Inisiator AMM dan LAK Anang Immamudin berpendapat aplikasi tersebut sebetulnya tidak dibutuhkan oleh desa. Sudah ada 26 aplikasi yang dipakai sampai saat ini. Belum lagi dari segi biaya yang dibebankan tiap desa sekitar Rp 8 juta. Hasil investigasi Imam, terjadi mark up dari anggaran semestinya.
"Maka dari 367 desa yang mengikuti bimtek dan aplikasi SiJaka Dana Desa ini terjadi kerugian negara Rp 2.939.000.000," ujarnya kemarin (31/8/2020).
Ia cukup puas, para petinggi di kursi DPRD Kabupaten menerima audiensi ini. Setidaknya ia harapkan ada perkembangan yang bergulir pada bulan September. Jika atensi ini tidak digubris, ia akan terus bergerak menemui Kejaksaan Negeri, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), sampai ke Presiden RI.
Sementara itu, Ketua DPRD Kabupaten Magelang Saryan Adi Yanto mengapresiasi masyarakat yang ikut peduli terhadap penyelenggaraan pemerintahan. "Kami juga lakukan upaya itu untuk mendorong dan mengawasi sijaka dana desa ini," tuturnya.
Ia tidak gegabah mengabulkan permintaan LSM. "Apakah ada pansus atau tidak dan sebagainya, kita nggak bisa matur (bicara) sekarang. Kita biarkan (penyelidikan, Red) berproses dulu. Tapi apabila pada akhirnya ada sisi hukum belum bisa mengakomodasi rasa keadilan, kita akan lakukan evaluasi," ungkapnya. (put/lis/bas)
Editor : Agus AP