Politik identitas biasanya mengacu pada kelompok-kelompok tertentu yang membentuk aliansi politik. Politik identitas dikatakan sebuah alat politik suatu kelompok seperti etnis, suku, budaya, agama atau lainnya dengan tujuan tertentu.
Ketua KPU Kota Magelang Basmar Perianto Amron menjelaskan, kedua hal itu dikatakan melanggar ketika dilakukan saat masa kampanye, hari tenang, dan saat hari pemungutan suara.
“Bisa dikatakan politik uang, ketika mengajak seseorang untuk memilih atau tidak memilih, dengan janji memberi imbalan,” jelas Basmar dalam dialog Forkopimda Kota Magelang dengan tokoh masyarakat, sebagai antisipasi dan pencegahan munculnya isu politik identitas dan politik uang, di Pendopo Pengabdian, Selasa (1/11).
Apabila ada calon yang datang ke RW, kemudian membujuk untuk melaksanakan kegiatan di masa-masa kampanye, kata Basmar, itu diperbolehkan. Pasalnya, masa kampanye adalah waktu tepat untuk para calon mengenalkan dirinya, menyampaikan visi-misi. Sepanjang tidak ada unsur paksaan untuk memilih atau tidak memilih.
Menurutnya, kegiatan kampanye bisa dikemas dengan cara-cara menarik. Contohnya saat HUT partai, bazar, dialog, dan lainnya. Sementara itu, Wali Kota Magelang dr Muchamad Nur Aziz berpesan, agar masyarakat menghindari hal-hal yang bisa membuat suasana panas.
“Ini kompetisi. Harus saling fair. Ada yang menang, ada yang kalah, harus bisa saling menerima. Nggak perlu dibesar-besarkan,” pesannya. (put/lis) Editor : Agus AP