RADARSEMARANG.ID – Pemerintah kembali menyalurkan bantuan sosial (bansos) kepada masyarakat melalui Program Keluarga Harapan (PKH) dan Program Sembako atau yang sebelumnya dikenal sebagai Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT). Penyaluran yang dimulai pada akhir Juli 2026 ini menjadi bagian dari termin ketiga bantuan sosial tahun 2026 yang mencakup periode Juli hingga September.
Informasi mengenai pencairan bansos PKH dan BPNT Agustus 2026 langsung menjadi perhatian masyarakat karena jutaan Keluarga Penerima Manfaat (KPM) di berbagai daerah menantikan kepastian apakah bantuan telah masuk ke rekening atau masih dalam proses distribusi.
Pencairan bantuan sosial selalu menjadi salah satu informasi yang paling banyak dicari setiap awal bulan. Tidak sedikit masyarakat yang ingin mengetahui apakah nama mereka masih terdaftar sebagai penerima manfaat, kapan bantuan akan cair, berapa nominal yang diterima, hingga bagaimana cara mengecek status pencairan hanya menggunakan Nomor Induk Kependudukan (NIK) pada KTP.
Berdasarkan informasi resmi dari akun Instagram Kementerian Sosial Republik Indonesia, @kemensosri , Program Keluarga Harapan telah berjalan sejak tahun 2007 sebagai salah satu program perlindungan sosial pemerintah yang ditujukan untuk membantu keluarga miskin dan rentan miskin.
Baca Juga: Duta GenRe Punya Tugas Tekan Stunting di Jateng hingga Edukasi Bahaya Pernikahan Dini
Sementara itu, Program Sembako merupakan transformasi dari Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) yang sebelumnya dikenal dengan nama Subsidi Rastra. Kedua program tersebut hingga kini masih menjadi tulang punggung pemerintah dalam menjaga daya beli masyarakat sekaligus meningkatkan kesejahteraan keluarga berpenghasilan rendah.
Dalam pelaksanaannya, pemerintah menggunakan Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN) sebagai acuan utama untuk menentukan masyarakat yang berhak menerima bantuan sosial.
Penerima PKH maupun Program Sembako berasal dari masyarakat yang masuk dalam kelompok desil 1 hingga desil 4. Kelompok ini dianggap sebagai masyarakat dengan tingkat kesejahteraan paling rendah sehingga menjadi prioritas utama penerima bantuan.
Sementara itu, masyarakat yang berada pada desil 5 tidak secara otomatis menerima PKH maupun Program Sembako. Namun demikian, kelompok tersebut masih memiliki peluang untuk diusulkan sebagai penerima Program Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan (PBI-JK) sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
Masyarakat tidak perlu datang ke kantor kelurahan atau kantor dinas sosial hanya untuk memastikan apakah mereka masih menjadi penerima bantuan sosial. Pemerintah telah menyediakan layanan pengecekan secara daring yang dapat diakses kapan saja melalui telepon genggam maupun komputer selama terhubung dengan jaringan internet.
Salah satu cara paling mudah adalah melalui situs resmi Cek Bansos milik Kementerian Sosial. Selain itu, masyarakat juga dapat memanfaatkan Aplikasi Cek Bansos yang tersedia secara gratis di Play Store maupun App Store.
Baca Juga: Cek DTSEN untuk Bansos Beras Agustus 2026, Ini Cara Daftar Offline Jadi Penerima 30 Kg Beras
Untuk melakukan pengecekan, masyarakat hanya perlu menyiapkan Nomor Induk Kependudukan (NIK) sebanyak 16 digit yang terdapat pada Kartu Tanda Penduduk (KTP). Tidak diperlukan dokumen tambahan apabila hanya ingin mengecek status sebagai penerima bantuan.
Melalui situs resmi Cek Bansos, masyarakat cukup membuka halaman resmi Kementerian Sosial, kemudian memasukkan 16 digit NIK pada kolom yang tersedia. Setelah itu pengguna diminta mengisi kode keamanan atau captcha sesuai tampilan layar. Apabila captcha kurang jelas, pengguna dapat meminta kode baru dengan menekan tombol yang telah disediakan.
