RADARSEMARANG.ID, Kendal - Karir politik Dico M. Ganinduto semakin buntuk. Pendaftarannya sebagai calon bupati Kendal pada Pilkada 2024 dinilai bikin kisruh.
Bahkan, kondisi itu memungkinkan penyelenggaraan Pilkada Kendal ternoda.
Setelah tak laku di Pilgub Jawa Tengah, Dico kemudian melaju ke Pilwakot Semarang.
Berharap dapat peruntungan manis di Kota Semarang, Dico malah mundur dari pencalonan walikota Semarang.
Kemudian kader militan Partai Golkar ini santer dikabarkan akan kembali ke Jakarta.
Namun, pada menit-menit terakhir tahapan pendaftaran Pilkada 2024 rupanya Dico memilih kembali ke Kabupaten Kendal, sebagai tempat yang pernah dipimpinannya.
Padahal, dia sempat pamit kepada warga Kendal saat momen Hari Jadi Kendal ke -419 dan momen 17 Agustus di Stadion Utama Kebondalem Kendal.
Kendati begitu, kembalinya Dico ke Kabupaten Kendal tidak main-main.
Diantarakan para pendukungnya, Dico berpasangan dengan KH Ali Nurudin yang merupakan Dewan Syuro DPC PKB Kendal, mendaftar sebagai calon bupati-wakil bupati Kendal di kantor KPU Kendal sekitar pukul 21.30 WIB, Kamis (29/8).
Kabar Dico yang mendaftar kembali sebagai bupati Kendal inu mengundang kegaduhan di kalangan masyarakat Kendal.
Seperti yang disampaikan Ketua Forum Komunikasi LSM Kendal (Formal), R Unggul pada Jumat (30/8).
"Kami sangat memberi apresiasi kepada KPU Kendal karena penyelenggaraan (tahapan Pilkada) di Kendal ini bagus. Tapi sayang ada sedikit kegaduhan. Yakni saudara Dico (petahana bupati) yang mencalonkan diri lewat PKB tapi kenyataannya di Kendal juga ditolak oleh kader-kader Golkar sendiri," jelasnya.
Tak hanya itu, Unggul membeberkan, sejumlah warga Kendal kecewa dengan kembalinya Dico Ganinduto. Pasalnya, selama ini di Kabupaten Kendal tidak memiliki peta pembangunan yang signifikan.
"Saya sebagai lembaga di Kendal, sangat menyayangkan hal itu. Yang lebih disayangkan lagi kenapa KPU mau menerima pendaftaran saudara Dico, yang sebenarnya kan KPU sudah tau," tegasnya.
"Lalu (KPU) sudah menerima pendaftaran saudara Tika-Benny lewat PKB. Usut punya usut kami telusuri, Dico berani mendaftar di KPU Kendal karena ada surat pengantar pendaftaran ke KPU dari ketua DPC PKB Kendal, saudara Muhammad Makmun," sambungnya.
Dalam hal kegaduhan ini, Ketua Formal ini meminta pertanggung jawaban Muhammad Makmun yang menandatangani surat pengantar pendaftaran Dico Ganinduto-Ustadz Ali ke KPU Kendal.
"Dengan kegaduhan ini. Makmun harus bertanggung jawab. Jangan sembunyi tangan. Jelas ini harus bertanggung jawab," tegasnya.
"Kalau ada geger-gegernya di Kendal masalah Pilkada, tentu makmun harus bertanggung jawab karena dialah yang memberikan surat pengantar saudara Dico," lanjutnya.
Tak hanya itu, Unggul meminta masyarakat Kendal harus jeli dalam kekisruhan Pilkada Kendal 2024. Dia mengajak masyarakat untuk mengawal ketat tahapan Pilkada, termasuk mengawal KPU dan Bawaslu Kendal.
"Saya kira sekali lagi masyarakat harus jeli dan perlu pengawalan ketat di KPU Kendal," kata Unggul.
Terkait pengajuan sengketa penolakan berkas pendaftaran Dico-Ustadz Ali, Ketua Formal ini meminta Bawaslu bersifat netral. Lantaran, Bawaslu Kendal merupakan lembaga pengawasan.
"Harus netral tidak boleh memihak. Tapi orang-orang pendukung Dico juga harus menyadari bahwa undang-undang KPU itu peraturannya kalau sudah mendaftarkan satu calon tidak boleh ditarik atau tidak bisa mencalonkan yang kedua kalinya," tandasnya.
Dukungan untuk mengawal tahapan Pilkada Kendal 2024 ini dilakukan dengan pemasangan karangan bunga di Kantor Bawaslu Kendal. (dev/bas)
Editor : Baskoro Septiadi