RADARSEMARANG.ID — Rapat Harian Syuriah digelar pada Kamis (20/11/2025) di Hotel Aston City Jakarta, dengan dihadiri 37 dari 53 orang pengurus harian Syuriah PBNU.
Risalah rapat ditandatangani oleh pimpinan rapat sekaligus Rais Aam PBNU, KH Miftachul Akhyar.
Dalam risalah rapat tersebut, disebutkan bahwa hasil musyawarah antara Rais Aam dan dua Wakil Rais Aam memutuskan bahwa KH Yahya Cholil Staquf harus mengundurkan diri dari jabatan Ketua Umum PBNU dalam waktu tiga hari setelah menerima keputusan ini.
Jika KH Yahya tidak mengundurkan diri dalam waktu tiga hari, maka Rapat Harian Syuriah PBNU akan memberhentikannya sebagai Ketua Umum PBNU.
Keputusan ini didasarkan pada tiga poin.
Salah satunya terkait dengan kegiatan Akademi Kepemimpinan Nasional Nahdlatul Ulama (AKN NU) yang mengundang narasumber yang terkait dengan jaringan Zionisme Internasional.
Menurut pengurus PBNU, kegiatan tersebut melanggar nilai dan ajaran PBNU serta bertentangan dengan Muqaddimah Qanun Asasi Nahdlatul Ulama.
Selain itu, kehadiran narasumber yang berafiliasi dengan jaringan Zionisme Internasional dalam AKN NU dianggap mencemarkan nama baik Nahdlatul Ulama.
Surat tersebut menyatakan bahwa para peserta rapat menilai bahwa menghadirkan narasumber kontroversial dalam situasi isu genosida Israel bertentangan dengan Peraturan Perkumpulan NU Nomor 13 Tahun 2025, khususnya Pasal 8 huruf a tentang pemberhentian fungsionaris yang mencemarkan nama baik NU.
Bendahara PBNU, Sumantri Suwarno, mengatakan bahwa pengurus PBNU belum menerima surat resmi mengenai keputusan tersebut.
Ia menambahkan bahwa Rais Aam PBNU, Miftachul Akhyar, belum berkomunikasi dengan PBNU.
"Kami harus menunggu konfirmasi langsung dari Rais Aam PBNU," ujarnya (21/11/2025)
Sebelum rapat Harian Syuriah, pengurus PBNU pernah mengundang peneliti Zionis, Peter Berkowitz, ke dalam AKN NU pada pertengahan Agustus 2025.
Berkowitz beberapa kali menerbitkan buku yang isinya mendukung Israel.
Ia pernah menulis sebuah buku yang berjudul "Israel and the Struggle over the International Laws of War (2012)".
Buku ini diterbitkan oleh Hoover Institution Press.
Isi buku tersebut membela Israel terhadap berbagai kritik hukum internasional, seperti laporan Goldstone dan insiden flotila Gaza.
Gus Yahya Cholil Staquf mengaku tidak tahu jika Peter Berkowitz sering membela gerakan Zionis di Palestina.
Selama mengenal Berkowitz hampir lima tahun, kata dia, belum pernah ada pembahasan mengenai hal itu.
"Jadi, saya mohon maaf sekali kepada masyarakat bahwa saya membuat keputusan tanpa pertimbangan yang teliti dan lengkap terkait Peter Berkowitz ini," kata dia beberapa waktu lalu.
Meski begitu, Yahya memastikan bahwa kedatangan Peter Berkowitz murni untuk menjelaskan konsep hak asasi manusia yang sudah ditelitinya.
Gus Yahya menduga ada pihak dari luar yang ingin membuat NU terpecah belah melalui tekanan agar dirinya mundur dari jabatan Ketum PBNU.
"Apakah mungkin ada pihak eksternal yang menginginkan NU pecah?
Apakah mungkin ada, ini yang sedang kita lihat. Siapa yang menginginkan NU pecah?
Apakah ada pihak eksternal yang ingin bangunan organisasi NU runtuh?
Siapa yang menginginkan itu," kata Gus Yahya dalam konferensi pers di Jakarta, Rabu (26/11/2025).
Menurut dia, situasi di dalam PBNU cukup mengejutkan dan tidak didukung oleh informasi yang valid.
"Apa yang terjadi kemarin memang benar-benar mengejutkan karena datang dari ruang hampa, tidak ada hujan, tidak ada angin, dengan informasi-informasi yang samar dan tidak valid, itu yang terjadi," ujarnya.
"Segala sesuatu pasti ada de facto dan de jure, bagaimana realitas hukumnya dan kenyataannya. Secara de jure, saya jelas masih Ketua Umum yang sah, ini tidak bisa dipersoalkan. Secara de facto, nyatanya saya mengundang seluruh Pengurus Wilayah NU di Indonesia dan ini yang kedua kalinya, serta hadir," jelasnya.
Karena itu, Gus Yahya menyatakan bahwa tindakan tidak sah yang terjadi di PBNU tidak akan efektif untuk mengganggu.
"Kami akan terus melakukan upaya pendekatan agar situasi ini bisa kembali berjalan dengan baik. Terjadi seperti ini saja sudah terasa malu," ujarnya.
Gus Yahya menggelar konferensi pers setelah beredarnya surat edaran pada Rabu (26/11/2025) yang menyebutkan bahwa dirinya tidak lagi berstatus sebagai Ketua Umum PBNU.
Dalam konferensi pers tersebut, dia menyatakan bahwa jajaran kepengurusan NU di semua tingkatan sudah memahami bahwa pemberhentian dirinya tidak sah.
"Dan meminta masalah ini tidak diteruskan, meminta agar segera ada proses komunikasi yang lebih baik di antara seluruh jajaran kepengurusan dan menolak pemberhentian siapa pun, apalagi mandataris, sampai dengan muktamar yang akan datang," tutup Gus Yahya. (fal)
Editor : Baskoro Septiadi