RADARSEMARANG.ID, Semarang — Badan Eksekutif Mahasiswa Seluruh Indonesia (BEM SI) batal menggelar aksi demonstrasi “Indonesia Gelap”.
Koordinator BEM SI Herianto menjelaskan hari ini mereka akan menyiapkan demonstrasi puncak yang akan digelar Kamis Besok (20/2).
Ia mengatakan aksi puncak direncanakan digelar di kawasan Istana Negara, Jakarta.
Baca Juga: Mahasiswa Jebol Pagar Kantor Gubernur-DPRD Jateng saat Demo Indonesia Gelap di Semarang
Herianto menyebut pembahasan teknis aksi akan segera digelar.
“Biar sekalian kita pertegas kepada semua kepala daerah bahwa ada tugas dan amanahnya yang harus diselesaikan kepada rakyat,” ujarnya.
Di lain sisi, Herianto menjelaskan ada massa mahasiswa yang menggelar aksi “Indonesia Gelap” pada hari ini karena belum menggelar aksi pada Senin (17/2).
Namun, dia tak merinci daerah mana saja yang menggelar aksi tersebut.
Sebelumnya aksi “Indonesia Gelap” direncanakan digelar secara maraton di Jakarta selama tiga hari berturut-turut mulai Senin hingga Rabu.
Ada 13 tuntutan yang disampaikan massa aksi demo Indonesia Gelap pada Senin.
Di antaranya meminta pemerintah menyelenggarakan pendidikan gratis, ilmiah, dan demokratis.
Lalu, mendesak pemerintah segera mengesahkan RUU Masyarakat Adat, mengevaluasi program makan bergizi gratis (MBG), dan memberikan tunjangan kinerja dosen yang masih menunggak.
“Mengevaluasi total program Makan Bergizi Gratis (MBG) dan mengeluarkan dari anggaran pendidikan,” bunyi tuntutan demo Indonesia Gelap yang diunggah dalam akun media sosial Instagram Electrical Issue Magazine dari Ikatan Mahasiswa Teknik Elektro Universitas Indonesia @eimelectrical.
Koordinator BEM Seluruh Indonesia Satria Naufal mengatakan bahwa tajuk “Indonesia Gelap” dalam demonstrasi itu dimaknai sebagai ketakutan warga Indonesia terhadap nasib masa depan bangsa.
“Bagi kami, Indonesia Gelap sudah cukup mewakilkan ketakutan, kekhawatiran, serta kesejahteraan warga,” ujarnya.
Dia menilai pada era kepemimpinan Presiden H Prabowo ini masyarakat justru kerap dihantui dengan isu dan kebijakan yang tidak berpihak kepada rakyat.
Karena itu, dia mengatakan bahwa aksi demonstrasi ini seharusnya dijadikan pengingat bagi pemerintah dalam membuat kebijakan.
“Teguran bagi pemerintah untuk terus melihat pada seluruh aspek dalam menjalankan pemerintahan,” ujar Satria.
Beberapa tuntutan lain yang dibawa BEM SI adalah efisiensi Kabinet Merah Putih secara struktural dan teknis; mendesak Prabowo keluarkan Perppu Perampasan Aset; tolak revisi UU TNI, Polri, Kejaksaan; penciptaan pendidikan gratis; tolak revisi UU Minerba; hapuskan dwifungsi militer di sektor sipil; reformasi Polri, tolak tata tertib DPR, hingga realisasikan tunjangan kinerja dosen.
Prabowo Subianto pernah mengatakan, gagasan program makan siang gratis muncul seiring pengalamannya sebagai komandan pasukan yang kerap melihat orang mati karena kelaparan.
Mantan Menteri Pertahanan itu mengaku, dia memang tidak pernah kesulitan makan.
Namun, dia lahir pada 1951 ketika tidak ada orang kaya.
“Makanya saya suka nasi goreng. Nasi goreng adalah nasi kemarin yang digoreng. Telurnya satu telur dimakan enam orang,” kata dia dalam acara Trimegah Political and Economic Outlook 2024 di The Ritz Carlton Pasific Place.
Ketua Umum Partai Gerindra itu berujar sebagai komandan pasukan, dia memimpin operasi di daerah pegunungan.
Dia mengaku pernah melihat orang di depan tendanya mati kelaparan.
Karena itu, dia menilai masalah pangan adalah masalah yang utama.
Setelah Prabowo terpilih sebagai presiden, dia membentuk Badan Gizi Nasional untuk mendukung pelaksanaan program makan bergizi gratis tersebut.
Kepala Badan Gizi Nasional Dadan Hindayana kemudian mengungkapkan bahwa anggaran untuk program itu sebesar Rp 71 triliun dan akan dilaksanakan mulai Januari 2025.
Presiden Prabowo Subianto kemudian menyampaikan, pemerintah menetapkan rincian untuk anggaran makan bergizi gratis per anak dan ibu hamil seharga Rp 10.000.
Ia meyakini, alokasi tersebut cukup untuk kebutuhan-kebutuhan di daerah.
Pada awalnya, anggaran untuk makan bergizi gratis ditetapkan seharga Rp 15.000, namun Prabowo memangkas anggaran itu.
“Kita ingin Rp 15.000, tapi kondisi anggaran mungkin Rp 10.000. Kita hitung untuk daerah-daerah itu cukup, cukup bermutu dan bergizi,” ujar Prabowo.
Makan bergizi gratis kemudian mulai dilaksanakan pada Senin, 6 Januari 2025.
Namun dalam pelaksanaannya, terdapat sejumlah kendala.
Mulai dari distribusi makanan yang terlambat hingga tak adanya susu dalam menu makan siang.
Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad mengatakan program ini masih perlu disempurnakan.
“Distribusi dan lain-lain memang perlu kemudian disempurnakan,” ujarnya.
Terbaru, Prabowo mengatakan pemerintah akan menggunakan dana dari hasil pemangkasan anggaran untuk program Makan Bergizi Gratis.
Ketua Umum Partai Gerindra itu menyebut sebanyak Rp 24 triliun akan digunakan untuk kelanjutan MBG. (fal)
Editor : Baskoro Septiadi