RADARSEMARANG.ID, Kendal - Pemerintah Kabupaten Kendal terus berupaya menuntaskan program dana dusun atau Bantuan Keuangan Khusus (BKK).
Namun, tahun ini masih ada 410 dusun di Kabupaten Kendal yang belum tersentuh alokasi dana dusun.
Pada 2024, akan ada 56 titik dusun yang mendapat alokasi BKK. Hal itu sesuai dengan penetapan APBD yang telah direncanakan dengan nilai total mencapai Rp 6,1 miliar.
"Titik ini tidak merata di semua kecamatan. Jadi ada yang tidak mendapatkan alokasi dana dusun tahun ini," kata Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (Dispermasdes) Kendal Yanuar Fatoni.
Yanuar menerangkan, rata-rata tiap dusun mendapat bantuan dana sebesar Rp 100 juta. Bantuan itu digunakan untuk infrastruktur dusun untuk percepatan pembangunan desa.
Meski begitu, masih ada 410 dusun dari total 1.115 dusun di Kabupaten Kendal yang belum tersentuh bantuan ini.
"Artinya ada Rp 41 miliar yang perlu disiapkan untuk menuntaskan program ini," terangnya usai Rakor Tenaga Pendamping Profesional Kamis (21/3).
Yanuar menambahkan, pihaknya juga melakukan pembinaan dan sosialisasi terkait program ini. Selain itu, meminta 113 Tenaga Pendamping Profesional (TPP) untuk ikut serta menyukseskan program ini.
"Satu TPP mendampingi 3 desa. Dan fungsi pendamping ini untuk memaksimalkan penyerapan anggaran. Termasuk telah kami bahas terkait data Indeks desa membangun (IDM) hingga usulan BKK dana dusun dalam rakor ini," tambahnya.
Sementara Ahmad Yusuf, pendamping Desa Gempolsewu mengatakan, dia bersama pendamping lainnya dimintai bantuan untuk memaksimalkan program BKK di Kabupaten Kendal.
Pihaknya akan membantu pemerintah desa dalam pembangunan skala desa. Termasuk terlibat rutin dalam program-program unggulan tingkat desa.
"Ini kami menanggapi permintaannya pak bupati. Barangkali, supaya pemerintah desa lebih fokus lagi dalam penataan pembangunan yang ada di desa," katanya.
Tak hanya itu, pendamping desa juga membantu memberi masukan kepada pemerintah desa. Hanya saja, terdapat kendala terkait pembagian tupoksi yang tidak berjalan semestinya.
"Itu kesulitannya. Karena cenderung program ini didominasi oleh satu dua orang. Jadi tidak maksimal pembangunannya," tandas Yusuf. (dev/bas)
Editor : Baskoro Septiadi