RADARSEMARANG.ID – Penyaluran Tunjangan Profesi Guru (TPG) menjadi salah satu perhatian utama para guru non-ASN pada 2026. Pemerintah menerapkan kebijakan penyaluran tunjangan guru secara bulanan sebagai bagian dari upaya memberikan kepastian terhadap hak guru sekaligus mendukung peningkatan kesejahteraan tenaga pendidik.
Kebijakan tersebut menjadi perubahan penting dibandingkan mekanisme sebelumnya yang dilakukan secara berkala. Kemendikdasmen menyampaikan bahwa mulai 2026 penyaluran tunjangan guru dilakukan setiap bulan. Kebijakan itu ditujukan agar guru mendapatkan kepastian waktu penerimaan tunjangan dan dapat lebih fokus menjalankan tugasnya di sekolah.
Bagi guru non-ASN, kebijakan TPG 2026 juga membawa perubahan dari sisi besaran tunjangan. Pemerintah menyebut TPG bagi guru non-ASN yang telah memiliki sertifikat pendidik dan memenuhi persyaratan diberikan sebesar Rp2 juta per bulan.
Sementara itu, bagi guru yang telah memiliki status inpassing, besaran TPG disesuaikan dengan gaji pokok yang tercantum dalam Surat Keputusan (SK) inpassing.
Pemerintah telah menganggarkan sekitar Rp11,5 triliun untuk TPG guru non-ASN pada 2026. Anggaran tersebut diperuntukkan bagi sekitar 392.870 guru non-ASN yang memenuhi ketentuan sebagai penerima.
Angka ini menunjukkan besarnya perhatian pemerintah terhadap peningkatan kesejahteraan guru non-ASN sekaligus penguatan kualitas pendidikan.
Direktur Jenderal Guru, Tenaga Kependidikan, dan Pendidikan Guru Kemendikdasmen Nunuk Suryani sebelumnya menegaskan bahwa perubahan pola penyaluran tunjangan menjadi bulanan merupakan bentuk penghargaan terhadap kinerja dan profesionalisme guru.
“Penyaluran tunjangan secara bulanan merupakan bentuk penghargaan pemerintah atas kinerja dan profesionalisme guru. Kebijakan ini diharapkan dapat memperkuat kesejahteraan guru, sehingga mereka dapat lebih fokus menjalankan peran utamanya sebagai pendidik,” ujar Nunuk.
Dengan kebijakan tersebut, TPG Guru Non-ASN 2026 tidak lagi hanya menjadi perhatian ketika memasuki periode pencairan triwulanan. Setiap bulan menjadi periode penting bagi guru penerima untuk memastikan seluruh persyaratan administrasi dan data kependidikan tetap sesuai.
Mekanisme pencairan tetap bergantung pada pemenuhan persyaratan yang berlaku. Guru non-ASN yang telah memiliki sertifikat pendidik harus memastikan status dan data kependidikannya sesuai dengan ketentuan pemerintah. Data yang tidak sesuai atau belum diperbarui dapat menjadi salah satu faktor yang memengaruhi proses penyaluran.
Karena itu, guru penerima TPG perlu memperhatikan data yang tercatat dalam sistem pendidikan, termasuk data satuan pendidikan, status mengajar, sertifikat pendidik, serta persyaratan lain yang menjadi dasar pemberian tunjangan. Pemutakhiran data menjadi bagian penting agar proses administrasi penyaluran dapat berjalan sesuai ketentuan.
Kebijakan TPG bulanan pada 2026 juga perlu dipahami sebagai mekanisme penyaluran, bukan berarti seluruh guru non-ASN otomatis menerima tunjangan setiap bulan tanpa melalui proses verifikasi. Penerima tetap harus memenuhi ketentuan yang telah ditetapkan pemerintah.
Bagi guru non-ASN yang sudah memenuhi persyaratan, besaran Rp2 juta per bulan menjadi salah satu informasi yang paling banyak mendapat perhatian.
Namun, guru dengan inpassing memiliki mekanisme berbeda karena besaran TPG disesuaikan dengan gaji pokok sebagaimana tercantum dalam SK inpassing.
Perubahan mekanisme pembayaran ini juga menjadi bagian dari agenda pemerintah untuk memperkuat kesejahteraan guru. Kemendikdasmen menyatakan bahwa percepatan penyaluran dilakukan agar guru memperoleh kepastian mengenai hak yang diterimanya.
“Mulai tahun 2026, penyaluran tunjangan guru dari yang tadinya dilakukan per tiga bulan, kini menjadi setiap bulan. Percepatan penyaluran ini agar dapat memberikan kepastian kepada para guru akan haknya,” kata Nunuk Suryani.
Dari sisi kebijakan, penyaluran TPG secara bulanan diharapkan membuat pengelolaan keuangan guru menjadi lebih teratur. Guru dapat memperoleh tunjangan secara berkala tanpa harus menunggu akumulasi pembayaran beberapa bulan, sepanjang seluruh proses administrasi dan persyaratan telah terpenuhi.
