Saat ditemui wartawan koran ini, perwakilan masyarakat yang tergabung dalam Tim Penyelesaian Tanah Fasum, Tjipto Soeharsono menjelaskan awal mula adanya permasalahan ini.
Saat pertemuan atau sosialisasi dari kelurahan terkait status tanah ini, ada salah satu RW yang tidak undang. Oleh karena itu, masyarakat mengusulkan untuk sosialisasi diulang dengan melibatkan semua RW dan semua RT di Perumahan Depkes, Kramat Utara.
“Di sini total ada empat RW dan 20 RT. Harapannya bisa diundang kembali untuk mengikuti sosialisasi dan memusyawarahkan terkait masalah tanah ini,” ujarnya.
Tjipto berharap musyawarah ini bisa dilakukan kembali dengan melibatkan seluruh elemen masyarakat. Baik dari ketua RW, RT, dan tokoh masyarakat.
Sementara itu, Ketua RW 5 Heri menjelaskan tanah-tanah kosong ini kata orang-orang yang pertama tinggal memang tanah fasum. Namun kejelasannya apakah tanah ini memang fasum atau milik pengembang, ia kurang paham.
“Karena menurut warga lama atau pertama tinggal, itu tanah fasum. Namun dari hasil sosialisasi tanah ini menjadi milik pengembang. Jadi ada sedikit perbedaan pendapat,” jelasnya.
Dengan adanya hal ini, maka munculah banner-banner protes tersebut. Ia menjadi ketua RW sebagai penengah dan membantu membagikan informasi. (rfk/lis)
Editor : Agus AP