.
Saya melihat ruang publik digital kita hari ini sepi dari optimisme perayaan, namun justru sesak oleh visual kehancuran seperti rumah yang hanyut, sekolah yang terendam, dan warga yang mengungsi dalam keterbatasan.
Fenomena viral ini melebihi kejadian alam biasa. Bagi saya, peristiwa ini menjadi peringatan keras bagi tanggung jawab publik kita.
Di tengah keprihatinan mendalam tersebut, muncul sederet pertanyaan fundamental yang mengusik nalar kemanusiaan saya.
Apakah bencana ini murni "takdir alam" yang tak terelakkan, ataukah buah dari kegagalan kita dalam menjaga keseimbangan ekologis?
Lebih jauh lagi, saya merenungkan bagaimana nasib masa depan ribuan anak didik yang ruang belajarnya kini terkubur lumpur.
Tulisan ini hendak membedah fenomena banjir Sumatera melampaui dimensi fisik, yakni menggunakan kacamata sosiologi bencana dan perspektif pendidikan, guna menemukan akar persoalan struktural sekaligus menawarkan solusi yang berkeadaban.
Adalah penting untuk dipahami bahwa dalam perspektif ilmu sosial, banjir ini memerlukan pemahaman yang lebih dalam daripada sekadar siklus hidrometeorologi.
Peristiwa ini sejatinya adalah konstruksi sosial yang menelanjangi rapuhnya daya dukung lingkungan kita.
Air yang meluap tak terkendali merupakan indikator nyata bahwa hubungan manusia dengan alam sedang dalam titik nadir. Alam telah beralih posisi dari mitra menjadi ancaman akibat gangguan keseimbangan yang masif.
Secara sosiologis, saya memaknai banjir ini sebagai ultimatum peradaban yang menandakan adanya kesalahan fundamental dalam tata kelola ruang hidup kita.
Selain itu, sosiologi bencana menegaskan bahwa setiap bencana memiliki bias kelas. Dampaknya selalu tidak proporsional dan memukul paling keras kelompok masyarakat rentan.
Kesenjangan kerentanan atau gap vulnerability terlihat jelas di lapangan.
Studi kerentanan sosial menunjukkan bahwa faktor sosial ekonomi, seperti kemiskinan dan kurangnya akses sumber daya, berbanding lurus dengan ketidakmampuan masyarakat untuk pulih dari bencana (Cutter et al., 2003).
Kelompok mapan memiliki sumber daya untuk memitigasi risiko atau mengungsi ke tempat aman, sedangkan masyarakat kecil terpaksa bertahan di lokasi bencana dengan risiko kesehatan dan keselamatan yang tinggi.
Hal ini membuktikan bahwa bencana merupakan persoalan struktur sosial ekonomi yang timpang, di samping persoalan teknis debit air.
Dalam konteks ini, kita perlu merenungkan konsep Risk Society atau masyarakat risiko. Ulrich Beck mengingatkan bahwa modernisasi sering kali memproduksi risiko-risiko baru yang tidak terdistribusi secara merata di masyarakat (Beck, 1992).
Banjir Sumatera ini menyingkap sisi gelap pembangunan yang abai terhadap ekologi, menjadikannya bencana antropogenik atau bencana akibat ulah manusia.
Alih fungsi lahan di hulu yang masif, terkonfirmasi oleh data yang mencatat hilangnya lebih dari 2,5 juta hektare tutupan hutan primer di Sumatera dalam dua dekade terakhir (Global Forest Watch, 2024), serta deforestasi demi kepentingan ekonomi sesaat, adalah "dosa ekologis" yang kini menuntut pertanggungjawaban.
Alam Sumatera yang dahulu melindungi, kini berbalik menjadi ancaman karena kita gagal menjaga etika lingkungan.
Di tengah situasi krisis, saya masih melihat kekuatan Modal Sosial atau Social Capital. Ketika penanganan formal terkadang terkendala medan dan birokrasi, solidaritas masyarakat justru menjadi garda terdepan.
Praktik gotong royong, dapur umum swadaya, dan relawan mandiri adalah bukti resiliensi bangsa ini. Ikatan sosial inilah yang mencegah masyarakat terdampak jatuh ke dalam keputusasaan total.
Beralih pada sektor pendidikan, sebagai akademisi yang berkecimpung di dalamnya, hati saya sangat prihatin melihat dampak bencana ini terhadap institusi pendidikan.
