RADARSEMARANG.ID, Kendal - Pemkab Kendal pesimis bisa mencapai target Pendapatan Asli Daerah (PAD) tahun ini. Sebab, ada sejumlah ganjalan yang membuat PAD tidak bisa optimal.
Sekretaris Daerah (Sekda) Kendal Sugiono mencontohkan, penetapan SPPT PBB tahun ini yang tidak sesuai rencana. Target awal Rp 115 miliar, sementara awal Agustus ini baru tercapai Rp 13,6 miliar.
"Untuk mengejar target itu terlalu memberatkan masyarakat. Maka Pak Bupati mengambil kebijakan agar tidak dijalankan dulu. Sehingga ada penurunan PAD sekitar Rp 60 miliar. Itu yang membuat pemkab harus refocusing," terangnya usai Rakor Evaluasi Pengawasan Anggaran tahun 2023.
Menurut Sekda, tingginya target PAD menjadi penyebab refocusing anggaran di Pemkab Kendal.
Akibatnya, sejumlah proyek dan program terpaksa ditunda. Penyebab refocusing lain, lanjut Sugiono, yakni dana transfer dari pemerintah pusat untuk gaji PPPK tidak maksimal.
Awalnya pemkab memasang Rp 60 miliar untuk gaji PPPK. Tapi hanya terealisasi Rp 18 miliar.
Artinya ada Rp 42 miliar yang tidak tertransfer ke anggaran pemkab lantaran PPPK tidak memenuhi kebutuhan. Hal itu juga membuat rencana belanja daerah tidak bisa tercapai.
"Untuk mengurangi belanja maka ada refocusing. Di antaranya tidak ada makan minum saat rapat, tidak ada rapat di luar kota kecuali diundang. Karena harus menghemat SPPD luar kota juga," jelas Sugiono.
Sekda menambahkan, akibat penambahan anggaran ini sejumlah proyek mesti ditunda. Namun, dia belum bisa membeberkan proyek apa saja yang ditunda tahun ini.
"Yang ditunda masih belum bisa disampaikan. Yang sudah pasti adalah acara luar kota, makan minum, dan belanja operasional juga berhemat," tambahnya.
Terpisah, Kepala Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kendal Abdul Wahab mengakui, tahun ini ada penurunan target PBB. Namun, dia optimistis bisa menutup kekurangan anggaran dengan pajak sektor lainnya.
"Kami pelan-pelan menyadarkan masyarakat juga bahwa membayar pajak itu sangat penting untuk pembangunan daerah," ujarnya Kamis (3/8).
Wahab juga melakukan integrasi dan edukasi kepada masyarakat terkait tunggakan pajak yang tinggi. "Target di RPJMD itu juga terlalu tinggi. Dan realisasinya masih sulit," tandasnya. (dev/zal)
Editor : Baskoro Septiadi