Ketua KPU Kendal Hevy Indah Oktaria mengatakan, hal itu berdasarkan hasil rapat kerja (Raker) dan Rapat Dengar Pendapat (RDP) oleh KPU RI bersama Bawaslu, DKPP, Komisi II DPR RI, dan Mendagri.
Tidak ada pemunduran atau penundaan waktu pelaksanaan Pemilu Serentak 2024. Baik Pemilihan Presiden (Pilpres), Pemilihan Legislatif (Pileg) maupun Pemilihan kepala daerah (Pilkada) dalam Hal ini Pilbup, Pilwakot dan Pilgub.
Pemilu serentak (Pilpres dan Pileg) Rencananya akan dilaksanakan 14 Februari 2024. Sedangkan Pilkada dilaksanakan 27 November 2024. Saat ini masing-masing KPU daerah sedang menunggu tahapan baik Pemilu Serentak maupun Pilkada Serentak. Sesuai UU Undang-undang (UU) RI Nomor 10 Tahun 2016, tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Wali Kota.
"Dalam Pasal 201 ayat 8 disebutkan, pemungutan suara serentak nasional dalam Pemilihan Gubernur, Bupati dan Wali Kota di seluruh wilayah Indonesia dilaksanakan pada bulan November 2024,” katanya.
Ia menambahkan, seharusnya periodisasi Bupati dan Wakil Bupati Kendal adalah 2021-2026. Meski begitu, itu tidak menjadi penghalang. Sebab dalam UU RI Nomor 1 tahun 2015 tentang penetapan peraturan pemerintah pengganti UU nomor 1 tahun 2014 tentang pemilihan gubernur, bupati, dan walikota menjadi undang-undang.
Tepatnya dalam Pasal 202 ayat 4. Dimana Gubernur, Bupati, dan Walikota yang masa jabatannya kurang dari lima tahun dikarenakan pelaksanaan adanya Pilkada Serentak, maka diberikan kompensasi uang sebesar gaji pokok dikalikan jumlah bulan yang tersisa serta mendapatkan hak pensiun untuk satu periode. “Jadi tetap mendapatkan hak gaji pokoknya sesuai masa periode menjabat,” ujarnya.
Sementara untuk Pilpres, juga tidak bakal ada pemunduran waktu. Sesuai hasil rapat dengar pendapat Pilpres dan Pileg akan dilaksanakan 14 Februari 2014. “Jadi lebih dulu Pemilu daripada Pilkada Serentak,” tambahnya. (bud/fth)
Editor : Agus AP