RADARSEMARANG.ID - Suara kentongan menggema di kawasan Kantor Gubernur Jawa Tengah, Jumat (24/7). Itu menjadi penanda berakhirnya aksi tiga hari yang digelar Aliansi Jateng Guyub. Di hari terakhir, massa tak lagi membawa tampah atau berbagi sayur, melainkan membunyikan bambu sebagai simbol panggilan kepada penguasa.
Hari pertama, mereka menggelar ritual nyiwer sebagai tolak bala. Hari kedua, mereka membuka dapur rakyat dan memasak bersama, menggambarkan program makan bergizi gratis versi rakyat. Kali ini, giliran kentongan yang dibunyikan.
Koordinator Jateng Guyub Joko Priyanto mengatakan bunyi kentongan dipilih sebagai simbol panggilan kepada penguasa agar bersedia menemui massa. Selain itu harapannya mereka juga mendengarkan aspirasi masyarakat yang datang dari berbagai daerah di Jawa Tengah
"Kentongan itu zaman dulu simbol komunikasi antar desa tetangga, terkait hari ini kita kentongan itu, sebagai tanda bahaya, kami lihat Jateng bahaya lagi, kita bunyikan," katanya.
Menurutnya, persoalan yang mereka soroti meliputi kerusakan lingkungan dan kriminalisasi terhadap warga yang memperjuangkan ruang hidup. Kasus tersebut disebut terjadi di sejumlah daerah, di antaranya Kendal, Pati, Rembang, Blora, Jepara, Magelang, dan Klaten.
Usai berunjuk rasa, perwakilan massa akhirnya diterima Pemerintah Provinsi Jawa Tengah untuk berdiskusi di Co Working Space Kantor Gubernur. Melalui forum tersebut, massa menyampaikan berbagai aspirasi secara langsung kepada jajaran Pemprov.
Salah satunya Petani dari Rembang Sutinah. Ia menyampaikan agar tambang di wilayah Gunung Kendeng dihentikan baik yang legal maupun non ilegal. Sebab mayoritas masyarakat di sana bekerja sebagai petani. Jumlah tambang yang banyak dan masif bertambah membuat lahan pertanian mereka terus menyempit.
"Di Rembang Kecamatan Gunem di sana banyak tambang, di sana mayoritas pertanian, bertani jagung, padi, dan lain-lain, banyaknya tambang yang masif menjadikan lahan pertanian berkurang. Kalau nggak ada lahan kita nggak bisa bertani," ungkapnya.
Selain itu Sutinah juga menginginkan agar pabrik semen di wilayahnya dihentikan. Sebab banyak masyarakat yang sakit dan menyerang paru-paru.
"Tambang yang amsif dan pabrik semen menganggu, karena banyak tetangga saya yang amsuk rumah sakit karena paru-paru terkena ispa. Karena itu saya minta petani diprioritaskan," akunya.
Tak lama berselang, Gubernur Jawa Tengah Ahmad Luthfi turut hadir menemui peserta aksi. Luthfi mengapresiasi aksi yang berlangsung tertib selama tiga hari ini. Ia menjelaskan seluruh aspirasi yang disampaikan akan ditindaklanjuti melalui mekanisme pemerintahan.
"Saya hargai sekali Bapak Ibu sudah tiga hari di sini dan konsepnya sudah diberikan asisten. Sudah ada semuanya. Saya mohon maaf kemarin, kemarin, kemarin tidak bisa menyertai," ujarnya.
Ia menegaskan pelayanan kepada masyarakat tidak bergantung pada satu orang. Melainkan dijalankan melalui seluruh perangkat pemerintahan. Karena itu pihaknya meminta agar masyarakat bersabar. Nantinya aspirasi mereka akan ditindaklanjut satu per satu.
"(Pemerintah) Bukan one man show, bukan Superman yang semuanya harus di atas kita. Asisten kita semuanya ada dan semuanya bisa bertanggungjawab," katanya.
Menanggapi tuntutan mengenai dugaan kriminalisasi warga, Luthfi menegaskan persoalan tersebut bukan menjadi kewenangan pemerintah provinsi, namun merupakan bagian dari proses penegakan hukum. Kendati demikian, Luthfi memastikan setiap aduan masyarakat akan ditindaklanjuti. Ia mengaku akan turun langsung melihat persoalan yang dilaporkan warga.
"Saya akan datangi semua aduan yang masuk ke tempat saya. Saya akan datangi satu-satu," tegasnya. (kap)
Editor : Baskoro Septiadi