RADARSEMARANG.ID, Brebes - Perjuangan Gubernur Jawa Tengah Ahmad Luthfi memperkuat ketahanan pangan dan melindungi petani dari ancaman kemarau panjang mendapat respons konkret dari pemerintah pusat.
Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman menyetujui penambahan bantuan pompa air hingga total 7.000 unit untuk Jawa Tengah, sekaligus memberikan apresiasi atas kepemimpinan Ahmad Luthfi yang dinilai berhasil menjadikan provinsi ini sebagai salah satu penopang utama pangan nasional.
Komitmen tersebut disampaikan Amran saat menghadiri groundbreaking Peternakan Sapi Perah Terpadu PT Global Dairi Bersama di Desa Karangbale, Kecamatan Larangan, Kabupaten Brebes, Senin (20/7/2026).
“Pak Gubernur Ahmad Luthfi ini hebat, penopang pangan Indonesia. Beliau itu rajin sekali. Saya lihat kerja beliau itu, Jawa Tengah penghasil beras nomor dua sekarang,” kata Amran.
Tak berhenti pada apresiasi, Amran langsung merespons permohonan Ahmad Luthfi terkait kebutuhan pompa air untuk menghadapi musim kemarau. Dari sebelumnya 2.000 unit yang telah dialokasikan, Kementerian Pertanian menambah 5.000 unit lagi sehingga total bantuan mencapai 7.000 pompa.
“Pompa dan irpom (irigasi perpompaan), bantu semuanya. Jangan sampai petani Jateng kekurangan pompa dan kekurangan air. Kemarin sudah ada dua ribu pompa itu sudah sampai belum, nanti aku tambah lagi lima ribu. Jadi sekarang tujuh ribu dulu,” tegasnya.
Baca Juga: Jateng Makin Dilirik Investor, Peternakan Sapi Perah Senilai Rp1,2 Triliun Mulai Dibangun
Selain pompa air, Kementerian Pertanian juga akan menyalurkan bantuan benih padi dan jagung, traktor, serta berbagai sarana produksi pertanian lainnya untuk menjaga produktivitas pertanian Jawa Tengah.
Amran menegaskan, ketersediaan air menjadi faktor kunci dalam menjaga produksi pangan nasional. Berkat kerja keras petani, Indonesia kini mampu mencapai swasembada beras lebih cepat dari target yang ditetapkan pemerintah.
“Kita sudah tidak impor beras, stok beras kita juga terbesar. Capaian kita luar biasa, kesejahteraan meningkat. Ini ada datanya, yang mengakui itu dunia,” ujarnya, merujuk pada data Organisasi Pangan dan Pertanian Dunia (FAO).
Sebelumnya, Ahmad Luthfi menjelaskan produksi padi Jawa Tengah pada 2025 mencapai 9,7 juta ton atau berkontribusi sekitar 15,6 persen terhadap produksi nasional. Pada 2026, pemerintah pusat menaikkan target produksi menjadi 10,5 juta ton.
Untuk memenuhi target tersebut, Pemprov Jawa Tengah bersama pemerintah kabupaten/kota memperkuat perlindungan lahan sawah melalui program Lahan Sawah Dilindungi (LSD). Berkolaborasi dengan Kementerian ATR/BPN, penetapan luas baku sawah di Jawa Tengah telah mencapai sekitar 87 persen.
“Jawa Tengah merupakan lumbung pangan nasional yang lahan pertaniannya harus kita pertahankan sehingga kami mengundang Menteri ATR/BPN bersama para bupati dan wali kota untuk mempercepat penetapan luas baku sawah,” ujar Ahmad Luthfi.
Di hadapan Menteri Pertanian dan Ketua Komisi IV DPR RI Siti Hediati Soeharto, Ahmad Luthfi juga kembali menyampaikan harapan agar usulan bantuan 17.000 pompa air yang telah diajukan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah dapat direalisasikan secara bertahap.
“Mohon kiranya surat yang kami haturkan bisa direalisasikan terkait bantuan pompa sebanyak 17.000 sehingga target lumbung pangan 2026 dapat terpenuhi di Jawa Tengah,” katanya.
Menghadapi musim kemarau, Pemprov Jawa Tengah juga memperkuat langkah mitigasi melalui Surat Edaran Gubernur yang diterbitkan sejak 9 Juni 2026. Kebijakan tersebut menjadi pedoman bagi seluruh pemerintah daerah dalam mengantisipasi kekeringan dan kebakaran hutan serta lahan, termasuk memastikan embung dan sumber air tetap berfungsi menopang kebutuhan irigasi.
Berdasarkan data BPBD Jawa Tengah, sedikitnya 16 kabupaten/kota telah menetapkan status siaga kekeringan. Untuk memenuhi kebutuhan masyarakat, sejak 5 Juni hingga 14 Juli 2026 telah disalurkan 3.258.000 liter air bersih melalui 660 tangki kepada 30.378 kepala keluarga atau sekitar 81.297 jiwa di 15 kabupaten.
Distribusi air bersih dilakukan melalui kolaborasi Pemerintah Provinsi Jawa Tengah, pemerintah kabupaten, BPJS Kesehatan, Balai Besar Wilayah Sungai Serayu Opak, serta sejumlah BUMD melalui program tanggung jawab sosial perusahaan (CSR).
Kolaborasi tersebut menjadi bagian dari upaya menjaga masyarakat tetap terlindungi sekaligus memastikan sektor pertanian tetap mampu menopang ketahanan pangan nasional. (*)
Editor : Baskoro Septiadi