Setelah memastikan seluruh data telah benar, langkah berikutnya adalah menekan tombol "Cari Data". Dalam beberapa saat sistem akan menampilkan hasil pencarian berupa identitas penerima, kategori desil, serta status berbagai program bantuan sosial yang diterima.
Apabila proses pencarian gagal karena kesalahan memasukkan captcha, masyarakat cukup mengulangi proses tersebut hingga berhasil. Kesalahan pada captcha menjadi salah satu penyebab paling sering mengapa data tidak langsung muncul meskipun NIK telah benar.
Selain melalui situs web, pemerintah juga menyediakan layanan yang lebih praktis melalui Aplikasi Cek Bansos. Aplikasi ini dapat diunduh secara gratis oleh masyarakat pengguna Android maupun iPhone.
Menariknya, bagi masyarakat yang hanya ingin mengecek apakah dirinya menjadi penerima bantuan sosial, tidak diwajibkan membuat akun terlebih dahulu. Setelah membuka aplikasi, pengguna cukup memilih menu "Cek Bansos", kemudian memasukkan 16 digit NIK sesuai KTP dan menekan tombol "Cari Data".
Apabila data ditemukan, aplikasi akan langsung menampilkan identitas penerima beserta kategori desil. Untuk mengetahui status bantuan secara lebih rinci, pengguna cukup membuka menu "Daftar Bantuan Sosial". Di dalamnya akan terlihat berbagai jenis bantuan yang diterima beserta periode penyaluran.
Baca Juga: Penyaluran Bansos 2026 Bakal Menggunakan Sistem Baru Lewat Koperasi Desa Merah Putih
Status "Ya" menunjukkan bahwa NIK tersebut terdaftar sebagai penerima bantuan sosial pada periode berjalan. Sebaliknya, apabila muncul status "Tidak", maka NIK tersebut tidak tercatat sebagai penerima bantuan untuk program yang dimaksud.
Banyak masyarakat yang bertanya mengenai tanggal pasti pencairan bansos PKH maupun Program Sembako pada Agustus 2026. Namun perlu dipahami bahwa pemerintah melalui Kementerian Sosial tidak pernah menetapkan satu tanggal yang berlaku secara nasional untuk seluruh wilayah Indonesia.
Penyaluran bantuan dilakukan berdasarkan termin atau tahap pencairan, bukan berdasarkan tanggal yang sama di seluruh daerah. Dengan demikian, waktu pencairan dapat berbeda antara satu kabupaten, kota, maupun provinsi dengan wilayah lainnya.
Termin ketiga tahun 2026 meliputi periode Juli hingga September. Sebelumnya, termin pertama berlangsung pada Januari hingga Maret, termin kedua berlangsung pada April hingga Juni, sedangkan termin keempat dijadwalkan berlangsung pada Oktober hingga Desember 2026.
Karena proses distribusi dilakukan secara bertahap, masyarakat tidak perlu khawatir apabila bantuan belum masuk pada hari yang sama dengan daerah lain. Perbedaan jadwal penyaluran merupakan hal yang biasa terjadi mengingat proses administrasi dan distribusi dilakukan secara bertingkat.
Kementerian Sosial juga mengimbau agar Keluarga Penerima Manfaat (KPM) tetap aktif berkoordinasi dengan ketua RT, RW, pemerintah desa maupun kelurahan, serta pendamping sosial apabila membutuhkan informasi mengenai jadwal pencairan di wilayah masing-masing.
Baca Juga: Cara Cek Bansos BPNT Tahap III 2026, Dana Rp600.000 Mulai Cair Juli 2026
Selain itu, masyarakat disarankan secara berkala memeriksa saldo rekening bank penyalur maupun informasi dari Kantor Pos apabila bantuan disalurkan melalui mekanisme tersebut.
Dalam pelaksanaannya, pemerintah menyalurkan bantuan PKH dan Program Sembako melalui sejumlah bank yang tergabung dalam Himpunan Bank Milik Negara (Himbara), serta melalui Kantor Pos Indonesia di wilayah tertentu sesuai mekanisme yang telah ditetapkan.
