Oleh: Mufid Rahmat
RADARSEMARANG.ID - Nahdlatul ulama, lahir 31 Desember 1926, di Surabaya adalah organisasi sosial keagamaan terbesar di muka bumi.
Sebagai ormas terbesar, logis jika menerima konsekuensi persekusi dan serangan yang besar pula. Dan Alhamdulillah tetap eksis besar, insyaallah.
Belum lama ini, NU menjadi materi berita media yang sangat seksi,l juga di jagad maya terkait masalah tambang batubara.
Pro kontra tidak hanya terjadi di eksternal ormas yang didirikan KH Hasyim Asy'ari, tetapi juga terjadi di internalnya. Tidak ayal muncul tuduhan, prejudice dan narasi destruktif.
Sepertinya, NU diperkusi itu merupakan "Gawan bayi", sejak lahir atau "bawaan". Pada rezim orde lama, ketika NU ,- yang saat itu menjadi partai politik, bergabung atau menerima Nasakom, dia diperkusi luar biasa, dituduh bermacam-macam.
Begitu pula ketika dia menerima Pancasila sebagai satu satunya asas atau asas tunggal Pancasila, perlakuan yang sama diterimanya.
Namun, setelah NU dihajar habis-habisan, ormas lainnya, termasuk yang ikut menghajar akhirnya menerimanya.
Apakah NU hebat, pemberani dan tampil sebagai pelopor atau justru oportunis?
NU = Pelopor
Dilihat dari berbagai perspektif, NU bisa dikatagorikan sebagai pelopor ormas keagamaan. Salah satu tanda pelopor adalah keberaniannya mengambil keputusan yang relatif ekstrim, dengan resiko tinggi dan dianggap tidak mainstream, tetapi pada akhirnya keputusannya diikuti oleh mainstream.
Dia berani mengambil sikap tidak populer dan mengambil banyak hal yang tidak enak. Yang enak enak lebih banyak diambil oleh para penikmat.
NU bukan oportunis, karena oportunis itu tidak memiliki sikap yang tidak bisa dipertanggungjawabkan secara dogma dan nalar. Oportunis lebih bersifat pragmatis.
Dalam kapasitasnya sebagai ormas keagamaan, NU dalam mengambil keputusan selalu mempertimbangkan dogma dan nalar.
Memiliki pertimbangan obyektif dan subyektif serta maslahat dan madlorotnya. Sebagai ormas yang berbasis pondok pesantren, tentu ilmu ushul dan ilmu furuk menjadi rujukannya, sehingga mampu membaca dan memitigasi kemungkinan resikonya.
NU memiliki kaidah :" taqdimul masholihati al rojihah aula min taqdiklmil mashlahati al marjuhah."
Mendahulukan kemaslahatan yang lebih jelas didahulukan dari kemaslahatan yang belum jelas.
Tentang Nasakom
Pada tahun 1960, NU menerima penggabungan nasionalis, komunis dan agama ( Nasakom). Ketika itu dia menjadi partai politik, masuk koalisi besar bersama PNI, PKI dan partai politik lainnya.
Sikap kooperatif tersebut memicu reaksi yang dahsyat, sehingga dia dituduh oportunis dan sebagainya.
Bagi NU pro kontra dan reaksi yang berlebihan merupakan sebuah lelaziman dalam konteks politik. NU berorientasi kemaslahatan yang lebih besar dan esensial.
Baginya, masuk bukan berarti sekedar masuk begitu saja tanpa konsep, visi, misi dalam proses nasakomisasi.
Perbedaan ideologis dengan PKI menjadikan NU bersikap anti terhadap manuver manuver politik PKI . Karena itu masuk Nasakom spiritnya adalah untuk melawan pengaruh PKI pasca dibubarkannya Masyumi.
Ketika PKI melakukan makar, NU tampil sebagai pelopor pengajar bersama ABRI dan elemen lainnya. Para kiai bersama para santri bahu membahu menumpas PKI.
Tentang asas tunggal Pancasila pada rezim orde baru, NU menjadi pelopor, ormas keagamaan yang pertama kali menerimanya, ketika yang lainnya masih belum menerimanya. Tuduhan dan narasi destruktif dia terima dari berbagai pihak.
