RADARSEMARANG.ID – Rencana pemerintah membatasi pembelian bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi jenis Pertalite kembali menjadi perhatian masyarakat. Kali ini, kelompok yang menjadi sasaran pembahasan adalah masyarakat yang masuk dalam desil 9 dan desil 10, yakni kelompok rumah tangga dengan tingkat kesejahteraan relatif paling tinggi.
Rencana tersebut disampaikan Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa setelah pemerintah melakukan pembahasan bersama Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia.
Pemerintah tengah mengkaji cara agar subsidi BBM lebih tepat sasaran dan tidak terlalu banyak dinikmati kelompok masyarakat yang dinilai mampu.
Namun, masyarakat perlu memahami bahwa pembatasan tersebut belum menjadi larangan yang berlaku saat ini. Pemerintah masih menyiapkan mekanisme dan menyebut penerapannya akan dilakukan secara bertahap. Purbaya bahkan menegaskan bahwa kebijakan tersebut tidak langsung diterapkan begitu saja karena pemerintah perlu melihat dampaknya terhadap perekonomian.
"Jadi tadi kita bahas kemungkinan implementasi pembatasan subsidi Pertalilte untuk yang tingkat atas, mungkin yang desil 9-10. Supaya nanti, bukan sekarang ya, beberapa bulan kemudian kita bisa kurangi secara bertahap," ujar Purbaya.
Baca Juga: Pertalite Dikaitkan dengan Desil 1 sampai 10, Sebenarnya Desil Berapa yang Berhak Mendapat Subsidi?
Lalu, sebenarnya apa yang dimaksud dengan desil 9 dan desil 10?
Istilah desil digunakan untuk menggambarkan posisi kesejahteraan sebuah keluarga dibandingkan keluarga lainnya dalam suatu basis data sosial ekonomi. Secara sederhana, masyarakat dikelompokkan ke dalam 10 tingkatan, mulai dari desil 1 hingga desil 10.
Desil 1 berada pada kelompok dengan tingkat kesejahteraan relatif paling rendah. Semakin besar angka desil, semakin tinggi posisi kesejahteraannya. Dengan demikian, desil 9 dan 10 berada di bagian atas dalam pemeringkatan tersebut.
Desil 9 dapat dipahami sebagai kelompok masyarakat dengan tingkat kesejahteraan menengah atas hingga mampu, sedangkan desil 10 merupakan kelompok dengan tingkat kesejahteraan paling tinggi dalam pemeringkatan tersebut.
Karena itu, ketika pemerintah menyebut desil 9 dan 10 sebagai kelompok yang akan menjadi sasaran pembatasan Pertalite, maksudnya bukan semata-mata orang yang memiliki gaji dengan nominal tertentu. Desil merupakan hasil pemeringkatan berdasarkan sejumlah indikator sosial dan ekonomi.
Data yang digunakan untuk menentukan posisi kesejahteraan antara lain dapat mencakup pendidikan, pekerjaan, kondisi tempat tinggal, sanitasi dan air minum, kesehatan, kepemilikan aset hingga kepemilikan usaha. Artinya, seseorang tidak bisa menentukan status desil hanya berdasarkan satu indikator seperti gaji bulanan atau jenis kendaraan.
Hal ini penting karena di tengah ramainya pembahasan mengenai Pertalite, muncul anggapan bahwa desil 9 dan 10 otomatis berarti seseorang memiliki penghasilan tertentu. Padahal, posisi desil menunjukkan peringkat kesejahteraan relatif, bukan sekadar label berdasarkan besarnya pendapatan.
Pemerintah sendiri masih membahas bagaimana data tersebut nantinya diterapkan dalam sistem pembelian BBM. Salah satu pertimbangannya adalah penggunaan teknologi agar konsumen yang memang berhak memperoleh subsidi dapat teridentifikasi dengan lebih akurat.
Purbaya menyebut sistem yang dimiliki Pertamina dinilai sudah cukup baik untuk mendukung penerapan kebijakan tersebut. Pemerintah kemudian akan melihat bagaimana mekanisme pembatasan dapat dilakukan tanpa menimbulkan dampak ekonomi yang tidak diinginkan.
Dalam pernyataan lainnya, Purbaya juga menjelaskan arah kebijakan tersebut secara lebih tegas. "Yang desil 9, 10 enggak bisa beli yang bersubsidi. Dia mesti bayar harga Pertamax atau yang lain," kata Purbaya.
Pernyataan itu menunjukkan bahwa tujuan utama kebijakan bukan menghentikan masyarakat membeli BBM, melainkan membatasi akses terhadap BBM bersubsidi bagi kelompok yang masuk kategori ekonomi atas.
Dengan kata lain, kelompok yang nantinya tidak lagi mendapatkan subsidi Pertalite akan diarahkan menggunakan BBM nonsubsidi. Meski demikian, mekanisme finalnya masih menjadi pembahasan.
Pemerintah menyatakan penerapan dilakukan secara bertahap untuk mengukur dampak terhadap ekonomi sekaligus menghitung potensi efisiensi anggaran negara.
Baca Juga: Wajib Tahu! Arti Desil Bansos 2025 yang Menentukan Dapat Bantuan atau Tidak
Informasi mengenai pembatasan Pertalite untuk desil 9 dan 10 saat ini masih berkaitan dengan rencana dan kajian pemerintah. Sejumlah pemberitaan juga menegaskan bahwa implementasi tidak dilakukan secara langsung, melainkan dipersiapkan secara bertahap. Karena itu, informasi yang menyebut seluruh masyarakat desil 9 dan 10 sudah otomatis dilarang membeli Pertalite perlu dilihat secara hati-hati.
