RADARSEMARANG.ID, SALATIGA, Narasi “zero attack” atau nihilnya serangan teror dalam beberapa tahun terakhir sering dielu-elukan sebagai bukti keberhasilan penanggulangan ekstremisme di Indonesia.
Tidak ada bom meledak, tidak ada aksi bersenjata, dan tidak ada headline besar tentang terorisme.
Tapi benarkah kita benar-benar aman? Pertanyaan ini patut diajukan ulang sebelum kita terjebak dalam euforia semu yang bisa mengorbankan kewaspadaan kolektif kita.
Ketika publik merasa “tenang”, sebenarnya kita sedang memasuki fase yang paling rawan: masa senyap.
Menurut Laporan Akhir Tahun BNPT 2023, sepanjang tahun lalu terdapat lebih dari 90 penangkapan terduga teroris di berbagai wilayah Indonesia.
Namun karena tidak diiringi dengan ledakan atau korban jiwa, isu ini nyaris tak menjadi percakapan publik.
Situasi ini memperlihatkan bagaimana “ketiadaan kekerasan fisik” kerap ditafsirkan keliru sebagai “ketiadaan ancaman”.
Terorisme telah berevolusi. Ia tidak lagi tampil dalam bentuk yang menggelegar dan frontal, melainkan menyusup dalam format yang halus dan sistemik: narasi digital, lembaga pendidikan, kegiatan sosial keagamaan, dan komunitas maya.
Mereka menyusup melalui pengajian, konten YouTube, grup WhatsApp dakwah, bahkan bazar sembako.
Semua dilakukan dengan wajah ramah dan narasi “kesejahteraan umat”. Ini adalah radikalisme generasi baru yang jauh dari kesan brutal, tapi justru lebih memikat dan membujuk.
Jamaah Islamiyah (JI) menjadi contoh nyata dari model adaptif ini. Meski secara formal dilarang sejak 2008, mereka tidak pernah benar-benar lenyap. Sebaliknya, mereka bertransformasi menjadi jaringan sosial-keagamaan yang aktif mengelola yayasan, pesantren, koperasi, bahkan bantuan bencana.
Mereka sadar bahwa perang tidak harus dimenangkan dengan peluru, tapi bisa ditangani dengan sabar, sistemik, dan ideologis.
Pendekatan baru ini mereka sebut sebagai “jihad sosial” atau “dakwah sistemik”—dan ini justru lebih sulit dilawan.
Dalam perspektif teori konstruksi sosial dari Peter L. Berger dan Thomas Luckmann (The Social Construction of Reality, 1966), kita memahami bahwa kenyataan sosial dibentuk oleh konstruksi makna dan narasi dominan.
Ketika institusi keamanan dan media menyampaikan bahwa Indonesia aman dari teror, publik cenderung mengafirmasi informasi itu meski tanpa melihat realitas mendalam di lapangan. Kita lupa bahwa yang tidak terlihat bukan berarti tidak ada.
Sementara itu, teori konflik sosial seperti dikembangkan oleh Karl Marx dan C. Wright Mills mengajarkan bahwa terorisme sering tumbuh dari ketimpangan struktural.
Ketika masyarakat merasa tertindas, termarjinalkan, atau tidak punya harapan sosial-ekonomi, mereka akan mudah tertarik pada narasi yang menawarkan identitas baru, solidaritas alternatif, dan musuh bersama.
Di sinilah kelompok radikal hadir dengan narasi “negara zalim”, “umat tertindas”, atau “Islam dalam bahaya”.
Model psikologis “Tangga Menuju Terorisme” dari Fathali Moghaddam dalam bukunya The Staircase to Terrorism (2005), memberikan gambaran bahwa tidak ada orang yang langsung menjadi teroris.
Prosesnya berlapis: mulai dari kekecewaan terhadap sistem, pencarian makna, identifikasi kelompok, hingga pembenaran kekerasan.
Masa-masa senyap justru adalah periode paling aktif di mana proses pendakian ini terjadi—sepi dari sorotan, tapi sangat sibuk di ruang-ruang gelap.
Yang membuat masalah makin kompleks adalah lemahnya narasi tandingan dari negara dan masyarakat sipil.
Pemerintah sering terpaku pada pendekatan represif, sementara narasi kontraideologi terlalu formal dan membosankan.
Di sisi lain, kelompok radikal hadir dengan konten yang relevan, menyentuh emosi, dan dikemas menarik: podcast, infografik, hingga video pendek bergaya sinematik. Di medan ini, mereka unggul jauh.
Perlu kita akui bahwa masyarakat sipil belum sepenuhnya dilibatkan secara bermakna. Program deradikalisasi lebih banyak menyasar mantan pelaku, tapi minim pelibatan keluarga, komunitas lokal, dan tokoh kultural.
Padahal, dalam konteks Indonesia, keberhasilan kontraideologi justru sangat bergantung pada pendekatan berbasis budaya, agama lokal, dan otoritas informal seperti kiai kampung atau guru ngaji.
Di tingkat global, kita bisa belajar dari negara-negara seperti Denmark dan Kanada yang mengedepankan pendekatan preventif berbasis kesejahteraan dan reintegrasi sosial. Mereka tidak hanya memantau, tapi juga memfasilitasi eks-radikalis untuk mendapatkan kembali martabat dan masa depan. Konsep exit pathway mereka melibatkan psikolog, konselor, komunitas, dan bahkan keluarga korban.
Pendekatan ini bisa direplikasi di Indonesia jika kita mau melampaui logika sekuritisasi semata.
Dalam jangka panjang, kita membutuhkan apa yang disebut oleh ilmuwan sosial sebagai ketahanan komunitas (community resilience). Ini mencakup kemampuan masyarakat untuk membangun daya tahan terhadap narasi kebencian melalui pendidikan, kesetaraan sosial, dan keterbukaan ruang dialog.
Anak muda perlu merasa dihargai, didengar, dan punya ruang ekspresi—agar tidak lari pada ekstremisme yang menjanjikan “kepastian identitas”.
Pendidikan pun harus ikut direformasi. Kita tidak bisa terus bergantung pada kurikulum hafalan dan moralitas kosong.
Literasi kritis, sejarah toleransi, dan etika publik harus menjadi bagian penting dari pembelajaran. Sekolah harus menjadi ruang yang mendidik anak menjadi warga negara, bukan sekadar penghafal dogma.
Kita juga perlu mengevaluasi ulang narasi “zero attack”.
Apakah ini benar-benar keberhasilan atau justru sinyal bahwa terorisme telah menemukan cara baru untuk bersembunyi?
Apakah kita terlalu sibuk menghitung statistik serangan, sementara lupa memantau statistik penyebaran ideologi?
Karena satu hal yang pasti: terorisme tidak pernah benar-benar mati.
Ia hanya menyamar, beradaptasi, dan menunggu. Dan ketika masyarakat terlalu percaya bahwa senyap berarti aman, maka kita sedang menari di atas bara api yang tertutup debu.
Seperti yang dikatakan Edmund Burke, “The only thing necessary for the triumph of evil is for good men to do nothing.” Akankah kita sadar, atau justru ikut terbakar?(sas)
Oleh: Prof Dr Rasimin, M. Pd, Guru Besar Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial UIN Salatiga
Editor : Tasropi