Besaran bantuan yang diterima setiap keluarga juga berbeda-beda karena disesuaikan dengan kategori penerima dalam Program Keluarga Harapan.
Berdasarkan ketentuan yang berlaku, ibu hamil memperoleh bantuan sebesar Rp750.000 setiap tiga bulan. Anak usia dini berusia 0 hingga 6 tahun juga menerima bantuan sebesar Rp750.000 setiap tiga bulan.
Sementara itu, anak yang masih duduk di bangku Sekolah Dasar memperoleh bantuan sebesar Rp225.000 per tiga bulan. Peserta didik tingkat Sekolah Menengah Pertama menerima Rp375.000 setiap tiga bulan, sedangkan siswa Sekolah Menengah Atas memperoleh bantuan Rp500.000 per tiga bulan.
Bagi penyandang disabilitas berat, pemerintah memberikan bantuan sebesar Rp600.000 setiap tiga bulan. Nominal yang sama juga diberikan kepada lanjut usia berusia 60 tahun ke atas yang memenuhi persyaratan sebagai penerima PKH.
Adapun korban pelanggaran hak asasi manusia berat mendapatkan bantuan sebesar Rp2.700.000 setiap tiga bulan sesuai ketentuan yang telah ditetapkan pemerintah.
Berbeda dengan PKH yang nominalnya disesuaikan berdasarkan kategori penerima, Program Sembako memiliki besaran bantuan yang sama bagi setiap Keluarga Penerima Manfaat. Pemerintah menetapkan bantuan sebesar Rp200.000 setiap bulan.
Karena penyaluran termin ketiga mencakup tiga bulan sekaligus, maka masyarakat yang berhak menerima Program Sembako berpotensi memperoleh bantuan sebesar Rp600.000 dalam satu kali penyaluran apabila seluruh proses administrasi telah selesai.
Pemerintah menegaskan bahwa informasi resmi mengenai bantuan sosial hanya disampaikan melalui kanal resmi Kementerian Sosial, pemerintah daerah, pendamping sosial, serta situs resmi Cek Bansos. Oleh karena itu, masyarakat diminta lebih berhati-hati agar tidak menjadi korban penyalahgunaan data pribadi.
Bagi masyarakat yang merasa memenuhi syarat tetapi belum terdaftar sebagai penerima bantuan, pemerintah menyediakan mekanisme usulan melalui aplikasi Cek Bansos maupun melalui pemerintah desa dan kelurahan setempat sesuai prosedur yang berlaku. Seluruh usulan nantinya akan diverifikasi sebelum ditetapkan sebagai penerima bantuan sosial.
Keberadaan Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN) diharapkan mampu membuat penyaluran bantuan semakin tepat sasaran sehingga masyarakat yang benar-benar membutuhkan dapat memperoleh manfaat secara maksimal.
Dengan dimulainya penyaluran termin ketiga pada akhir Juli hingga memasuki Agustus 2026, masyarakat diharapkan secara rutin mengecek status penerima bantuan melalui layanan resmi menggunakan NIK KTP.
Langkah sederhana tersebut dapat membantu memastikan apakah bantuan telah disalurkan, masih dalam proses, atau terdapat perubahan data yang perlu dikonfirmasi kepada pemerintah setempat.
Bagi Keluarga Penerima Manfaat, pencairan PKH dan Program Sembako tentu menjadi kabar yang sangat dinantikan untuk membantu memenuhi kebutuhan sehari-hari. Namun yang tidak kalah penting adalah memastikan seluruh informasi yang diterima berasal dari sumber resmi sehingga masyarakat tidak mudah terpengaruh oleh informasi yang menyesatkan.
Dengan memahami mekanisme penyaluran, cara pengecekan, jadwal termin, serta besaran bantuan yang diterima, masyarakat dapat memanfaatkan program bantuan sosial pemerintah secara optimal sesuai ketentuan yang berlaku.(dka)
Editor : Baskoro Septiadi