RADARSEMARANG.ID, Semarang - Banjir bandang yang melanda kawasan kaki Gunung Slamet pada 23–24 Januari 2026 masih menyisakan persoalan serius.
Selain merusak rumah dan infrastruktur, aliran banjir juga menyeret gelondongan kayu hingga ke wilayah hilir, seperti di Kabupaten Pemalang, Kabupaten Tegal, dan lainnya. Fenomena itu juga ramai diperbincangkan publik di media sosial.
Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan (DLHK) Provinsi Jawa Tengah (Jateng) Widi Hartanto pun angkat bicara.
Menurutnya banjir bandang di lereng Gunung Slamet dipicu kombinasi curah hujan ekstrem dan kondisi topografi yang curam.
Wilayah terdampak meliputi Kabupaten Pemalang, Tegal, Banyumas, hingga Purbalingga.
"Kalau kita cermati, memang terjadi curah hujan yang sangat tinggi, ditambah kondisi kelerengan yang tajam. Itu sangat mempengaruhi terjadinya bencana kemarin,” ujar Widi usai menghadiri forum diskusi Ikatan Sarjana Katolik Indonesia (ISKA) di Keuskupan Agung Semarang, Rabu (28/1).
Ia menjelaskan terkait gelondongan kayu yang terbawa banjir, masih dilakukan verifikasi bersama Kementerian Kehutanan.
Namun, identifikasi awal menunjukkan kayu tersebut berpotensi berasal dari hutan rakyat.
"Dengan Kementerian Kehutanan masih kami cek. Tapi kalau melihat beberapa itu ada kayu sengon misalnya, itu ada potensi memang dari hutan rakyat ya, dari lahan lahan-lahan yang memang baru panen untuk tanaman-tanaman sengon memang tanaman produksi untuk produksi kayu,” jelasnya.
Menurut Widi, hingga kini belum ditemukan indikasi kayu pinus yang biasanya berasal dari kawasan hutan lindung.
Karena itu, ia menegaskan belum bisa menyimpulkan kayu tersebut berasal dari kawasan konservasi.
“Tidak semuanya dari hutan lindung. Kami masih cek. Identifikasi sementara kemarin belum ditemukan kayu pinus,” katanya.
Ia juga menepis dugaan keterkaitan gelondongan kayu dengan aktivitas pembalakan liar maupun eksplorasi panas bumi (geotermal) maupun tambang.
“Belum ada indikasi ke sana. Yang geotermal itu sudah berhenti eksplorasinya beberapa tahun lalu,” tegasnya.
Isu banjir bandang di kaki Gunung Slamet hingga Pantura Jawa Tengah menjadi sorotan dalam Forum Diskusi ISKA Jawa Tengah bertema “Bencana Ekologis, Tanggung Jawab Hukum, dan Pertobatan Ekologis: Mencari Jalan Pemulihan Lingkungan Hidup” yang digelar di Rumah Uskup Pandanaran, Semarang.
Melalui forum tersebut, Doktor Ilmu Lingkungan Universitas Diponegoro (Undip) Sudharto P. Hadi menilai penanganan banjir selama ini masih didominasi pendekatan teknis jangka pendek dan bersifat reaktif.
Menurutnya banjir kerap dipersepsikan semata-mata sebagai ketidakmampuan sungai menampung air akibat sedimentasi dan erosi. Persepsi itu, kata dia, tidak sepenuhnya keliru, tetapi juga tidak menyentuh akar persoalan.
"Banjir itu dianggap karena sungai tidak mampu menampung air, lalu solusinya normalisasi. Betul, tapi tidak seluruhnya betul,” ungkapnya.
Ia menjelaskan, hampir seluruh daerah aliran sungai (DAS) di Indonesia berada dalam kondisi sakit akibat erosi, sedimentasi, dan sampah. Akibatnya, pemerintah cenderung merespons dengan normalisasi sungai.
“Dikeruk, dilebarkan, diperkuat tebingnya. Itu meningkatkan kapasitas sungai dan efektif dalam jangka pendek,” katanya.
Namun, Sudharto menegaskan sumber persoalan banjir justru berada di wilayah hulu. Jika kawasan hulu tidak ditangani, banjir akan terus berulang dengan intensitas dan frekuensi yang semakin tinggi.
“Pasokannya dari hulu. Kalau hulunya tidak ditangani, lama-lama daya dukungnya tidak memadai,” pungkasnya. (kap)
Editor : Baskoro Septiadi