RADARSEMARANG.ID – Pemerintah Presiden Prabowo Subianto kembali menggelontorkan program bantuan sosial (bansos) pangan untuk menjaga daya beli masyarakat. Bantuan pangan berupa beras dengan nilai mencapai Rp17,52 triliun tersebut akan mulai disalurkan pada 17 Agustus 2026, bertepatan dengan momentum peringatan Hari Ulang Tahun (HUT) ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia.
Program bansos beras 2026 ini menyasar sebanyak 33,24 juta keluarga penerima manfaat (KPM) di seluruh Indonesia. Setiap keluarga penerima akan mendapatkan bantuan beras sebanyak 10 kilogram untuk alokasi tiga bulan sekaligus, yakni Juli, Agustus, dan September 2026.
Penyaluran bantuan pangan tersebut menjadi bagian dari strategi pemerintah untuk memperkuat perlindungan sosial, menjaga stabilitas harga pangan, serta membantu masyarakat menghadapi tekanan ekonomi akibat perubahan harga kebutuhan pokok.
Kepastian penyaluran bansos beras ini muncul setelah Badan Pangan Nasional (Bapanas) menerbitkan surat penugasan kepada Perum Bulog untuk menyalurkan Cadangan Pangan Pemerintah (CPP) sebagai bantuan pangan beras.
Surat penugasan tersebut diterbitkan pada 30 Juli 2026 dan menjadi dasar bagi Bulog untuk segera melakukan persiapan distribusi ke berbagai daerah.
Baca Juga: Cek DTSEN untuk Bansos Beras Agustus 2026, Ini Cara Daftar Offline Jadi Penerima 30 Kg Beras
Kepala Bapanas yang juga Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman menjelaskan bahwa bantuan pangan beras diberikan sebagai salah satu bentuk jaring pengamanan sosial pemerintah.
"Telah ditetapkan bahwa penyaluran bantuan pangan beras sebagai salah satu jaring pengamanan sosial untuk menjaga daya beli masyarakat, memperkuat stabilitas pangan nasional, dan membantu memenuhi kebutuhan pangan keluarga," kata Andi Amran Sulaiman dalam surat penugasannya, Minggu (2/8).
Dalam surat penugasan tersebut, Bapanas meminta Bulog menyalurkan bantuan pangan beras kepada 33.244.408 penerima manfaat.
Masing-masing penerima akan memperoleh 10 kilogram beras untuk alokasi selama tiga bulan, yaitu Juli, Agustus, dan September 2026.
Menariknya, pemerintah memberikan opsi agar seluruh bantuan tersebut dapat disalurkan sekaligus dalam satu kali distribusi. Artinya, masyarakat penerima bansos beras berpotensi langsung mendapatkan total bantuan sesuai alokasi tiga bulan tanpa harus menunggu penyaluran secara bertahap.
"Kami menugaskan Bulog untuk melaksanakan penyaluran CPP untuk pemberian bantuan pangan beras kepada 33.244.408 penerima sebanyak 10 kilogram per penerima untuk tiga bulan alokasi, yaitu Juli sampai dengan September 2026 yang penyalurannya dapat dilakukan satu kali," ujar Amran.
Kebijakan tersebut diharapkan mampu memberikan dampak langsung kepada masyarakat, terutama kelompok keluarga yang masuk dalam kategori rentan secara ekonomi.
Beras menjadi salah satu komoditas utama yang sangat berpengaruh terhadap pengeluaran rumah tangga. Dengan adanya bantuan pangan ini, pemerintah berharap beban pengeluaran masyarakat dapat berkurang sekaligus menjaga konsumsi pangan tetap terpenuhi.
Direktur Distribusi dan Cadangan Pangan Bapanas Rachmi Widiriani menyampaikan bahwa tahap kedua bantuan pangan beras akan dilakukan serentak mulai 17 Agustus 2026.
Baca Juga: Penyaluran Bansos 2026 Bakal Menggunakan Sistem Baru Lewat Koperasi Desa Merah Putih
Pemilihan tanggal tersebut bukan tanpa alasan. Pemerintah ingin menghadirkan bantuan pangan sebagai bagian dari momentum perayaan Hari Kemerdekaan Indonesia.
Menurut Rachmi, bantuan tersebut diprioritaskan bagi masyarakat yang berada pada kelompok desil 1 hingga 4 dalam data sosial ekonomi nasional.
"Penyaluran bantuan pangan ini akan dilaksanakan di bulan Agustus bersamaan dengan perayaan 17 Agustus di semua wilayah. Amanat dari Bapak Menko Perekonomian (Airlangga Hartarto) dan diperkuat oleh Bapak Kepala Bapanas (Amran) bahwa penyaluran di bulan Agustus ini, momennya sangat bagus dan tepat," kata Rachmi.
Ia berharap masyarakat dapat merasakan kehadiran pemerintah melalui program bantuan pangan tersebut, khususnya ketika masyarakat memperingati hari kemerdekaan.