Pemerintah juga perlu menentukan mekanisme teknis untuk mencocokkan data kesejahteraan dengan transaksi BBM di SPBU. Sistem tersebut harus mampu bekerja secara akurat agar pembatasan subsidi tidak salah sasaran.
Bagi masyarakat, pembahasan mengenai desil 9 dan 10 menjadi penting bukan hanya karena berkaitan dengan Pertalite, tetapi juga karena desil digunakan dalam berbagai kebijakan sosial pemerintah.
Data kesejahteraan tersebut bersifat dinamis. Posisi seseorang atau sebuah keluarga dapat berubah mengikuti pembaruan kondisi sosial dan ekonomi. Karena itu, status desil tidak seharusnya dipandang sebagai label permanen yang berlaku seumur hidup.
Selain itu, perlu dibedakan antara status desil dengan hak otomatis menerima bantuan sosial. Desil merupakan bagian dari pemeringkatan kondisi sosial ekonomi, sedangkan program bantuan pemerintah memiliki ketentuan dan sasaran masing-masing.
Dalam konteks Pertalite, pemerintah sedang mencoba menggunakan data sosial ekonomi untuk memperbaiki ketepatan sasaran subsidi. Gagasan dasarnya adalah subsidi seharusnya lebih banyak dinikmati masyarakat yang memang membutuhkan, sementara kelompok ekonomi atas tidak lagi memperoleh manfaat subsidi yang sama.
Pemerintah sebelumnya menyoroti persoalan penyaluran subsidi BBM yang dinilai belum sepenuhnya tepat sasaran. Karena itu, pembatasan terhadap kelompok desil 9 dan 10 menjadi salah satu opsi yang tengah dikaji.
Rencana ini tentu akan menjadi perhatian masyarakat karena Pertalite masih banyak digunakan untuk kebutuhan mobilitas sehari-hari. Setiap perubahan aturan BBM berpotensi memiliki efek terhadap biaya transportasi dan aktivitas ekonomi masyarakat.
Karena itu, penerapan bertahap menjadi penting. Pemerintah perlu memastikan bahwa kebijakan tersebut benar-benar mampu mengurangi subsidi yang tidak tepat sasaran tanpa memberikan tekanan berlebihan kepada masyarakat yang terdampak.
Yang juga perlu digarisbawahi, desil 9 dan 10 tidak berarti seluruh orang kaya berdasarkan persepsi pribadi otomatis masuk kategori tersebut. Penentuan dilakukan melalui data dan indikator sosial ekonomi yang digunakan pemerintah.
Masyarakat yang ingin mengetahui posisi desilnya dapat memanfaatkan layanan resmi pemerintah yang berkaitan dengan data kesejahteraan sosial. Informasi dari sumber resmi lebih baik digunakan dibandingkan menyimpulkan status desil hanya dari pendapatan, pekerjaan, rumah, ataupun kendaraan yang dimiliki.
Dengan demikian, istilah desil 9 dan desil 10 yang belakangan ramai diperbincangkan sebenarnya merujuk pada kelompok masyarakat yang berada di bagian atas pemeringkatan kesejahteraan. Desil 9 berada pada kelompok 20 persen teratas bersama desil 10, sedangkan desil 10 merupakan kelompok dengan posisi kesejahteraan relatif paling tinggi.
Jika kebijakan pemerintah nantinya benar-benar diterapkan, kelompok tersebut bukan berarti tidak boleh membeli BBM sama sekali. Yang menjadi sasaran adalah subsidi Pertalite, sehingga konsumen yang masuk kategori pembatasan kemungkinan harus beralih ke BBM nonsubsidi.
Sampai saat ini, pemerintah masih menyiapkan mekanisme penerapannya. Purbaya menyebut pembatasan dilakukan secara bertahap dan bukan kebijakan yang langsung berlaku saat pernyataan tersebut disampaikan.
Baca Juga: Cara Cek Desil Bansos Februari 2026 Lewat HP, DTSEN 2026 Penentu PKH, BPNT dan BPJS
Bagi masyarakat, hal terpenting adalah tidak terburu-buru menyimpulkan bahwa setiap pemilik kendaraan tertentu atau setiap orang dengan penghasilan tertentu pasti masuk desil 9 atau 10. Sistem pemeringkatan kesejahteraan menggunakan sejumlah variabel sosial ekonomi yang lebih luas.
Rencana pembatasan Pertalite ini pada akhirnya akan bergantung pada aturan teknis yang ditetapkan pemerintah. Jika sudah resmi diterapkan, masyarakat dapat mengetahui siapa saja yang terdampak, bagaimana proses verifikasi dilakukan, serta bagaimana mekanisme pembelian BBM nonsubsidi bagi kelompok yang tidak lagi mendapatkan subsidi.
Untuk saat ini, satu hal yang sudah jelas: desil 9 dan 10 sedang menjadi kelompok yang dikaji pemerintah dalam rencana pengetatan subsidi Pertalite, tetapi pembatasan tersebut belum dapat disebut sebagai larangan yang sudah berlaku bagi seluruh masyarakat dalam kedua desil tersebut.
Perkembangan aturan ini patut terus dipantau melalui informasi resmi pemerintah, terutama Kementerian Keuangan, Kementerian ESDM, BPS, Kementerian Sosial, dan Pertamina, agar masyarakat tidak keliru memahami perubahan kebijakan BBM bersubsidi. (dka)
Editor : Baskoro Septiadi