RADARSEMARANG.ID, Magelang– Predikat Universal Health Coverage (UHC) Prioritas yang diraih Kota Magelang tidak lepas dari dukungan besar dari para legislator yang duduk di kursi DPRD Kota Magelang. Kota kecil yang terdiri tiga kecamatan ini berhasil menembus angka UHC hingga 99,98 persen dengan tingkat keaktifan kepesertaan JKN mencapai 91,25 persen.
Ketua DPRD Kota Magelang Evin Septa Haryanto Kamil mengatakan, DPRD Kota Magelang menaruh perhatian serius terhadap sektor kesehatan. Ia menilai, kesehatan menjadi fondasi penting yang mendasari segala urusan kehidupan manusia.
“Ketika masyarakat sehat, produktivitas mereka otomatis akan meningkat dan hal tersebut akan menjadi pendorong ekonomi masyarakat yang lebih kuat,” tandas Evin, baru-baru ini.
Bahkan ketika ruang fiskal daerah diuji dengan efisiensi, pihaknya tegas mengatakan bahwa anggaran untuk sektor kesehatan bersifat mandatory spending atau wajib, tidak boleh diotak-atik.
“Apa yang menjadi mandatory spending kita pastikan tidak boleh diganggu. Kita maksimalkan. Bahkan kebijakan politik anggaran kita arahkan untuk meng-cover warga melalui skema Penerima Bantuan Iuran (PBI) bagi masyarakat yang taraf ekonominya sedang turun,” ungkap politisi PDI Perjuangan itu.
Menurutnya, pemerintah harus hadir memberikan perlindungan jaminan kesehatan masyarakat secara menyeluruh dan berkelanjutan. Kehadiran negara melalui program JKN menjadi wujud nyata keberpihakan pemerintah dalam mewujudkan pelayanan kesehatan yang merata, serta memastikan masyarakat terhindar dari risiko finansial saat mengalami gangguan kesehatan.
Dalam rangka meningkatkan layanan kesehatan, DPRD menjaring aspirasi sebanyak-banyaknya dari masyarakat sebagai bahan perbaikan. Dengan cara seperti itu, pihaknya dapat memahami secara langsung apa yang sedang dibutuhkan masyarakat.
Penjaringan aspirasi ini tidak hanya menampung harapan masyarakat, namun juga menjadi langkah strategis untuk memitigasi kendala layanan kesehatan di Kota Magelang.
“Hemat kami, biasanya karena miskomunikasi. Itu menandakan bahwa informasi dan edukasi kepada masyarakat belum sepenuhnya merata, karena kasus seperti ini biasanya terjadi pada masyarakat dengan ekonomi miskin ekstrim yang bekerja serabutan, tidak memiliki handphone, sehingga mereka belum menerima informasi yang lengkap,” terangnya.
Agar program-program kesehatan bisa utuh tersampaikan kepada masyarakat seluruh lapisan, pihaknya mendorong Pemkot Magelang, dinas terkait, juga BPJS Kesehatan, untuk meningkatkan program-program preventif. “Sosialisasinya harus makin masif,” tambahnya.
Dalam kesempatan berbeda, Wali Kota Magelang Damar Prasetyono menegaskan komitmen Pemkot Magelang dalam memberikan perlindungan dan pelayanan kesehatan yang inklusif bagi masyarakat.
Melalui Dinas Kesehatan (Dinkes) Kota Magelang, pemkot menghadirkan berbagai inovasi yang berkesinambungan dengan program JKN, salah satunya Link-JKN : sebuah inovasi kemudahan masyarakat mengajukan permohonan menjadi peserta segmen Pekerja Bukan Penerima Upah Pemerintah Daerah (PBPU Pemda). Selain itu, pihaknya mengalokasikan anggaran Rp 14 Miliar untuk mendukung implementasi program JKN.
“Ini soal kemanusiaan. Masyarakat harus benar-benar kita layani,” tandasnya.
Sementara itu, Kepala BPJS Kesehatan Cabang Magelang mengapresiasi tingginya dukungan Pemkot Magelang terhadap program JKN. Keseriusan itu dibuktikan dengan jumlah segmen PBPU Pemda lebih banyak ketimbang segmen PBI-JK. Data per akhir Mei menunjukkan jumlah peserta PBPU Pemda sebanyak 34.303 peserta, sedangkan jumlah peserta PBI-JK sebanyak 30.149 peserta.
“Kota Magelang berhasil menunjukkan dukungannya terhadap program JKN dan masyarakat, sejak 2018 hingga sekarang berhasil mempertahankan UHC non cut off,” pungkasnya. (put/bis)
Editor : H. Arif Riyanto