RADARSEMARANG.ID - Sebuah video yang menampilkan Wakil Bupati Kudus, Bellinda Birton saat sidak PKL menjadi viral di media sosial
Dalam video viral tersebut menunjukkan Bellinda tengah memeriksa identitas pedagang kaki lima (PKL) di kawasan Alun-alun Simpang Tujuh Kudus.
Bellinda menyarankan agar PKL non-warga asli Kudus pindah KTP ke Kudus untuk mempermudah koordinasi. Namun, pernyataan Bellinda tampak memicu beragam reaksi dari warganet di media sosial.
Pada awal video menampilkan Bellinda berjalan dari pendapa ke Alun-alun Simpang Tujuh Kudus, dan kemudian menyapa pedagang kaki lima.
Keterangan video menyebutkan bahwa tindakan Bellinda adalah respons terhadap keluhan warga di TikTok tentang PKL yang bukan penduduk Kudus.
“Setelah membaca komentar akun di tiktok segera kami menindaklanjuti dan mengecek apakah PKL Area Alun - Alun Kudus itu asli orang Kudus atau memang benar ada yang dari luar Kudus. Ternyata memang masih ditemukan PKL yang bukan asli orang Kudus,” bunyi caption video yang diunggah pada 24 April 2025.
Kemudian Bellinda mengunjungi pedagang kaki lima (PKL) dan menanyakan KTP mereka. Ia meminta PKL yang bukan warga Kudus untuk mengurus perpindahan KTP.
"PKL disini,.. saya prioritaskan untuk warga Kudus di sini," kata Bellinda dalam video viral ini.
ia menjelaskan bahwa PKL di Alun-alun Kudus memiliki paguyuban yang melarang anggota tanpa KTP Kudus. Bellinda juga meminta Dinas Perdagangan untuk menertibkan PKL dalam waktu satu minggu.
“Harapan kami, dinas perdagangan bisa segera menindaklanjuti dan memberikan sosialisasi yang baik dan tepat untuk para PKL di area Alun - Alun Simpang 7,” ujar Bellinda.
Meski demikian, terpantau sebagian warganet mendukung langkah Bellinda, menganggap kebijakan tersebut sebagai bentuk perhatian terhadap warga lokal.
Namun, tak sedikit juga yang mengkritik kebijakan ini, dan menyebutnya berpotensi diskriminatif terhadap PKL dari luar daerah.
“Apakabar orang2 kudus yg berjualan d luar kudus.? Apakah perlu di perlakukan sama kyk gt?,” tulis seorang warganet @vierga****3.
Respon dari warganet dengan akun @mahendr******a memberikan sudut pandang yang menarik dan penuh empati terhadap kebijakan Wakil Bupati Kudus, Bellinda Birton.
Dalam kritiknya, ia mempertanyakan mengapa solusi yang diambil adalah penertiban terhadap pedagang kaki lima (PKL) non-warga asli Kudus. Alih-alih mengedukasi warga lokal untuk hidup berdampingan dengan pendatang yang mencari rezeki di Kudus.
Ia juga menyoroti kontribusi pendatang terhadap perputaran ekonomi di Kabupaten Kudus, yang menurutnya tidak bisa diabaikan begitu saja.
Bahkan, warganet ini membandingkan situasi dengan warga Kudus yang mencari rezeki di luar daerah, yang dilindungi oleh kepala daerah lain, dan berharap perlakuan serupa diterapkan di Kudus.
“Saya rasa Ibu juga sewajarnya memberikan treatment yang sama di kabupaten yang Ibu pimpin,” tulis warganet @mahendr******a tersebut.
“Saya menyampaikan kritik sebagai keturunan asli Kudus, walaupun saya tidak lahir dan besar di sana, tapi saya cukup sering ke Kudus dan saya mencintai kabupaten Kudus dan segala makanan serta budayanya. semoga Kudus tetap kondusif dan menyenangkan,” lanjutnya.
Bellinda Birton yang dikenal sebagai Wakil Bupati termuda di Indonesia, mengaku bahwa kebijakan ini didasarkan pada keluhan masyarakat.
Ia menyebut bahwa sekitar 30% PKL di kawasan tersebut bukan warga Kudus, sehingga sulit untuk dikoordinasikan.
Seperti yang dilansir dari Radar Kudus JawaPos.com, Bellinda juga aktif memanfaatkan media sosial seperti TikTok untuk berinteraksi langsung dengan masyarakat.
Ia sering menerima aduan dan kritik melalui siaran langsung, yang kemudian ditindaklanjuti dengan cepat.
Editor : Baskoro Septiadi