RADARSEMARANG.ID, Mungkid – Penarikan infak jariyah yang dikeluhkan orang tua siswa baru MAN 1 Magelang diduga melanggar Peraturan Menteri Agama (PMA) Nomor 16 Tahun 2020. Pasalnya, nominal infak jariyah tersebut ditentukan oleh pihak madrasah tanpa persetujuan orang tua siswa.
Salah satu orang tua siswa baru MAN 1 Magelang yang enggan ditulis namanya menjelaskan, dalam penetapan nominal infak jariyah tersebut, pihaknya tidak dilibatkan.
Mereka justru diminta membayar besaran uang infak jariyah sesuai edaran yang telah diberikan.
Yakni, antara Rp 3 juta, Rp 3,5 juta atau Rp 4 juta. Peserta didik baru sendiri dinyatakan lolos tes dan diterima pada Senin (3/7) lalu.
“Kami ke MAN Selasa (4/7) untuk lapor diri kalau diterima dan dikasih edaran surat itu yang ada (rincian pembayaran) seragam, besaran infak, dan lain-lain. Tapi, tanggal 6 Juli harus sudah lunas, baik transfer ataupun langsung,” bebernya.
Selanjutnya, pada Senin (10/7), pihak madrasah kembali mengumpulkan wali siswa untuk memberi penjelasan soal rincian uang yang dibayar.
“Tapi, di situ ada keterangan dari salah satu bendahara atau apa, ini (pembayaran) boleh dicicil. Tapi, pas waktu kumpulan itu akhirnya kita ribut gara-gara saat itu tidak boleh mencicil. Karena hari Senin itu juga harus sudah lunas,” imbuhnya.
Selain infaq jariyah, orang tua siswa juga diminta membayar infak amal saleh sebagai sumbangan operasional pendidikan sebesar Rp 125 ribu untuk program unggulan dan regular, serta Rp 150 ribu untuk program keterampilan.
Juga iuran kegiatan kesiswaan sebesar Rp 300 ribu per tahun. Selain itu, seragam untuk siswa putra Rp 1,8 juta dan putri Rp 2 juta.
“Dan yang kita sayangkan itu, sebelum penetapan nominal uang infaq atau iuran itu orang tua siswa tidak dilibatkan. Harusnya kita juga dilibatkan,” keluhnya.
Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Magelang Muhammad Miftah mengatakan, sampai saat ini pihaknya masih menunggu hasil identifikasi yang dilakukan oleh tim yang sudah dibentuk Kemenag Kabupaten Magelang.
Ia meluruskan, terkait dengan PPDB, MAN 1 Magelang melaksanakan sebagaimana mestinya. Di mana pada waktu pendaftaran siswa baru itu nol rupiah dan itu dilaksanakan dengan baik.
“Kalau terkait dengan saat ini yang dianggap pungli, sebetulnya itu bukan pungli. Karena di PMA Nomor 16 Tahun 2020 terkait pelaksanaan pendidikan terutama dalam pembiayaan yang belum tercover oleh DIPA pemerintah, maka komite bisa membantu melalui sumbangan rutin,” terangnya.
Namun, dikatakan, sumbangan itu mestinya besarannya harus disepakati oleh orang tua siswa, kepala madrasah, dan/atau yayasan bagi madrasah yang diselenggarakan oleh masyarakat.
“Mestinya, komite madrasah menggelar rapat musyawarah dengan wali siswa setelah penerimaan siswa baru, dan menyepakati besarnya nominal infak atau sumbangan tersebut,” katanya.
Diakui, saat ini seluruh komite madrasah dan kepala madrasah sudah panggil untuk ditanya kronologinya. Jika terbukti tindakan pungli, maka pihaknya meminta uang tersebut dikembalikan.
“Kami baru menerima laporan Jumat (14/7) lalu, sekarang kami masih menunggu hasil investigasi. Untuk tindak lanjutnya Senin (24/7) depan kita coba sampaikan,” ujarnya. (rfk/aro)
Editor : Baskoro Septiadi