Anggota Komisi C HIR Jatmiko menyebut Pemkot Magelang tak serius. Terkesan pelit menunjukkan nota kesepahaman atau memorandum of understanding (MoU) antara pemkot dengan investor. Dalam hal ini pun, kata dia, alasan sebagai dokumen rahasia negara tidak bisa dibenarkan.
"Kalau soal pertahanan dan keamanan (hankam), boleh lah bilang begitu. Tapi ini aset publik, masak kita sebagai wakil rakyat juga nggak boleh lihat MoU-nya," jelas anggota Fraksi PDIP DPRD Kota Magelang itu.
Sikap seperti itu, kata Jatmiko, justru menunjukkan ada yang ditutup-tutupi pemkot. "Ini konyol, lucu," sentilnya.
Selain MoU, ia menyoal analisa dampak lingkungan (amdal). Ia tidak ingin, pembangunan proyek untuk bisnis komersial itu merugikan bagi lingkungan, masyarakat, juga pemkot. Karena itu, pemkot diminta lebih terbuka. Mengingat kawasan MT merupakan aset pemerintah di tengah-tengah kota. Harus benar-benar dijaga. "Wajah kota ada di sini," pesannya.
Politikus Partai Hanura itu menyarankan, pemkot berkomunikasi intensif dengan DPRD. Lalu bersama-sama mengupayakan negosiasi ulang terkait pemanfaatan lahan di bekas MT kepada investor. "Pikir untung dan ruginya. Kalau rugi, jangan kelamaan mangkrak. Kalau untung, lanjut saja," tandasnya.
Diberitakan sebelumnya, gedung bekas MT dan Tidar Theater akan dibangun menjadi pusat perbelanjaan, mal pelayanan publik (MPP), bioskop, hotel, dan ruang pertemuan berkapasitas 2.000 orang.
Nilai investasinya mencapai Rp 210 miliar. PT Graha Karya Investama, Jakarta, adalah investornya. Perjanjian yang disepakati pemkot dengan investor adalah bangun guna serah (BGS). Masa perjanjian itu selama 30 tahun, dimulai Juli 2020.
Pada Jumat, 12 Februari 2021, Direktur PT Graha Karya Investama, Jakarta, Yudiarto, mengaku masih menginjak pedal rem untuk memulai pembangunan. Alasan kuatnya, karena masih dalam situasi pandemi Covid-19.
Wali Kota Magelang dr Muchamad Nur Aziz memaklumi jika ada yang menanyakan terkait pembangunan bekas MT. Sebenarnya investor akan segera membangun. Namun pemkot meminta tambahan kantong parkir.
Menurut Aziz, permintaan itu sulit dipenuhi oleh investor, karena biaya pembangunan akan membengkak. Sementara jika menggunakan salah satu lantai gedung untuk parkir, akan mengurangi fungsinya. "Saya instruksikan, sudahlah dibangun saja seperti perjanjian yang dulu," imbuhnya.
Aziz pun mempersilakan jika legislatif ingin mengetahui isi MoU tersebut. Ia tak keberatan. Namun ia mengatakan, bahwa MoU itu memang tidak untuk disebarluaskan. "Boleh. Nggak ada masalah. Saya hanya melanjutkan urusan (wali kota terdahulu, Red). Kalau saya mau bangun, tidak ada yang ditutup-tutupi," ungkapnya.
Di lain sisi, ia juga menilai sikap investor yang kooperatif. Komunikasi juga terjalin baik. "Tapi jangan hanya bayar-bayar pajak saja. Harapan saya tetap segera dibangun," pintanya.
Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kota Magelang Susilowati menyebutkan, meski belum dibangun, mitra BGS telah memenuhi kewajiban membayar kontribusi tahunan hasil BGS. Nilainya Rp 330.221.480 per tahun. Sejak tahun 2020 sampai Maret 2022, investor membayar tiga kali. "Selama ini, investor tetap membayar sesuai perjanjian," ungkapnya. (put/ton) Editor : Agus AP