UU Pesantren: Didukung di Pusat, Dikebiri di Daerah

Agus AP • Dipublikasikan Selasa, 2 Februari 2021 | 19:47 WIB
Photo
Photo
Oleh: Ahmadi H.Dardiri. M.H

RADARSEMARANG.ID - Undang-undang no 18 tahun 2019 tentang Pesantren (UU Pesantren) merupakan undang-undang yang diproyeksikan dapat memajukan pendidikan di indonesia. fokus utama dalam pendidikan dewasa ini terletak pada pendidikan karakter yang dikembangkan melalui pesantren sebagai sebuah lembaga pendidikan yang kembali menjadi perhatian oleh pemerintahan.

Pesantren sebagai lembaga pendidikan memiliki sejarah yang panjang dan penting dalam pengembangan spiritual dan moral bangsa, bahkan dalam naskah akademik UU Pesantren disebutkan bahwa pendidikan pesantren merupakan lembaga pendidikan yang pertama berkembang di indonesia sebelum kemunculan sekolah-sekolah formal yang berkembang dibawah naungan negara.

Keberhasilan politik dalam pengesahan UU pesantren ini tentu merupakan perjuangan rakyat dan umat islam di Indonesia dalam pengembangan pendidikan pesantren demi berkembangnya pendidikan yang berorientasi pada spiritual dan moral. Sayangnya, keberhasilan UU pesantren ini di wilayah pusat tidak diimbangi dengan implementasi yang sejalan pada tataran daerah.

Pada awal tahun ini, tapatnya tanggal 28 januari 2020, muncul surat dari pemerintah kota salatiga yang didasarkan pada surat gubernur jawa tengah nomor 180/0016965 yang menyebutkan bahwa substansi Raperda tentang Fasilitasi penyelenggaraan pesantren bukan merupakan urusan kongkuren daerah karena masuk dalam wilayah agama yang merupakan kewenangan pemerintahan pusat. Surat ini berimplikasi pada tidak diterimanya usulan raperda pesantren di Kota Salatiga. Permasalahan ini tentu bertolak belakang dengan kemunculan UU pesantren yang justru memberikan kesempatan kepada daerah dalam pengembangan pesantren di wilayahnya masing-masing.

Jika kita melihat secara sepintas, UU pesantren memang memiliki dua ranah yang berbeda yaitu ranah keagamaan dan ranah pendidikan. Pada tataran ranah keagamaan, UU pesantren akan menjadi wilayah yang urusannya tidak dapat dilimpahkan kepada daerah karena wilayah agama menjadi wilayah pemerintah pusat dalam UU otonomi daerah. Urusan keagamaan yang dimaksud dalam UU pesantren ini perlu diteliti lebih jauh apakah ini berkaitan dengan substansi pokok ajaran/ pendidikan agamanya atau secara keseluruhan tema berkaitan dengan pesantren yang ada dalam UU pesantren tersebut. Jika keseluruhan tema pesantren ini dianggap sebagai urusan pusat, maka UU pesantren telah memuat norma yang salah yang harus diujikan di mahkamah konstitusi karena dalam beberapa pasal telah memberikan kesempatan kepada daerah untuk ikut andil dalam pengembangan pesantren di wilayahnya.

Hal ini akan menjadi berbeda jika kita melihat UU pesantren sebagai wilayah pendidikan. Yang berarti urusannya bisa dilimpahkan kepada daerah untuk kemudian dilakukan pengembangan berdasarkan karakteristik wilayah yang menaungi lembaga pendidikan pesantren. Keberagaman bentuk pesantren tentu menjadi kunci penting dalam keikutsertaan pemerintah daerah untuk mengembangkan sesuai dengan karakteristik pesantren/ karakteristik wilayah yang berbeda antara wilayah satu dengan wilayah yang lain.

Pada pasal 48 bab V UU pesantren tentang pendanaan secara ekplisit menyebutkan bahwa pemerintah daerah membantu pendanaan penyelenggaraan pesantren melalui APBD sesuai dengan kewenangan dan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pasal ini tentu merupakan dasar bagi beberapa urusan dalam pesantren yang dapat diambil alih oleh daerah dalam pengembangan pesantren di wilayahnya masing-masing sesuai dengan keragaman pesantren/ wilayah. bahkan dalam penjelasan UU pesantren juga menyebutkan secara eksplisit bahwa UU pesantren merupakan landasan hukum bagi pemerintah pusat maupun daerah dalam memberikan fasilitasi terhadap pengembangan pesantren.

Urusan-urusan daerah yang dicantumkan dalam UU pesantren tidak hanya disebutkan secara umum, melainkan juga disebutkan secara khusus dan spesifik, misalnya berkaitan dengan pembangunan masjid/ asrama dalam pasal 11, pendanaan masjil masyayikh dalam pasal 32, bantuan kerjasama program, fasilitasi kebijakan dan pendanaan dalam pasal 42, dan Pasal 46 yang menyebutkan tentang bantuan berupa keuangan, sarana prasarana, teknologi dan pelatihan ketrampilan. Semua kebijakan diatas merupakan kebijakan yang dapat diambil alih oleh pemerintah daerah.

Rumusan tentang UU pesantren tentu merupakan rumusan yang sudah dipertimbangkan secara baik oleh pemerintah pusat dalam membagi urusan mana yang dapat diambil alih oleh daerah dan urusan mana yang cukup hanya menjadi wilayah pusat berdasarkan prinsip otonomi daerah. Surat yang dikeluarkan oleh pemerintah kota salatiga yang didasarkan pada peraturan gubernur diatas, tentu tidak sesuai dengan prinsip-prinsip yang dibangun dalam UU Pesantren sebagaimana yang telah disahkan pada tahun 2019.

Keberhasilan masyarakat pesantren dalam memperjuangkan institusi pendidikan pesantren telah disambut gempita oleh pemerintah pusat dengan kemunculan UU no 18 tahun 2019 tentang pesantren, akankan UU ini hanya sebagai manuskrip yang tidak dapat terimplementasikan dengan baik di daerah hanya karena ketidakpahaman pemerintah daerah dalam pembagian urusan otonomi saja, mari kita berbenah bersama untuk pendidikan indonesia yang lebih baik. (*)

Sekjend Pusat Studi Peraturan Perundang-undangan Fakultas Syariah IAIN Salatiga

  Editor : Agus AP
IAIN Salatiga