RADARSEMARANG.ID, Kajen - Sebanyak 500 mahasiswa Universitas Islam Negeri K.H. Abdurrahman Wahid (UIN Gus Dur) Pekalongan bakal lebih tenang menjalani Kuliah Kerja Nyata (KKN).
Pasalnya, mereka telah resmi terdaftar sebagai BPJS Ketenagakerjaan.
Perlindungan jaminan sosial mahasiswa KKN UIN Gus Dur Pekalongan ini merupakan program kerja sama antara Kementerian ATR/BPN dan BPJS Ketenagakerjaan.
Perlindungan ini mencakup jaminan kecelakaan kerja dan jaminan kematian, dengan premi (iuran) sebesar Rp16.800 per peserta.
Premi tersebut ditanggung oleh Kementerian ATR/BPN RI karena mahasiswa KKN ini akan terjun ke lapangan untuk penyertifikatan ribuan bidang tanah wakaf di wilayah Pekalongan raya.
Para mahasiswa akan bekerja selayaknya pegawai Badan Pertanahan Nasional (BPN), mulai dari proses pengukuran tanah hingga penerbitan sertifikat tanah wakaf.
Kepala Kantor BPJS Ketenagakerjaan Pekalongan Widhi Astri Aprillia Nia menjelaskan, mahasiswa KKN juga termasuk kelompok yang perlu dilindungi.
Sebab mereka terjun langsung ke masyarakat dan menghadapi berbagai risiko di lapangan.
"Mahasiswa saat KKN itu sebenarnya bekerja juga, mengaplikasikan ilmunya kepada masyarakat. Dalam proses itu ada potensi risiko kecelakaan kerja bahkan kematian. Karena itu mereka perlu jaminan sosial ketenagakerjaan,” ujar Widhi yang menghadiri Penerjunan Mahasiswa KKN UIN Gus Dur Pekalongan, Senin (14/10/2025).
Widhi menambahkan, kerja sama antara UIN Gus Dur dan BPJS Ketenagakerjaan di Pekalongan sudah terjalin sejak 2023.
Ia mengapresiasi kepedulian kampus terhadap keselamatan mahasiswanya.
“Civitas akademika UIN Gus Dur ini luar biasa, mereka sangat memperhatikan keselamatan mahasiswanya. Kami berharap kampus lain juga meniru langkah ini,” imbuhnya.
Sementara itu Direktur Human Capital dan Umum BPJS Ketenagakerjaan Abdur Rahman Irsyadi menyebut, program ini merupakan bagian dari sinergi antara BPJS Ketenagakerjaan dengan Kementerian ATR/BPN.
“Kerja sama ini dimulai dengan UIN Gus Dur Pekalongan dan akan diperluas ke seluruh universitas Islam negeri di Indonesia. Mereka menjalankan KKN tematik ekoteologi dan pertanahan yang memang punya risiko di lapangan,” kata Abdur Rahman.
Ia menegaskan, meskipun sifatnya belum wajib, perlindungan bagi mahasiswa magang atau KKN sudah diatur dalam peraturan perundang-undangan.
Karena itu, kata dia, BPJS Ketenagakerjaan terus mendorong agar semua kampus memberikan perlindungan bagi mahasiswanya.
“Kami sudah beberapa kali menerima klaim kecelakaan kerja maupun kematian dari mahasiswa yang sedang magang atau KKN. Artinya, risiko itu nyata ada,” jelasnya.
Terpisah, salah seorang mahasiswa KKN UIN Gus Dur Pekalongan Syifaul Fuaddah mengaku senang dengan adanya program jaminan BPJS Ketenagakerjaan untuk mahasiswa KKN ini.
"Tentunya senang dan akan lebih tenang dalam menjalani KKN. Apalagi lokasi KKN saya di Petungkriyono yang memang rawan bencana. Beberapa waktu lalu ada longsor di sana. Jadi misalnya nanti terjadi apa-apa, kami sudah terjamin BPJS Ketengakerjaan. Tapi, ya, doa kami tetap semoga tidak terjadi apa-apa sih," ungkapnya. (nra)
Editor : Baskoro Septiadi