Kerusakan infrastruktur sekolah merupakan kerugian material sekaligus ancaman nyata bagi masa depan generasi muda.
Laporan lapangan sementara yang mengindikasikan ratusan sekolah dan madrasah di lintas Sumatera lumpuh total, menjadi bukti nyata terputusnya hak belajar anak. Kondisi ini berpotensi menyebabkan learning loss atau hilangnya capaian pembelajaran.
Studi global menunjukkan bahwa penutupan sekolah akibat bencana dapat menurunkan potensi penghasilan siswa di masa depan secara signifikan akibat penurunan akumulasi keterampilan (World Bank, 2022).
Di samping kerugian fisik, dampak psikososial pada siswa menjadi perhatian serius saya. Anak-anak di wilayah terdampak kini belajar di "sekolah kehidupan" yang penuh tekanan. Trauma kehilangan tempat tinggal dan rasa tidak aman dapat menghambat perkembangan kognitif mereka. Jika tidak ditangani dengan serius melalui pendekatan trauma healing yang tepat, guncangan jiwa ini akan menjadi residu negatif bagi tumbuh kembang mereka di masa depan.
Tragedi ini juga berfungsi sebagai kritik bagi relevansi kurikulum pendidikan kita. Kita sering kali terjebak pada capaian akademik teoretis, padahal kita hidup di wilayah rawan bencana.
Fakta bahwa laporan risiko global secara konsisten menempatkan Indonesia sebagai salah satu negara paling berisiko bencana di dunia dengan indeks kerentanan yang sangat tinggi (Bündnis Entwicklung Hilft, 2024), seharusnya menyadarkan kita.
Mitigasi bencana wajib menjadi budaya dan kecakapan hidup atau life skill yang terintegrasi kuat dalam sistem pendidikan nasional. Tanpa itu, kita akan terus gagap dan tidak siap ketika bencana datang.
Merespons kondisi darurat ini, saya menawarkan beberapa langkah strategis yang harus segera diambil. Pertama, penerapan kurikulum darurat di wilayah terdampak adalah keniscayaan.
Fokus pendidikan harus digeser dari penuntasan materi akademik menuju pemulihan psikososial siswa. Kedua, integrasi pendidikan mitigasi bencana ke dalam kurikulum nasional harus dilakukan secara serius dan substantif.
Siswa harus dibekali kemampuan adaptasi dan bertahan hidup menghadapi potensi bencana di lingkungannya.
Sinergi lintas sektoral juga mutlak diperlukan.
Ketiga, optimalisasi kebijakan Merdeka Belajar Kampus Merdeka atau MBKM melalui skema Proyek Kemanusiaan.
Mahasiswa dapat terjun langsung ke lokasi bencana untuk mendampingi pemulihan pendidikan dan sosial, dan aktivitas tersebut diakui sebagai bobot sks perkuliahan. Kampus harus hadir sebagai penyelesai masalah serta melepaskan sekat menara gading.
Terakhir, pemerintah harus melakukan evaluasi total terhadap kebijakan tata ruang. Pembangunan fisik wajib memperhatikan daya dukung lingkungan. Pengembalian fungsi kawasan konservasi adalah harga mati demi keselamatan generasi mendatang.
Di penghujung renungan ini, banjir Sumatera menyisakan gugatan keras bagi nurani kita. Apakah kita akan membiarkan peringatan keras ini berlalu begitu saja, lantas kembali pada rutinitas merusak alam hingga bencana yang lebih dahsyat datang menampar kita?
Sanggupkah kita menatap mata anak-anak di pengungsian hari ini dan berjanji bahwa mereka adalah generasi terakhir yang kehilangan masa depan akibat keserakahan kita?
Pilihan kini terbentang di hadapan kita: apakah kita ingin dikenang sebagai generasi pemulih yang mewariskan mata air kehidupan, atau justru generasi perusak yang tega mewariskan air mata kepada anak cucunya sendiri?
Ingatlah adagium klasik Horace yang memperingatkan: “Naturam expellas furca, tamen usque recurret” (engkau dapat mengusir alam dengan paksa, namun ia akan selalu kembali untuk menagih haknya).(*)
Oleh: Prof. Dr. Rasimin, M.Pd., Dekan FTIK UIN Salatiga.
Editor : Tasropi