RADARSEMARANG.ID, Semarang - Ikatan Ahli Perencana (IAP) Jawa Tengah menggelar Rembug Tata Ruang Warga Jawa Tengah pada 19–20 Desember 2025 di Hotel Khas Semarang.
Forum ini menjadi ruang dialog strategis yang mempertemukan berbagai pemangku kepentingan untuk membahas tantangan dan arah penataan ruang serta pembangunan wilayah di Jawa Tengah.
Kegiatan ini diikuti oleh berbagai institusi dan organisasi lintas sektor, antara lain Mercy Corps Indonesia, INKINDO Jawa Tengah, PDAM Tirta Moedal, Forum DAS, Forum PRB, konsultan perencana, akademisi, hingga komunitas masyarakat. Kolaborasi tersebut diharapkan mampu mendorong perencanaan tata ruang yang lebih inklusif, adaptif, dan berkelanjutan.
Jawa Tengah saat ini menghadapi tantangan pembangunan yang semakin kompleks. Kerentanan kawasan pesisir dan daerah aliran sungai akibat perubahan iklim terus meningkat, diiringi dengan pertumbuhan kawasan perkotaan dan aglomerasi ekonomi yang pesat. Di sisi lain, masih banyak wilayah perdesaan, kawasan rawan bencana, serta kelompok masyarakat rentan yang membutuhkan perhatian serius dalam perencanaan pembangunan.
Kondisi tersebut menuntut pendekatan perencanaan yang tidak lagi sektoral, melainkan kolaboratif dan responsif terhadap dinamika lingkungan, sosial, dan ekonomi. Melalui forum ini, IAP Jawa Tengah mendorong pergeseran paradigma menuju perencanaan yang transformatif, lintas disiplin, serta melibatkan masyarakat sebagai subjek pembangunan.
Ketua Umum Pengurus Nasional IAP, Adriadi Dimastanto, S.T., M.Ars, menyampaikan bahwa tantangan profesi perencana ke depan akan semakin besar, seiring disahkannya Peraturan Menteri ATR/BPN Nomor 13 Tahun 2025.
"Kedepannya tantangan profesi akan bertambah, seiring dengan telah disahkannya Peraturan Menteri ATR/BPN no 13 Tahun 2025,” ujarnya.
Ia menegaskan, Ahli Perencana Kota tidak hanya bertanggung jawab menghasilkan dokumen rencana, tetapi juga mengawal implementasi dan pengendalian tata ruang.
“Sehingga para Ahli Perencana Kota tidak hanya bertanggungjawab dalam menghasilkan produk rencana, namun juga dalam mengawal implementasi dan juga berpartisipasi dalam pengendalian tata ruang," imbuhnya.
Sementara itu, Ketua IAP Jawa Tengah Arif Gandapurnama menyoroti tekanan daya dukung dan daya tampung lingkungan di Jawa Tengah, terutama di wilayah Pantai Utara.
“Jawa Tengah berada ditengah tekanan daya dukung dan daya tampung lingkungan,” katanya.
Menurutnya, kondisi tersebut menuntut kerja sama berbagai pihak agar tujuan pembangunan dapat tercapai secara berkelanjutan dengan pembagian sumber daya yang adil.
Forum ini mengangkat beragam tema, mulai dari ketahanan iklim kawasan pesisir dan DAS, pelestarian cagar budaya, pemanfaatan riset dan inovasi, hingga peran jurnalisme, komunitas perkotaan, Karang Taruna, dan PKK dalam mewujudkan kota yang inklusif dan berkeadilan. Pemanfaatan teknologi GIS juga menjadi salah satu sorotan penting dalam mendukung pengambilan keputusan berbasis data.
Dalam diskusi Jumat pagi (19/12), panel ketahanan iklim menekankan pentingnya pendekatan terintegrasi darat–laut dan partisipasi masyarakat sebagai alat mitigasi risiko.“isu ketahanan iklim telah diintegrasikan dalam revisi Perda Tata Ruang Jawa Tengah dengan pendekatan filosofis yang melihat darat dan laut sebagai satu kesatuan ekosistem,” ucap Basyier Gemaning Insani, Perencana di Bappeda Provinsi Jawa Tengah.
Pada panel riset dan pembangunan, ditegaskan perlunya mengarusutamakan hasil penelitian ke dalam proses perencanaan formal.“Penelitian tidak lagi diposisikan sebagai aktivitas akademik yang berdiri sendiri, melainkan sebagai instrumen aktif untuk shaping the city,” ucap Dany Perwitasari, Peneliti dari BRIN.
Diskusi berlanjut hingga sesi siang dan sore dengan topik inovasi GIS, jurnalisme dan lingkungan, hak atas tanah, hingga keadilan ekologis.
“Transformasi geospasial tidak akan terjadi tanpa adanya kolaborasi antara pemerintah, akademisi, komunitas, dan praktisi,” ucap Wira, praktisi perencana dan founder Wiratama Geocreative Studio.
Sementara itu, Nur Cholis dari WALHI Jawa Tengah menekankan pentingnya perencanaan yang lebih partisipatif.“Banyak lahan yang musnah atau sudah tidak dapat dimanfaatkan kembali, sehingga sulit untuk mengelolanya secara lebih baik di masa depan. Diperlukan perencanaan yang lebih partisipatif oleh Ahli Perencana Kota,” tambahnya.
Diskusi Sabtu pagi (20/12) membahas ketahanan pangan, stunting, gender, kebencanaan, serta aglomerasi perkotaan. Ketua TP PKK Kota Semarang Femega Dian menyoroti peran keluarga dalam penanganan stunting.
“Program daycare menjadi salah satu program unggulan yang berdampak nyata (Tingkat Keberhasilan 70 persen), bahwa disampaikan anak yang mengidap stunting tidak hanya perlu diperbaiki gizinya, tetapi juga pola hidupnya," bebernya.
Isu gender dan kebencanaan juga menjadi perhatian. Dimana perempuan akan memiliki peran ganda.
“Bencana banjir dan rob memberikan dampak bagi perempuan pesisir, dimana sebagian diantaranya memiliki peran ganda sebagai perempuan kepala keluarga,” ungkap Dhea Sukarno dari Mercy Corps Indonesia.
Rembug Tata Ruang Warga Jateng juga ditandai dengan peluncuran Buku Outlook Jawa Tengah 2025, hasil kolaborasi IAP Jawa Tengah dan BRIDA Provinsi Jawa Tengah. Buku ini diharapkan menjadi jembatan antara riset, praktik profesional, dan kebijakan publik dalam menjawab tantangan pembangunan Jawa Tengah ke depan.
Forum ini dihadiri oleh perwakilan Kementerian ATR/BPN, Bappeda Provinsi Jawa Tengah, Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Jateng, perguruan tinggi, organisasi profesi, komunitas, serta praktisi dari berbagai daerah. Rangkaian kegiatan sekaligus menjadi pengantar Kongres IAP Jawa Tengah ke-XI yang digelar pada Sabtu siang (20/12). (kap/web)
Editor : Baskoro Septiadi