RADARSEMARANG.ID Semarang - Ketahanan pangan di Jawa Tengah (Jateng) kini menghadapi tantangan serius. Selama lima tahun terakhir, luas lahan sawah di Jateng hilang 79 ribu haktare.
Di saat yang sama, rencana pengajuan sembilan kawasan industri baru dinilai berpotensi mempercepat alih fungsi lahan pertanian.
Kondisi tersebut dinilai berpotensi mengganggu peran Jawa Tengah sebagai salah satu penopang pangan nasional.
Hal itu mencuat dalam rapat koordinasi Jawa Tengah sebagai lumbung pangan nasional yang digelar di Kantor DPR RI Jawa Tengah.
Anggota DPD RI, Abdul Kholik, menilai terdapat paradoks dalam kebijakan pemerintah terkait sektor pangan di Jawa Tengah.
Di satu sisi, pemerintah menempatkan Jawa Tengah sebagai daerah penumpu pangan nasional. Namun di sisi lain, kebijakan pembangunan justru berpotensi menekan sektor pertanian.
Ia mencontohkan adanya rencana sejumlah daerah yang ingin mengembangkan kawasan industri.
Langkah tersebut memang dinilai mampu mendorong pertumbuhan ekonomi, tetapi di sisi lain juga berpotensi mempercepat alih fungsi lahan pertanian.
“Ada sembilan kabupaten/kota ingin mengajukan untuk kawasan industri. Ya memang itu mungkin salah satu cara untuk mengangkat pertumbuhan ekonomi tapi risikonya langsung ke sektor pangan, dan itu terbukti dalam lima tahun Jawa Tengah itu luas tanamnya itu berkurang 79 ribu hektar,” ujar Kholik.
Berdasrkan data DPMPTSP Jawa Tengah, daerah di Jateng yang berpotensi menjadi kawasan industri itu ialah Kabupaten Rembang, Kabupaten Demak, Kota Semarang, Kabupaten Kendal, Kabupaten Batang, Kabupaten Brebes, Kabupaten Cilacap, Kabupaten Banyumas, Kabupaten Kebumen.
Menurutnya, apabila rencana pengembangan kawasan industri tersebut terealisasii, Maka alih fungsi lahan pertanian berpotensi semakin cepat. Hal itu dikhawatirkan akan berdampak pada ketahanan pangan di Jawa Tengah.
“Nanti kalau ada tambahan sembilan kawasan industri itu bisa dibayangkan berapa percepatan alih fungsi lahan ini,” lanjutnya.
Pihaknya menilai pemerintah pusat perlu memberikan dukungan yang lebih kuat jika benar-benar ingin menjadikan Jawa Tengah sebagai daerah penyangga pangan nasional.
Dukungan tersebut bisa berupa insentif khusus maupun kebijakan yang tidak menekan sektor pertanian.
Selain itu, ia juga menyoroti kebijakan pemerintah yang mendorong petani menanam komoditas tertentu tanpa disertai jaminan pasar. Kondisi ini berisiko membuat harga komoditas jatuh ketika produksi melimpah.
"Lagi-lagi kita hanya disuruh nanam tapi tidak tahu nanti siapa yang suruh menjadi off taker,” bebernya.
Sementara Kepala Bidang Perekonomian dan Sumber Daya Alam Bappeda Jawa Tengah, Erna Widijastuti, membenarkan adanya penurunan luas lahan baku sawah dalam beberapa tahun terakhir.
Menurutnya, data kajian menunjukkan alih fungsi lahan menjadi salah satu tantangan besar bagi sektor pertanian di Jawa Tengah.
“Kalau tadi sudah disampaikan sekitar 79 ribu hektar dalam kurun waktu 2019 sampai 2025. Artinya dalam kurun waktu itu kita mengalami penurunan yang luar biasa sampai 7,5 persen,” jelasnya.
Erna mengatakan, kondisi tersebut menjadi tantangan bagi pemerintah daerah untuk menjaga luas lahan pertanian, terutama di wilayah sentra produksi padi.
Ia menyebut penurunan lahan sawah terbesar tercatat di beberapa daerah sentra pertanian. Diantaranta Grobogan, Wonogiri, hingga Boyolali.
“Tentu (alih fungsi lahan) ini menjadi tantangan yang luar biasa buat semua pihak khususnya di Kabupaten Kota yang merupakan sentra-sentra produksi pertanian supaya bisa menjaga luasan baku sawahnya sehingga dapat mendukung program swasembada beras,” pungksnya. (kap)
Editor : Baskoro Septiadi