RADARSEMARANG.ID, Semarang - Gubernur Jawa Tengah, Ahmad Luthfi, meminta World Cleanup Day (WCD) 2026 tidak berhenti sebagai gerakan bersih-bersih sesaat. Ia meminta momentum tersebut menjadi gerakan berkelanjutan untuk mengubah kesadaran dan perilaku masyarakat dalam menangani sampah dari sumbernya.
Ahmad Luthfi menilai, kesadaran masyarakat menjadi kunci utama dalam menyelesaikan persoalan sampah. Karena itu, momentum WCD dinilai penting untuk memperkuat keterlibatan masyarakat sekaligus membangun tanggung jawab bersama terhadap sampah yang dihasilkan.
“Yang paling pokok adalah kesadaran. Makanya, kegiatan ini menjadi momentum yang sangat baik. Saya setuju, nanti kita dukung,” kata Luthfi saat menerima audiensi pengurus WCD Jawa Tengah di kantornya, Selasa (11/8/2026).
Menurut Luthfi, persoalan sampah tidak bisa hanya dibebankan kepada pemerintah. Penanganannya membutuhkan kolaborasi antara pemerintah, masyarakat, komunitas, dunia usaha, hingga lembaga pendidikan.
Pemerintah kabupaten/kota, kata dia, juga perlu mengembangkan sistem pengelolaan sampah yang disesuaikan dengan karakteristik dan kebutuhan masing-masing daerah.
Sejumlah daerah di Jawa Tengah telah mulai mengembangkan pengolahan sampah menjadi refuse-derived fuel (RDF), di antaranya Cilacap dan Banyumas. Sementara daerah lain seperti Kota Semarang, Pekalongan, dan Tegal terus didorong untuk memperkuat pengelolaan sampah secara terpadu.
Luthfi berharap WCD mampu memperluas gerakan tersebut hingga ke lebih banyak daerah. Bupati dan wali kota serta seluruh pemangku kepentingan diharapkan terlibat sehingga penanganan sampah tidak berhenti pada kegiatan seremonial.
“Harapannya nanti bisa menjangkau lebih banyak daerah dan melibatkan bupati, wali kota, serta seluruh stakeholder,” ujarnya.
Leader WCD Jawa Tengah, Septiany Punti Dewi, mengatakan, rangkaian World Cleanup Day tahun kedelapan di Jawa Tengah akan berlangsung pada 17 Agustus hingga 28 Oktober 2026.
Mengusung tema “Bebersih Pemuda-Pemudi untuk Memerdekakan Sampah”, kegiatan tersebut akan melibatkan berbagai elemen masyarakat.
“World Cleanup Day dilaksanakan di lebih dari 200 negara dan Indonesia menjadi salah satunya. Kebetulan tahun ini merupakan tahun kedelapan. Alhamdulillah, Jawa Tengah selalu mendapatkan peringkat pertama untuk jumlah relawan terbanyak,” kata Septiany.
Menurut dia, capaian Jawa Tengah sebagai daerah dengan jumlah relawan terbanyak tidak lepas dari dukungan pemerintah, dinas lingkungan hidup, komunitas, relawan, serta masyarakat.
Melalui audiensi dengan Gubernur Jawa Tengah, WCD berharap dukungan terhadap gerakan tersebut semakin luas, terutama dalam mendorong perubahan perilaku masyarakat.
“Kami berharap kegiatan ini menjadi pemantik. Mungkin orang melihat World Cleanup Day hanya sebagai kegiatan satu hari, tapi yang sudah kami lakukan lebih dari itu. Kami juga melakukan pendampingan dan edukasi ke kampus, sekolah, serta desa-desa,” ujarnya.
Koordinator Program WCD Jawa Tengah, Purnawirawan, mengatakan, salah satu program yang telah dijalankan adalah Zero Waste School atau Sekolah Bebas Sampah di Kabupaten Kudus.
Program tersebut tidak hanya menyasar siswa, tetapi juga para guru. Menurutnya, guru memiliki peran penting sebagai teladan dalam membangun kebiasaan pengelolaan sampah sejak dini.
“Sekolah sebagai tempat pembelajaran perlu menanamkan kesadaran kepada peserta didik. Harapannya, kebiasaan tersebut kemudian diterapkan di rumah,” katanya.
Pendampingan serupa juga dilakukan di sejumlah desa. WCD menilai, tantangan terbesar dalam pengelolaan sampah bukan hanya persoalan sarana dan sistem, tetapi juga pola pikir masyarakat.
Masih ada sebagian masyarakat yang menganggap persoalan sampah sepenuhnya menjadi tanggung jawab pemerintah setelah membayar retribusi.
Karena itu, edukasi berkelanjutan perlu berjalan beriringan dengan penerapan regulasi dan sanksi. Masyarakat diharapkan memahami bahwa tanggung jawab pengelolaan sampah dimulai dari sumbernya, bukan ketika sampah sudah berada di tempat pembuangan.
WCD Jawa Tengah juga telah mendampingi penerapan konsep zero waste di salah satu perguruan tinggi.
Hasilnya, pada 2024 residu yang dibuang kampus tersebut berhasil ditekan hingga sekitar 10 persen dari total sampah. Sampah yang masih memiliki nilai ekonomi dipilah dan dijual, sementara hasilnya dimanfaatkan untuk membantu pemberian beasiswa kepada mahasiswa.
Pada 2025, kampus tersebut disebut telah mencapai kondisi zero waste. Keberhasilan itu selanjutnya akan dikembangkan menjadi model pembelajaran bagi perguruan tinggi lain.
Langkah tersebut menunjukkan bahwa pengelolaan sampah tidak hanya berdampak terhadap lingkungan, tetapi juga dapat menciptakan nilai ekonomi dan manfaat sosial bagi masyarakat.
Melalui dukungan pemerintah dan perluasan gerakan WCD, pengelolaan sampah di Jawa Tengah diharapkan bergerak dari sekadar aksi bersih-bersih menuju perubahan perilaku yang berlangsung terus-menerus, dimulai dari rumah, sekolah, kampus, desa, hingga lingkungan masyarakat. (*)
Editor : Baskoro Septiadi