RADARSEMARANG.ID, KAJEN – Masih tingginya kasus korupsi di Indonesia, termasuk kasus korupsi di pemkab/pemkot. Berdasarkan data Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) semester I (Januari-Juni) 2019, dari 63 kasus tindak pidana korupsi, 29 kasus diantaranya terjadi di pemkab/pemkot.
Terjadi karena berbagai faktor. Salah satunya adalah karena masih rendahnya integritas. Oleh karena itu KPK memandang perlu menggalakkan pendekatan pemberantasan korupsi melalui upaya membangun integritas.
Hal itu terungkap saat Sekda Kabupaten Pekalongan Mukaromah Syakoer, memberikan sambutan dalam sosialisasi pelaksanaan Survei Penilaian Integritas (SPI) di Hotel Santika Pekalongan Rabu (2/10). Survei dilakukan oleh Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Pekalongan bersama Inspektorat Kabupaten Pekalongan.
Menurut Sekda, kehadiran integritas Individu, organisasi, nasional, merupakan pertahanan terbaik untuk mencegah terjadinya korupsi. “Karena tanpa integritas, sebaik apapun sistem yang diterapkan, akan terus muncul korupsi,” ungkap Mukaromah.
Mukaromah juga mengatakan tujuan dilaksanakannya SPI ini, adalah untuk memetakan risiko korupsi dan membangun upaya-upaya pencegahan korupsi, sistem integritas serta sistem antikorupsi, dengan fokus pada beberapa OPD yaitu Dinas Perhubungan, Kesehatan, Infrastruktur, Penanaman Modal, Perizinan, Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah serta Pengadaan Barang/Jasa.
“Integritas dalam konteks pemerintahan adalah penggunaan kekuasaan resmi atau wewenang oleh para pejabat publik untuk tujuan-tujuan yang sah menurut hukum. Keteguhan aparatur antara birokrasi dan pejabat publik untuk tidak meminta atau menerima apapun yang bukan menjadi haknya merupakan bentuk integritas yang dapat membantu mendukung terciptanya good governance,” kata Sekda.
Sementara itu, Bupati Pekalongan Asip Kholbihi menegaskan bahwa pihaknya mendukung terwujudnya good governance tersebut. KPK merancang SPI yang dapat dilaksanakan secara mandiri oleh kementerian, lembaga dan pemerintah daerah. SPI hadir untuk mengindikasikan adanya perilaku korupsi dan mengukur tingkat integritas dalam suatu lembaga pemerintahan dari sisi internal, eksternal, maupun laporan-laporan terkait.
“Penilaian integritas dilakukan pada integritas internal melalui survei pegawai , integritas eksternal melalui masyarakat penerima layanan publik, penilaian eksternal melalui narasumber ahli dan faktor koreksi melalui laporan aduan masyarakat dan dokumen LKHPN,” tegas bupati. (thd/zal) Editor : Agus AP