Baca Juga: SKTP Mei 2026 Mulai Terbit, Guru Perlu Mengetahui Proses Pencairan TPG Sampai Dana Resmi Disalurkan
Kemendikdasmen juga menempatkan TPG bukan sekadar sebagai tambahan pendapatan. Pemerintah berharap tunjangan tersebut dapat mendukung guru dalam menjalankan tugas profesional, meningkatkan kompetensi, serta memberikan layanan pembelajaran yang semakin baik kepada peserta didik.
Mendikdasmen Abdul Mu'ti menyampaikan bahwa tunjangan guru merupakan bentuk apresiasi terhadap dedikasi pendidik. “Bagi kami, tunjangan guru bukan sekadar angka dalam anggaran, tetapi bentuk apresiasi atas dedikasi para guru yang setiap hari hadir mendidik generasi bangsa.
Dengan dipenuhi haknya, kami berharap para guru dapat lebih fokus mengajar dan memberikan layanan pendidikan yang terbaik bagi murid-murid,” ungkap Abdul Mu'ti.
Bagi guru non-ASN, informasi mengenai TPG 2026 menjadi semakin penting karena perubahan mekanisme penyaluran beriringan dengan peningkatan besaran bagi penerima yang memenuhi ketentuan.
Pemerintah mencatat besaran TPG non-ASN bersertifikat pada 2026 meningkat dibandingkan tahun sebelumnya, dari Rp1,5 juta menjadi Rp2 juta per bulan bagi penerima yang tidak memiliki inpassing.
Guru juga perlu membedakan antara TPG dan berbagai bentuk tunjangan lainnya. TPG diberikan kepada guru yang memenuhi persyaratan sertifikasi dan ketentuan yang berlaku, sedangkan terdapat pula Tunjangan Khusus Guru (TKG), insentif, maupun program bantuan lain dengan sasaran dan persyaratan berbeda.
Pada 2026, pemerintah juga mengalokasikan anggaran sekitar Rp706 miliar untuk Tunjangan Khusus Guru dan meningkatkan jumlah penerimanya menjadi 28.892 guru.
Hal ini menunjukkan bahwa kebijakan kesejahteraan guru tidak hanya berfokus pada TPG, tetapi juga mencakup berbagai bentuk dukungan bagi tenaga pendidik sesuai kondisi dan kriteria masing-masing.
Perlu diperhatikan pula bahwa informasi mengenai pencairan TPG dapat berbeda antara satu daerah dan daerah lainnya dalam hal waktu masuk ke rekening.
Kebijakan penyaluran bulanan tidak berarti seluruh penerima di Indonesia menerima dana pada tanggal yang sama. Proses administrasi, verifikasi, validasi data, dan mekanisme penyaluran dapat memengaruhi waktu dana diterima.
Karena itu, guru non-ASN yang menunggu TPG 2026 sebaiknya tidak hanya berpatokan pada informasi mengenai tanggal pencairan yang beredar di media sosial. Informasi resmi dari kementerian, pemerintah daerah, maupun kanal pendidikan yang berwenang menjadi rujukan utama untuk mengetahui perkembangan penyaluran.
Guru juga perlu memastikan rekening penerima tetap aktif dan sesuai dengan data yang digunakan dalam proses pembayaran. Apabila terdapat perubahan data pribadi, rekening, satuan pendidikan, atau informasi terkait status kepegawaian dan sertifikasi, pembaruan data perlu dilakukan melalui mekanisme yang berlaku.
Kehadiran TPG setiap bulan diharapkan memberikan manfaat lebih besar bagi guru non-ASN, terutama dalam menghadapi kebutuhan rumah tangga dan kebutuhan profesional sebagai pendidik. Dengan pembayaran yang lebih teratur, guru memiliki kepastian tambahan dalam mengatur keuangan sekaligus mendukung kebutuhan yang berkaitan dengan kegiatan pembelajaran.
Pemerintah pada akhirnya berharap kebijakan tersebut tidak berhenti pada peningkatan kesejahteraan. TPG diharapkan ikut mendorong peningkatan profesionalisme guru sehingga dampaknya dapat dirasakan langsung oleh peserta didik di ruang kelas.
Dengan demikian, TPG Guru Non-ASN 2026 memang disalurkan dengan pola bulanan bagi penerima yang memenuhi ketentuan. Besaran yang menjadi perhatian adalah Rp2 juta per bulan bagi guru non-ASN bersertifikat yang tidak memiliki inpassing,
sedangkan guru yang memiliki inpassing memperoleh besaran sesuai gaji pokok dalam SK inpassing. Pemerintah telah menyiapkan anggaran sekitar Rp11,5 triliun untuk program TPG non-ASN tahun 2026 dengan sasaran sekitar 392.870 guru.
Bagi guru, hal terpenting adalah memastikan seluruh persyaratan penerima tetap terpenuhi, data kependidikan selalu diperbarui, serta memantau informasi resmi terkait proses penyaluran.
Kebijakan pembayaran bulanan menjadi langkah baru pemerintah untuk memberikan kepastian terhadap hak guru sekaligus memperkuat perhatian terhadap kesejahteraan tenaga pendidik di Indonesia.(dka)
Editor : Baskoro Septiadi