RADARSEMARANG.ID, Semarang - Pemerintah Provinsi Jawa Tengah terus berupaya menyelamatkan PT Pusat Rekreasi dan Promosi Pembangunan (PRPP) Jawa Tengah yang masih merugi.
Salah satu langkah yang ditempuh ialah mencari investor untuk merevitalisasi kawasan seluas 40 hektare tersebut. Kebutuhan investasinya diperkirakan mencapai Rp 2 triliun.
Kepala Biro BUMD dan BLUD Setda Jateng Agus Prasutio mengatakan, PRPP menjadi satu-satunya BUMD nonkeuangan yang hingga kini masih merugi. Berbeda dengan BUMD lainnya yang terus mencatat tren peningkatan aset maupun dividen.
Baca Juga: Tolak Hukum Tebang Pilih! Massa Gedor Kejati Jateng Tuntut Pengusutan TPPU Jampidsus
Menurutnya, kerugian PRPP dipicu sejumlah persoalan yang terjadi bertahun-tahun. Mulai dari sengketa lahan yang baru tuntas pada 2023, dampak pandemi Covid-19 yang melumpuhkan sektor pariwisata, hingga pembentukan cadangan penyusutan aset saat proses due diligence pada 2021.
Kondisi tersebut membuat perusahaan masih menanggung rugi kumulatif sehingga belum mampu menyetor dividen kepada Pemprov Jateng.
Posisi kerugian kumulatif PRPP hingga 2025 tembus Rp 23,1 miliar. Awalnya pada 2021 kerugiannya hanya Rp 16 miliar, 2022 tembus Rp 18 miliar, 2023 menjadi Rp 19 miliar, tahun 2024 kerugiannya Rp 21 miliar.
"Posisi terakhir (tahun 2024) Rp 21 miliar itu sejak Covid-19," kata Agus.
Ia mengungkapkan, sejumlah investor luar negeri telah datang untuk melihat langsung potensi kawasan PRPP.
Di antaranya berasal dari Australia, Brunei, dan China. Namun hingga kini proses penjajakan masih terus berjalan.
"Brunei sudah datang. China sudah ada. Australia sudah paparan semua. Pak Gub (Ahmad Luthfi) sendiri yang memaparkan," k imbuhnya.
Pihaknya mengatakan sebelumnya persoalan lahan menjadi kendala investor menanamkan modalnya di PRPP.
Baca Juga: Usai Kasus MBG Terbongkar, Kejari se-Jateng Sisir Seluruh SPPG
Sehingga negara yang berkunjung hanya wait and see dan belum memberikam kepastian.
Menurutnya selama persoalan lahan belum selesai, aktivitas PRPP dulunya hanya mengandalkan operasional rutin di kawasan Grand Maerakaca dan penyelenggaraan kegiatan di dalam kompleks PRPP.
"Investor (dulu) melihat lahannya masih bermasalah sehingga mereka memilih menunggu. Akhirnya aktivitas yang berjalan ya hanya seperti yang sekarang kita lihat di PRPP dan Grand Maerakaca" tutur Agus.
Kini selain memburu investor, Pemprov juga mengoptimalkan kolaborasi antarbadan usaha milik daerah (BUMD) agar aktivitas di PRPP tetap berjalan.
Baca Juga: Usai Kasus MBG Terbongkar, Kejari se-Jateng Sisir Seluruh SPPG
Berbagai kegiatan akan didorong digelar di kawasan tersebut sehingga operasional perusahaan tetap terjaga sembari menunggu realisasi investasi.
"PRPP itu bisa bertahan. Yang jelas tidak ada PHK. Paling tidak bisa melakukan operasional sehari-hari dan dapat memberikan keuntungan walaupun belum signifikan," pungkasnya. (kap)
Editor : Baskoro Septiadi