RADARSEMARANG.ID, Semarang — Soeharto adalah seorang perwira militer dan politikus yang menjabat sebagai Presiden Indonesia kedua.
Pemerintahannya selama 31 tahun dan 70 hari membuatnya menjadi presiden dengan masa jabatan terlama dalam sejarah Indonesia.
Abdurrahman Wahid (dilahirkan dengan nama Abdurrahman ad-Dakhil), lebih dikenal dengan nama Gus Dur adalah politikus Indonesia dan pemimpin agama Islam yang menjabat sebagai presiden Indonesia keempat sejak tahun 1999 hingga 2001.
Selain sebagai pemimpin organisasi Nahdlatul Ulama, ia juga merupakan pendiri Partai Kebangkitan Bangsa (PKB).
Ia adalah putra Menteri Agama Wahid Hasyim, dan cucu dari pendiri Nahdlatul Ulama, Hasyim Asy’ari.
Selama pemerintahannya, Abdurrahman Wahid dikenal dengan kebijakannya yang tidak menentu dan pemikirannya yang visioner.
Pengaruhnya terhadap Reformasi Indonesia mencakup pembebasan pers yang lebih besar, hal ini ditandai dengan pembubaran Kementerian Penerangan pada 1999.
Abdurrahman Wahid berperan penting dalam mencabut larangan perayaan Tahun Baru Imlek.
Mensos sebut ada sepuluh nama yang berpeluang masuk dalam daftar pahlawan nasional yang diajukan tahun 2025.
Menteri Sosial (Mensos) Saifullah Yusuf, menuturkan bahwa peluang pengajuan pahlawan nasional Indonesia itu juga termasuk pada pengusulan presiden ke-2 RI Soeharto dan ke-4 Gus Dur.
Ia kembali menuturkan bahwa keduanya juga memiliki peluang yang sama besar dengan 8 kandidat lain apabila syarat normatif telah terpenuhi.
“Dari nama-nama yang ada, yang ramai itu ada Pak Presiden Suharto, Gus Dur, yang itu semua memang punya peluang untuk diusulkan oleh Kementerian Sosial setelah nanti kajiannya tuntas. Mengapa? Karena paling tidak syarat-syarat normatifnya semua sudah terpenuhi,” ujarnya.
Begitu pula dengan pengusulan nama Soeharto, Saifullah menyebut bahwa nama presiden ke 2 RI telah diajukan berulang kali.
Dimana ditahun ini, syarat normatif milik presiden Soeharto telah terpenuhi pasca MPR resmi mencabut nama presiden ke 2 RI itu dari TAP MPR Nomor 11 Tahun 1998 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN).
“Pak Harto misalnya itu sudah berulang-ulang ya diusulkan gitu, tapi masih ada kendala. Dan sekarang salah satu kendalanya itu kemarin soal TAP MPR nya sudah dicabut,” tuturnya lagi.
Kendati demikian, pria yang akrab disapa Gus Ipul tersebut menuturkan bahwa pihaknya masih melakukan kajian dengan beberapa pihak.
Seperti akademisi, sejarawan, hingga tokoh masyarakat untuk mendiskusikan serta memfinalisasi daftar usulan calon Pahlawan Nasional 2025.
Termasuk usulan rakyat atas penolakan pengajuan nama presiden Soeharto sebagai pahlawan.
Setelah daftar usulan difinalisasi, maka selanjutnya akan diberikan kepada Dewan Gelar, Tanda Jasa dan Tanda Kehormatan untuk kembali dikaji sebelum akhirnya diberikan kepada Presiden.
“Di Kementerian Sosial juga dipastikan lagi lewat beberapa tokoh mulai dari akademisi, sejarawan, juga tokoh masyarakat yang bersama-sama mendiskusikan usulan-usulan dari daerah itu. Setelah itu, kami akan lanjutkan ke Dewan Gelar,” kata Mensos. (fal)
Editor : Baskoro Septiadi