NU mengambil sikap berani tersebut karena melihat, UU nomor 8 tahun 1985 tentang ormas, yang disahkan pada 17 Juni 1985 akan memiliki implikasi jika tidak diterima.
Melalui forum Munas alim ulama, di ponpes salafiyah, Syafi'iyah, Situbondo, 1983 mendeklarasikan penerimaan asas tunggal Pancasila. Lalu, melalui muktamar NU ke 27, tahun 1984, disahkan.
KH muchith Muzadi, ( LKiS, 2006 ), setidaknya ada tiga pertimbangan. Pertama, sejak berdirinya NU tidak pernah mencantumkan asas organisasinya, langsung tujuan berdirinya. Asas Islam dicanangkan ketika menjadi parpol ( 1952).
Kedua, NU bukanlah sebagai ideologi. Sebab, Islam merupakan agama Allah sedangkan ideologi merupakan hasil manusia.
Karenanya, Islam tidak bisa tepat menempati ideologi sebaliknya ideologi tidak bisa tepat menempati diisi Islam. Keduanya tidak bisa saling mengisi atau menggantikan.
Ketiga, asas organisasi tidak harus agamanya, tetapi boleh atas beragam hal tertentu, seperti kerakyatan, kekeluargaan, keadilan dan sebagainya.
Sementara itu, Martin Van Bruinessen, dalam buku Gus Dur, NU dan Masyarakat Sipil, ( LKiS, 1994 ) mengatakan, NU merupakan ormas Islam tersebar yang pertama menerima asas tunggal Pancasila. Pemerintah sangat berterimakasih.
Dari sudut pemerintah, sikap NU menerima asas tunggal Pancasila merupakan angin segar untuk ormas ormas keagamaan yang lain. Terbukti kemudian, ormas ormas lainnya satu demi satu menerima asas tunggal ini.
Penerimaan NU bukan tanpa reaksi, oleh kalangan tertentu dipandang sebagai oportunis dan akomodasionis terhadap kebijakan pemerintah.
Tentang tambang. Lagi lagi NU bergerak cepat dan menjadi Pelopor. Ketika pemerintah ( Jokowi ) menawarkan pengelolaan tambang batubara kepada ormas keagamaan, NU yang pertama kali menerima.
Tidak ayal, PP nomor 25 tahun 2024, tentang pelaksanaan kegiatan usaha pertambangan mineral dan batubara bagi ormas keagamaan untuk mengelola usaha pertambangan menjadi pelor untuk menghajar NU.
Menghadapi persekusi dan reaksi minor, NU seperti biasa bersikap lugas dan tegas. Tidak goyah, karena melalui pengkajian komprehensif.
Ketum PBNU, KH Yahya Cholil Staquf, secara lugas menegaskan, NU menerima tawaran dari pemerintah karena membutuhkannya. Bahkan, sekjen PBNU, KH Saifullah Yusuf, dengan kelakar mengakui NU remuk dihajar kanan kiri. Resiko menjadi yang pertama. Dia yakin, ketika sudah kondusif, ada ormas lain yang akan menerimanya. Mereka tidak akan mengalami nasib dihajar kanan kiri.
Soal SDM yang kompeten, NU memilikinya karena memang sedang surplus SDM. Banyak kader profesional yang fasih mengelola usaha tambang.
Benar, sayup-sayup terdengar ada ormas keagamaan yang menyatakan menerima usaha tambang. Diantaranya Muhammadiyah, sebagaimana dikatakan sekjennya, Abdul Mu'thi dan sejumlah elite lainnya. Tentunya, narasi yang dibangunnya dibuat berbeda dengan argumentasi NU.
Masih banyak contoh kepeloporan NU, termasuk menemui penguasa kerajaan Saudi Arabia yang ketika itu akan menggusur makam nabi Muhammad. Dengan tegas NU menolak rencana tersebut dan Alhamdulillah sampai sekarang umat Islam seluruh dunia bisa menziarahinya.
Sepertinya, NU punya dua "azimat". Yaitu qonun asasi yang dibarengi dengan kemampuan diplomasi komunikasi dan mabadi khoiro ummah yang elaborasi dengan merawat jagat membangun peradaban yang bil aslah. (*/bas)
Wakil Ketua PWNU Jateng
Editor : Baskoro Septiadi