Anggaran Pilkada Melonjak

Agus AP • Dipublikasikan Rabu, 9 Oktober 2019 | 17:18 WIB
RADARSEMARANG.ID, MAGELANG – Anggaran pelaksanaan pilkada Kota Magelang tahun 2020 dipastikan naik hingga 80 persen dibanding pelaksanaan tahun 2015 lalu. Dari yang semula Rp 4 miliar menjadi Rp 7,2 miliar. Kenaikan anggaran pelaksanaan pilkada ini menuntut Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Magelang agar dapat meningkatkan angka partisipasi pemilih.

Penetapan anggaran pelaksanaan pilkada Kota Magelang tahun 2020 tertuang dalam Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) antara Pemerintah Kota Magelang dan KPU Kota Magelang pada Selasa (1/10) lalu. Dalam NPHD ini, ditetapkan sebesar Rp 7.277.074.000 untuk membiayai seluruh pelaksanaan kegiatan pada Pilkada 2020 mendatang.

Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Magelang Basmar Perianto menjelaskan Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) antara Pemerintah Kota Magelang dan KPU Kota Magelang telah resmi ditetapkan pada 1 Oktober 2019 lalu, dengan nilai hibah sebesar Rp 7.277.074.000. Anggaran ini akan digelontorkan sebanyak dua tahap. Dana tersebut untuk membiayai seluruh kegiatan Pilkada 2020 mendatang, mulai dari pembentukan badan penyelenggara, pendaftaran, kampanye, pemungutan suara, logistik dan lainnya.

“Biaya lebih besar karena ada harga-harga yang naik, lalu honor untuk PPK dan PPS yang juga naik," katanya.

Basmar mengakui bahwa dengan naiknya anggaran ini maka menjadi pekerjaan rumah pihaknya untuk menaikkan angka partisipasi pemilih, dibanding pilkada tahun 2015 lalu, yang menyentuh angka 75,23 persen. Partisipasi pada Pilkada memang cenderung lebih sedikit jika dibandingkan Pilpres atau Pileg. "Target mudah-mudahan bisa melampaui Pilkada atau bahkan Pilpres dan Pileg," ujarnya.

Tahap pertama dicairkan pada tahun 2019 ini sebesar Rp 218.774.000. Sedangkan tahap kedua, kata Basmar, sebesar Rp 7.058.300.000 pada tahun 2020 dengan mekanisme tiga kali pencairan, yakni pertama 40 persen, 50 persen dan sisanya 10 persen.

Basmar membeberkan, untuk tahap awal dalam pilkada tahun 2020 yakni sosialisasi dan persiapan verifikasi dukungan calon perseorangan. Untuk verifikasi dukungan calon perseorangan sendiri membutuhkan waktu 30 hari. (had/ton)

  Editor : Agus AP
ANGGARAN PILKADA