RADARSEMARANG.ID - Media sosial saat ini tengah diramaikan dengan beredarnya video pernyataan dari UGM yang diketahui dengan Petisi Bulaksumur.
Dalam keterangannya, Petisi Bulaksumur merupakan sebuah petisi dan pernyataan sikap yang disampaikan oleh para akademisi, dosen, peneliti, mahasiswa, dan alumni Universitas Gadjah Mada (UGM) Yogyakarta.
Beredarnya video tentang Petisi Bulaksumur ini terkait dengan kondisi demokrasi Indonesia 2024.
Dikabarkan selanjutnya, Petisi Bulaksumur ditujukan kepada Presiden Joko Widodo, yang kabarnya merupakan alumni UGM.
Petisi tersebut disebutnya sebagai bentuk kritik dan tuntutan atas berbagai tindakan menyimpang yang terjadi selama pemerintahan yang dipimpin Jokowi.
Menurutnya, pemerintahan Jokowi telah merusak nilai-nilai demokrasi, kerakyatan, dan keadilan sosial.
Sejumlah akademisi UGM menyampaikan Petisi Bulaksumur ini sebagai bentuk keprihatinan terhadap dinamika perpolitikan nasional.
Selain itu, juga merupakan sikap atas pelanggaran prinsip demokrasi menjelang pemilu 2024.
Petisi ini dibacakan oleh Guru Besar Fakultas Fakultas Psikologi, Prof. Drs. Koentjoro, Ph.D., yang didampingi oleh sejumlah puluhan Guru Besar, akademisi, alumni dan aktivis BEM KM UGM.
Profesor Koentjoro mengatakan, petisi dari civitas akademika UGM ini disampaikan setelah mencermati dinamika yang terjadi dalam perpolitikan nasional.
Diketahui oleh mereka, selama beberapa waktu terakhir ini terdapat tindakan yang menyimpang dari prinsip-prinsip moral demokrasi, kerakyatan dan keadilan sosial.
Berikut bunyi Petisi Bulaksumur yang diucapkan oleh Profesor Koentjoro yang dikutip dari laman ugm.ac.id, pada Rabu (31/1) di Balairung Gedung Pusat UGM.
“Kami menyesalkan tindakan-tindakan menyimpang yang justru terjadi dalam masa pemerintahan Presiden Joko Widodo yang juga merupakan bagian dari Keluarga Besar Universitas Gadjah Mada”.
“Pelanggaran etik di Mahkamah Konstitusi, keterlibatan sejumlah aparat penegak hukum dalam proses demokrasi perwakilan yang sedang berjalan dan pernyataan kontradiktif Presiden tentang keterlibatan pejabat publik dalam kampanye politik antara netralitas dan keberpihakan merupakan wujud penyimpangan dan ketidakpedulian akan prinsip demokrasi”.
Koentjoro mengingatkan agar Presiden Joko Widodo sebagai alumni UGM, tetap berpegang pada jati diri universitas tersebut.
Ia berharap, Jokowi dapat menjunjung tinggi nilai-nilai Pancasila dengan turut memperkuat demokratisasi agar berjalan sesuai dengan standar moral yang tinggi.
Selain itu, juga dapat mencapai tujuan pembentukan sistem pemerintahan yang sah.
“Hal itu demi melanjutkan estafet kepemimpinan untuk mewujudkan cita-cita luhur sebagaimana tertuang di dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945,” ungkap Prof. Drs. Koentjoro, Ph.D.
Editor : Baskoro Septiadi