RADARSEMARANG.ID, Semarang - Wakil Gubernur Jawa Tengah Taj Yasin Maimoen menanggapi Operasi Tangkap Tangan (OTT) yang menjerat Bupati Pati Sudewo.
Pihaknya pun mengimbau seluruh kepala daerah untuk menjaga integritas dan menjauhi praktik korupsi.
Taj Yasin mengaku baru mengetahui informasi OTT Bupati Pati dari pemberitaan media. Ia pun meminta semua pihak menghormati proses hukum yang sedang berjalan.
“Kami mendengar lewat media bahwa memang ada OTT ya terkait Bupati Pati," kata Taj Yasin saat ditemui di Wisma Perdamaian, Selasa (20/1).
Ia menjelaskan Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jawa Tengah (Jateng) mendukung langkah Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam penegakan hukum. Pihaknya pun masih menunggu kelanjutan proses hukum dari KPK.
“Kita sama-sama menunggu bagaimana nanti dari KPK memberikan penjelasan, lalu kami dari pemerintah Jawa Tengah tentu yang mendukung KPK untuk penegakan hukum," bebernya.
Pada kesempatan itu Taj Yasin mengingatkan seluruh kepala daerah di Jateng untuk menjaga integritas. Mereka diminta untuk menghindari praktik korupsi.
"Kami mengimbau kepada seluruh kepala daerah di Jawa Tengah khususnya, dan seluruh Indonesia, mari kita hindari, kita berintegritas, kita jaga bersama-sama untuk tidak melakukan tindakan-tindakan korupsi," tegasnya.
Menurutnya, selama KPK belum menyampaikan pengumuman resmi, pemerintah daerah (Pemda) diminta untuk tidak berspekulasi. Pemda juga diminta tetap menghormati seluruh tahapan hukum yang sedang berjalan.
“Kita masih nunggu semua ya, kita hormati proses-proses itu. Kita enggak bisa ngapa-ngapain selama masih belum ada pengumuman resmi dari KPK,” akunya.
Taj Yasin memastikan roda pemerintahan di Kabupaten Pati tetap berjalan normal. Pelayanan publik kepada masyarakat juga tetap berjalan meski proses hukum sedang berlangsung. Selain itu penanganan banjir di sana juga tetap berjalan.
"Pelayanan masyarakat di Pati tetap berjalan normal. Kita perlu pastikan normal, mereka tetap ada di pengungsian, mendapatkan pasokan makanan, obat-obatan, dan kami juga mengumumkan bahwa jangan sampai ada lagi masyarakat yang tidak tertangani terkait banjir," tandasnya. (kap)
Editor : Baskoro Septiadi