Jika negosiasi perpanjangan pemakaian aset Akademi TNI tidak dikabulkan, Pemkot memiliki tiga alternatif lokasi. Calon lokasi untuk kantor balai kota tersebut adalah kawasan Sidotopo, kawasan perkantoran Dinas Perhubungan (Dishub) dan Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Disperindag), kawasan eks kantor Dinas Pemuda Olahraga dan Pariwisata (Disporapar). Namun dewan mengusulkan satu calon lokasi lagi. Yakni di kawasan eks Magelang Theater (MT) yang berada di alun-alun timur.
Kabag Hukum Setda Kota Magelang Maryanto menyebut, pemkot tidak gegabah dalam mengambil keputusan pemindahan balai kota ke eks MT. Apalagi pemanfaatan aset itu sudah terikat perjanjian kerja dengan PT Graha Karya Investama pada masa Wali Kota Magelang Sigit Widyonindito.
Nilai investasinya Rp 210 miliar dengan rencana pembangunan gedung 15 lantai. Akan difungsikan sebagai hotel, mal, dan mal pelayanan publik (MPP). "Perjanjian itu adalah bangun guna serah (BGS)," kata Maryanto di Hotel Atria Magelang, Selasa, (7/9/2021).
Dia berpendapat, suatu perjanjian jika ditarik kembali, kemungkinan akan terjadi permasalahan hukum. Soal aset eks MT, perjanjiannya dianggap sah karena memenuhi syarat objektifitas dan subjektifitas. Apabila syarat objektifitas tidak terpenuhi, maka perjanjian itu batal demi hukum.
Sekretaris Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Nanang mengatakan jika gedung eks MT akan dipakai untuk balai kota, perlu peninjauan ulang kerja sama dengan investor. Akan banyak pertimbangan. Pertama soal aspek tata ruang. Di sana, bukanlah sebagai kawasan perkantoran. Melainkan masuk pada kategori kawasan perdagangan dan jasa.
Kedua dari sisi aspek pengelolaan barang. Rangkaian pemanfaat mempersiapkan lahan eks MT dan Tidar Theater memerlukan waktu mulai studi kelayakan sampai dengan perjanjian butuh waktu tujuh tahun.
Dia juga mengakui, selama ini, mitra HGS memenuhi kewajibannya. Misalnya soal kontribusi tahunan. Dua kali membayar, meski belum memulai memanfaatkan lahan esk MT dan Tidar Theater itu.
"Nilai pajak tahunannya Rp 330.221.480. Jadi dua tahun ini sudah membayar pajak tahunan Rp 660.442.960. Selain itu membayar pajak bumi dan bangunan (PBB)," imbuhnya.
Ketiga soal aspek untung dan rugi. Hal itu harus dikaji mendalam. Mengingat masa perjanjian dengan mitra HGS selama 30 tahun, dimulai Juli 2020. Keempat, aspek investasi. Hal ini harus menjadi perenungan bersama. Pasalnya, jaminan investasi menjadi tolak ukur iklim investasi di sebuah kota.
Maka akan dinilai, sejauh mana pemda menjamin investasi. Adapun yang menjadi dasar hukum pengelolaan barang dengan mitra HGS adalah PP 27/ 2014, Permendagri 19/2016, Perda 12/2017, dan Perwal 68/2017.
Wali Kota Magelang dr Muchamad Nur Aziz tentang eks MT menegaskan, pihaknya menjaga kesepakatan wali kota terdahulu dengan mitra HGS. "Saya nggak ada niat membatalkan. Karena kalau dibatalkan, bikin investor nggak yakin," tuturnya.
Sebelumnya, anggota Komisi C DPRD Kota Magelang HIR Jatmiko mengusulkan alternatif gedung balai kota di eks MT. Lokasi itu dianggap paling strategis Mengingat lokasinya berada di jantung kota. Pemkot diminta berkomunikasi dengan mitra HGS, PT Graha Karya Investama. (put/lis)
Editor : Agus AP