"Masyarakat agar bisa merasakan, khusus yang desil 1 sampai 4, bagaimana pemerintah hadir dalam bentuk bantuan pangan di saat-saat masyarakat merayakan 17 Agustus, sehingga bantuan pangan ini menjadi salah satu bagian dari rangkaian kegiatan perayaan 17 Agustus," ujarnya.
Dalam proses distribusi bantuan pangan beras 2026, pemerintah juga membuka kemungkinan pemanfaatan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (Kopdes Merah Putih) sebagai titik penyaluran.
Namun, tidak semua koperasi dapat langsung digunakan. Bapanas memberikan syarat bahwa koperasi tersebut harus memiliki fasilitas pendukung seperti gudang, lokasi yang memadai, serta berada dekat dengan tempat tinggal penerima bantuan.
"KDKMP (Kopdes Merah Putih) yang sudah ada, bisa menjadi salah satu titik penyaluran bantuan pangan. Kalau misalnya di desa ada KDKMP yang besar, punya tempat yang luas, gudangnya cukup besar, dan dekat dengan tempat tinggal para penerima bantuan pangan, bisa digunakan sebagai lokasi titik salur," kata Rachmi.
Pemanfaatan koperasi desa sebagai titik distribusi dinilai dapat memperpendek rantai penyaluran bantuan sekaligus memudahkan masyarakat mengambil bantuan tanpa harus menempuh jarak jauh. Selain itu, langkah tersebut juga menjadi bagian dari upaya pemerintah memperkuat peran kelembagaan ekonomi di tingkat desa.
Data Penerima Bansos Beras Menggunakan DTSEN Terbaru
Pemerintah memastikan daftar penerima bantuan pangan beras tetap menggunakan Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional (DTSEN) versi terbaru.
Data tersebut telah diperbarui oleh Badan Pusat Statistik (BPS) pada 10 Juli 2026.
Jumlah penerima bantuan pangan tahap kedua tercatat sama dengan tahap pertama, yakni sebanyak 33,24 juta keluarga penerima manfaat.
Penggunaan data terbaru dilakukan untuk memastikan bantuan sosial lebih tepat sasaran dan diterima oleh masyarakat yang benar-benar membutuhkan.
Pemerintah berharap pembaruan data tersebut dapat mengurangi potensi kesalahan distribusi, termasuk penerima yang tidak sesuai dengan kondisi ekonomi sebenarnya.
Bulog Diminta Percepat Distribusi hingga Wilayah Terpencil
Sebagai pelaksana distribusi, Bulog mendapatkan tugas besar untuk memastikan bantuan pangan beras dapat diterima masyarakat secara merata.
Bapanas meminta seluruh jajaran Bulog di daerah segera melakukan koordinasi dengan pemerintah daerah terkait kesiapan distribusi, kualitas beras, ketersediaan kemasan, hingga stok di masing-masing wilayah.
Perhatian khusus diberikan kepada wilayah Papua dan daerah terpencil lainnya yang memiliki tantangan distribusi lebih besar akibat kondisi geografis dan keterbatasan infrastruktur.
"Bulog wilayah Papua dengan keterbatasan transportasi, angkutan, gudang, mohon segera digerakkan, sehingga menjadi prioritas untuk daerah-daerah yang remote (terpencil) dulu. Kami berharap penyaluran bantuan pangan tahap ini bisa 100 persen," ujar Rachmi.
Pemerintah menargetkan seluruh bantuan pangan dapat tersalurkan secara maksimal tanpa adanya kendala berarti. Program bantuan pangan beras tahun 2026 sebelumnya telah memasuki tahap pertama dengan alokasi Februari dan Maret.
Berdasarkan data pemerintah, penyaluran tahap pertama telah terealisasi kepada 33,14 juta keluarga penerima manfaat atau sekitar 99,7 persen dari target yang telah ditentukan.
Dari jumlah tersebut, total beras yang telah disalurkan mencapai 664,88 ribu ton. Selain beras, pemerintah juga menyalurkan 132,97 ribu kiloliter minyak goreng sebagai bagian dari bantuan pangan.
Baca Juga: Cara Daftar Bansos BPNT, PKH dan KIS PBI Juli 2026, Cek Desilmu Sekarang !
Jika dibandingkan dengan program bantuan pangan beras tahun 2025, pemerintah pada 2026 memiliki rencana penyaluran yang lebih panjang.
Pada 2025, bantuan pangan beras diberikan untuk empat bulan alokasi, yakni Juni-Juli serta Oktober-November. Sementara pada 2026, program bantuan tersebut direncanakan berlangsung sedikitnya selama lima bulan alokasi.
Dengan adanya bansos beras Rp17,52 triliun ini, pemerintah berharap masyarakat penerima manfaat dapat merasakan langsung dampak positifnya, terutama dalam memenuhi kebutuhan pangan sehari-hari.
Bantuan beras 10 kilogram yang akan disalurkan mulai 17 Agustus 2026 menjadi salah satu program perlindungan sosial pemerintah untuk menjaga daya beli masyarakat sekaligus memperkuat ketahanan pangan nasional.(dka)
Editor : Baskoro Septiadi