Sopir Keluhkan Pungli dan Kenaikan BBM

Agus AP • Dipublikasikan Jumat, 16 September 2022 | 17:26 WIB
Massa yang tergabung dalam Gerakan Rakyat dan Mahasiswa Magelang mendatangi kantor DPRD Kabupaten Magelang, Kamis (15/9). Mereka ditemui anggota DPRD setempat. (M. IQBAL AMAR/Jawa Pos Radar Semarang)
Massa yang tergabung dalam Gerakan Rakyat dan Mahasiswa Magelang mendatangi kantor DPRD Kabupaten Magelang, Kamis (15/9). Mereka ditemui anggota DPRD setempat. (M. IQBAL AMAR/Jawa Pos Radar Semarang)
RADARSEMARANG.ID, Mungkid - Massa yang tergabung dalam Gerakan Rakyat dan Mahasiswa Magelang (Geramm) mendatangi kantor Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Magelang, Kamis (15/9). Mereka memprotes kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM). Juga mengeluhkan adanya pungutan liar (pungli).

Massa terdiri dari petani ikan, sopir truk, komunitas terminal, dan mahasiswa. Sebelumnya mereka berkumpul di Taman Bambu Runcing Muntilan pukul 09.30. Lalu menuju DPRD Kabupaten Magelang. Ada petani yang mengendarai traktor.

Puluhan truk diparkir memenuhi jalan komplek perkantoran Sawitan. Di samping, belakang, depan kendaraan ditulis pernyataan bernada protes keras terhadap kenaikan harga BBM. Juga ada dua superhero sebagai maskot dalam aksi tersebut.

Ketua Jaringan Pengemudi Angkutan Pasir Magelang Raya Erfin Yulianto Efendi mengungkapkan kenaikan BBM memberatkan para pelaku transportasi, terutama truk tambang. Ia juga menyoroti pembatasan BBM bagi yang tidak menggunakan barcode. “Sebenarnya banyak rekan-rekan yang belum bisa melakukan pendaftaran dan belum bisa pakai barcode,” katanya.

Erfin juga mengeluhkan pungutan liar (pungli) di Kabupaten Magelang. Ia sering menjumpai pungli yang dikemas seperti legal namun ternyata ilegal. “Selain di jalan, banyak juga di sepanjang jalur tambang material,” jelasnya.

Wakil Ketua DPRD Kabupaten Magelang Suharno mengaku satu pemikiran dengan para demonstran. Yakni keinginan BBM turun. “Ini memberikan semangat pada kami. Kami tidak hanya janji. Aspirasi akan saya ikuti dan sampaikan ke atasan,” tegasnya di hadapan demonstran.

Aksi berakhir setelah DPRD Kabupaten Magelang menandatangani tuntutan dan aspirasi rakyat. Di antaranya menolak kebijakan harga BBM, menghapus aturan yang menyusahkan warga dalam mendapatkan BBM. Pemerintah dituntut memperhatikan nasib rakyat kecil yang terdampak kenaikan BBM. Dan meminta pemerintah menghentikan mega proyek ambisius yang menghabiskan APBN. (mia/lis) Editor : Agus AP
Geramm