RADARSEMARANG.ID, KENDAL—Harga minyak goreng premium di tingkat konsumen Kecamatan Boja mencapai Rp22.000 hingga Rp23.000 per liter, Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Kendal hadir melalui pasar murah untuk membantu masyarakat mendapatkan kebutuhan pangan dengan harga lebih terjangkau.
Melalui Dinas Pertanian dan Pangan (DPP) Kabupaten Kendal bekerja sama dengan Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Jawa Tengah melakukan intervensi pasar dengan menjual minyak goreng premium seharga Rp17.500 per liter.
Artinya, masyarakat bisa mendapatkan minyak goreng dengan selisih harga hingga Rp5.500 per liter dibandingkan harga yang ditemukan di tingkat konsumen Boja.
Baca Juga: Tabebuya Bermekaran, JLS Salatiga Bagaikan Lorong Bunga
Setiap warga maksimal bisa membeli dua liter minyak goreng dengan syarat membawa foto kopi KTP Elektronik.
Kepala Bidang Ketahanan Pangan DPP Kabupaten Kendal Alwi mengatakan, pasar murah tersebut merupakan bagian dari upaya pemerintah melakukan intervensi ketika ditemukan harga pangan yang relatif tinggi di suatu wilayah.
“Kita ada tim survei. Mana daerah-daerah yang produk-produk kebutuhan harganya tinggi, kita lakukan intervensi pasar,” kata Alwi.
Boja menjadi salah satu wilayah yang mendapat intervensi karena harga minyak goreng premium di tingkat konsumen terpantau cukup tinggi.
Selain minyak goreng, harga beras juga menjadi perhatian karena di tingkat konsumen ditemukan harga hingga Rp16.000 per kilogram.
Dalam kegiatan pasar murah, masyarakat tidak hanya mendapatkan minyak goreng bersubsidi, tetapi juga sejumlah komoditas pangan lainnya.
DPP Kendal menggandeng petani dan peternak lokal untuk menyediakan beras lokal seharga Rp14.000 per kilogram dan telur Rp22.000.
Sementara beras SPHP dijual Rp10.900 per kilogram, meski stok komoditas tersebut dalam kegiatan pasar murah di Boja telah habis karena jumlahnya terbatas.
Untuk minyak goreng, total disediakan 2.000 liter yang dibagi masing-masing 1.000 liter untuk Kecamatan Boja dan Kecamatan Limbangan.
Sedangkan beras lokal dialokasikan masing-masing satu ton untuk setiap kecamatan dan telur masing-masing 1,5 kuintal.
Menurut Alwi, keterlibatan petani dan peternak lokal menjadi bagian penting dalam kegiatan tersebut karena pemerintah tidak hanya membantu konsumen, tetapi juga membuka ruang bagi produk pangan lokal terserap pasar.
“Kalau nanti sambutan masyarakat bagus, tentu kita bisa tambah lagi. Karena di kami sebenarnya peternak dan petani itu siap,” ujarnya.
Alwi menegaskan, masyarakat tidak perlu panik menghadapi kenaikan harga sejumlah komoditas karena ketersediaan pangan di Kabupaten Kendal masih mencukupi.
“Di saat kenaikan-kenaikan harga yang terjadi ini, sebenarnya stok di Kabupaten Kendal itu masih cukup,” katanya.
Karena itu, masyarakat diimbau tidak melakukan pembelian secara berlebihan atau memborong kebutuhan pangan.
Digelar Lebih dari 20 Kali
Pasar murah menjadi salah satu langkah DPP Kendal dalam menjaga keterjangkauan harga pangan bagi masyarakat.
Sejak Januari 2026, kegiatan serupa telah digelar lebih dari 20 kali di berbagai wilayah Kabupaten Kendal.
Lokasi kegiatan ditentukan berdasarkan hasil pemantauan harga sehingga intervensi dapat diarahkan ke daerah yang membutuhkan.
Camat Boja Sunarto mengapresiasi pelaksanaan pasar murah karena dinilai memberikan manfaat langsung bagi masyarakat, khususnya kelompok ekonomi kecil.
“Dengan adanya pasar murah ini bisa membantu mereka,” ujar Sunarto.
Menurutnya, antusiasme masyarakat Boja terhadap pasar murah cukup tinggi.
Namun, luasnya wilayah Kecamatan Boja membuat tidak semua masyarakat mudah mengakses kegiatan yang dipusatkan di tingkat kecamatan.
Karena itu, Sunarto berharap kegiatan serupa ke depan dapat diperluas hingga tingkat desa.
“Ke depannya bisa ditambah lagi. Mungkin ada kegiatan-kegiatan yang serupa yang bisa nanti ke desa-desa,” harapnya.
Dengan memperluas jangkauan pasar murah, masyarakat yang tinggal jauh dari pusat kecamatan diharapkan tetap dapat menikmati bahan pangan dengan harga yang lebih terjangkau.
Bagi Pemkab Kendal, pasar murah bukan sekadar menyediakan pangan dengan harga murah, tetapi menjadi salah satu bentuk kehadiran pemerintah dalam menjaga daya beli masyarakat sekaligus memastikan stabilitas pangan di daerah. (bud)
Editor : Baskoro Septiadi